Cara Mendapatkan Formulir C6 untuk Nyoblos di Pemilu 2024, Begini Jika Hilang

Formulir C6 Pemilu memiliki peran yang sangat penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Sebagai surat pemberitahuan kepada pemilih, formulir ini memberikan informasi vital mengenai tempat dan waktu pemungutan suara.

Lebih dari sekadar pemberitahuan, Formulir C6 adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan partisipasi aktif warga negara dalam pemilihan umum, sehingga setiap suara memiliki nilai dan kekuatan yang sama dalam menentukan masa depan negara.

Melansir dari website resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), datang ke TPS wajib membawa formulir C6. Ini merupakan undangan resmi bagi pemilih untuk mencoblos di TPS. Pemilih harus membawa formulir ini sebagai bukti bahwa mereka memiliki hak untuk memberikan suara di tempat pemungutan suara yang ditentukan.

Formulir ini diterima oleh pemilih sebagai pemberitahuan resmi dari KPU terkait dengan tempat dan waktu pencoblosan. Kehadiran formulir C6 juga membantu petugas TPS dalam memeriksa dan memastikan bahwa pemilih memiliki hak pilih di TPS tersebut.

Cara mendapatkan formulir C6 Pemilu 2024, sebagaimana dijelaskan dalam Buku Panduan KPPS yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), memerlukan langkah-langkah tertentu.

Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bertanggung jawab untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (Model C6) kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), DPTb (Daftar Pemilih Tambahan), atau DPK (Daftar Pemilih Khusus).

Surat pemberitahuan C6 ini harus disampaikan kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara, sebagai bentuk pemberitahuan resmi terkait partisipasi mereka dalam proses demokrasi.

Namun, jika ada pemilih yang belum menerima Model C6 dalam batas waktu tersebut, Buku Panduan KPPS memberikan hak kepada pemilih tersebut untuk mendapatkan formulir C6 dari Ketua KPPS. Pemilih diberikan kesempatan untuk mendapatkan formulir C6 paling lambat 24 jam sebelum hari pemungutan suara, dengan syarat harus menunjukkan identitas yang sah seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, atau dokumen identitas lainnya.

Cara mendapatkan formulir C6 ini menjamin bahwa setiap pemilih memiliki akses yang adil dan setara terhadap hak suara mereka. Juga memastikan bahwa proses demokrasi berlangsung secara transparan dan akuntabel.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, pemilih yang tidak memiliki formulir C6 Pemilu masih tetap bisa mengikuti proses pemungutan suara Pemilu. Pasal ini memberikan jaminan bahwa setiap pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK dapat melakukan langkah-langkah tertentu untuk tetap dapat memberikan suaranya.

1. Belum Mendapat Formulir C6

Pertama, jika pemilih belum menerima formulir Model C6-KWK hingga 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara, mereka dapat meminta formulir tersebut kepada Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

Ini menegaskan bahwa pemilih yang belum memiliki formulir C6 masih memiliki kesempatan untuk memperolehnya sebelum proses pemungutan suara dimulai.

2. Formulir C6 Hilang

Kedua, jika formulir Model C6-KWK yang telah diterima oleh pemilih hilang, mereka masih bisa menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam proses pemungutan suara untuk memastikan bahwa setiap pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetap dapat memberikan suara mereka.

3. Tidak Mendapat Formulir C6

Selain itu, Pasal 15 PKPU juga mengatur bahwa jika pemilih terdaftar dalam DPT namun belum menerima formulir Model C6-KWK, mereka tetap dapat memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

Ini menekankan pentingnya bahwa proses pemungutan suara harus memberikan kesempatan yang adil dan setara bagi setiap pemilih untuk melaksanakan hak pilihnya, bahkan jika mereka menghadapi kendala dalam memperoleh formulir C6. Dengan demikian, nyoblos tanpa formulir C6 masih tetap bisa dilakukan, memastikan bahwa hak pilih setiap pemilih dihormati dan dipenuhi dalam proses demokrasi.

Selain membawa formulir C6, para peserta yang hendak nyoblos di Pemilu 2024 diwajibkan membawa Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP. Masih melansir dari sumber yang sama, e-KTP merupakan dokumen identitas resmi yang menegaskan identitas pemilih sebagai warga negara Indonesia.

Kehadiran e-KTP diperlukan sebagai syarat utama di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memverifikasi identitas dan memastikan kelayakan pemilih untuk memberikan suara.

Saat datang ke TPS, penting bagi setiap pemilih untuk membawa e-KTP mereka untuk mengurangi potensi kecurangan pemilu. Selain itu, kehadiran e-KTP juga memastikan bahwa setiap pemilih hanya memberikan suara satu kali, sehingga menegakkan integritas dan validitas proses pemilu.

Bagi pemilih yang belum memiliki e-KTP dan formulir C6, diperlukan Surat Keterangan (Suket) Perekaman e-KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Suket ini berperan sebagai pengganti sementara e-KTP dan formulir C6, memungkinkan pemilih untuk tetap memberikan suara di TPS.

Keberadaan surat keterangan ini memastikan bahwa pemilih yang belum memiliki KTP atau formulir C6 tetap dapat berpartisipasi dalam proses pemilu dan menjaga hak pilihnya.