Kelompok Politik yang Mendominasi Setiap Pemilu Selama Orde Baru Adalah Golkar

Pemilu selama Orde Baru Indonesia merupakan momen penting dalam sejarah politik tanah air, dengan penyelenggaraan sebanyak enam kali pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap pemilu tersebut, satu kelompok politik yang mendominasi setiap pemilu selama Orde Baru dan terbukti memiliki kekuatan dominan, yakni Golkar. Golkar merupakan partai yang didirikan oleh Soeharto.

Kelompok politik yang mendominasi setiap pemilu selama Orde Baru adalah Golkar, yang dibentuk pada masa pemerintahan Soeharto. Adanya dominasi yang meyakinkan, Soeharto secara teratur memenangkan setiap pemilu, menegaskan posisinya sebagai pemimpin yang sangat berkuasa di Indonesia.

Meskipun terdapat partai lain seperti PDI dan PPP, namun Golkar tetap menjadi kelompok politik yang mendominasi setiap pemilu selama Orde Baru pada masa itu.

Alasan Golkar Selalu Menang di Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, partai-partai politik yang diakui hanya terbatas pada tiga, yakni PDI, PPP, dan Golkar, sebagai hasil dari kebijakan penyederhanaan partai politik yang diinisiasi melalui UU No. 3 tahun 1975. Meskipun demikian, Golkar tetap mendominasi dengan kekuatan dan pengaruhnya yang luas, mencerminkan hegemoni politik yang dipegang oleh Soeharto.

Penyederhanaan partai politik menjadi instrumen kebijakan yang diterapkan oleh rezim Soeharto untuk mencapai stabilitas politik di Indonesia. Penggabungan partai politik menjadi strategi untuk memperkuat posisi Golkar sebagai kelompok politik yang mendominasi setiap pemilu selama Orde Baru. Hal ini mencerminkan kontrol yang kuat dari pemerintah terhadap proses politik di Indonesia pada masa tersebut.

Prinsip pemilu pada masa Orde Baru adalah LUBER, yang mengacu pada langsung, umum, bebas, dan rahasia. Namun, dalam konteks dominasi politik oleh Golkar, prinsip-prinsip tersebut tidak selalu tercermin secara merata dalam praktiknya. Meskipun demikian, dominasi Golkar dalam setiap pemilu menjadi ciri khas dari periode politik tersebut, menandai era ketidaksetaraan dalam akses politik di Indonesia.

Dalam setiap kontestasi politik di masa Orde Baru, panorama partai politik Indonesia sangat terbatas, dengan hanya tiga partai utama yang secara resmi diakui untuk berpartisipasi dalam pemilu. Dua partai yang secara konsisten berada dalam ketidakmampuan untuk menggeser dominasi Golkar adalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

1. PDI

PDI, sebuah partai yang membentuk aliansi antara partai-partai nasionalis dan non-islam, berjuang untuk mencapai keberhasilan dalam setiap pemilu selama masa Orde Baru. Meskipun memiliki dukungan dari kelompok yang beragam, PDI selalu menghadapi tantangan besar dalam melawan Golkar yang memiliki dukungan yang lebih kuat dari pemerintah dan militer.

Meskipun demikian, perjuangan PDI dalam setiap pemilu mencerminkan semangat ketidakpuasan dan aspirasi oposisi terhadap dominasi Golkar.

2. PPP

Di sisi lain, PPP, yang merupakan aliansi partai-partai Islam di Indonesia, juga menghadapi kesulitan dalam meraih kemenangan. Meskipun memiliki basis dukungan yang kuat dari komunitas Islam, PPP terus berjuang untuk mengatasi pengaruh besar yang dimiliki oleh Golkar, terutama dalam konteks politik yang diatur secara ketat oleh rezim Orde Baru.

Keterbatasan ruang politik dan persaingan yang tidak seimbang membuat PPP sulit untuk meraih keberhasilan yang substansial dalam setiap pemilu.

3. Golkar

Golkar, sebaliknya, bukan awalnya merupakan partai politik, melainkan sebuah organisasi yang sudah ada sejak 1946. Golkar menjadi semacam wadah bagi berbagai golongan masyarakat, termasuk militer, sastrawan, dan lainnya.

Keberhasilan Golkar dalam mendominasi setiap pemilu selama Orde Baru tidak hanya didasarkan pada dukungan pemerintah dan militer. Ini juga karena kemampuannya untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat di bawah payung organisasinya.

Demikian, meskipun PDI dan PPP mencoba untuk menjadi alternatif politik selama Orde Baru, dominasi Golkar yang kuat dan dukungan penuh pemerintah membuat perjalanan politik keduanya sulit untuk mencapai kesuksesan. Hal ini mencerminkan realitas politik yang terbatas dan kendala yang dihadapi partai oposisi dalam upaya mereka melawan hegemoni Golkar pada masa tersebut.

Proses penyederhanaan partai politik di masa Orde Baru, khususnya yang dilakukan oleh Presiden Soeharto, merupakan bagian integral dari strategi politik untuk mempertahankan kekuasaan dan stabilitas politik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud RI) menjelaskan bahwa pada saat itu, pemerintah melaksanakan kebijakan penyederhanaan partai politik yang termanifestasi dalam undang-undang.

Hasilnya hanya tiga partai yang secara resmi diakui untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebagai dua partai utama di luar Golkar, berjuang untuk menyaingi dominasi politik Golkar yang kuat pada masa itu. Meskipun PDI adalah partai yang mencakup aliansi antara partai-partai nasionalis dan non-islam, serta PPP sebagai aliansi partai Islam, keduanya terus menghadapi hambatan besar dalam mencapai keberhasilan electoral.

Keterbatasan dukungan dari pemerintah dan militer, yang cenderung lebih bersifat pro-Golkar, serta peraturan politik yang ketat, menjadi tantangan utama bagi PDI dan PPP.

Golkar, yang awalnya bukan partai politik tetapi sebuah organisasi yang muncul pada tahun 1946, memainkan peran penting dalam penyederhanaan partai politik. Organisasi ini menjadi semacam wadah untuk berbagai golongan masyarakat, termasuk militer, sastrawan, dan lainnya. Keberhasilan Golkar dalam mendominasi setiap pemilu tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah dan militer, melainkan juga pada kemampuannya untuk mengintegrasikan berbagai elemen masyarakat di bawah payung organisasinya.

Penyederhanaan partai politik menjadi instrumen untuk menciptakan stabilitas politik di Indonesia, dan merupakan bagian dari strategi Soeharto untuk menghindari potensi persaingan yang tidak stabil di kancah politik. Kebijakan ini menciptakan lingkungan politik yang sangat terkendali, di mana Golkar memiliki keunggulan yang signifikan.