8 Contoh Pelanggaran Pemilu di TPS, Pahami Juga Upaya Pencegahan

Pelanggaran pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dapat mencakup sejumlah tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku selama proses pemilu. Beberapa contoh pelanggaran yang dapat terjadi di tingkat TPS antara lain:

1. Penduduk Tidak Terdaftar Memberikan Suara:

Sebagaimana disebutkan oleh Nur Hidayat dalam bukunya, salah satu contoh pelanggaran di TPS terkait dengan pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun diperbolehkan memberikan suara di TPS. Hal ini bisa mengakibatkan ketidakakuratan dalam proses pemilihan dan merugikan integritas pemilu.

2. Pembagian Surat Suara Lebih dari Satu Kali:

Pelanggaran dapat terjadi jika Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) membagikan surat suara lebih dari satu kali kepada pemilih. Hal ini dapat memicu kebingungan dan manipulasi hasil pemilihan.

3. Logistik Tidak Diserahkan dengan Lengkap:

Jika KPPS tidak menyerahkan semua logistik yang diperlukan pada kotak suara, hal ini dapat merugikan proses pemilihan dan menciptakan ketidaksetaraan dalam partisipasi pemilih.

4. Ketidaktransparan Hasil Perhitungan Suara:

Pelanggaran terjadi jika KPPS tidak memberikan pengumuman dan penempelan hasil perhitungan suara di TPS. Transparansi ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan.

5. Tidak Dilakukannya Sumpah Anggota KPPS:

Jika ketua KPPS tidak melaksanakan sumpah anggota KPPS sebelum pemungutan suara, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prosedur yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilihan.

6. Kehadiran Alat Peraga Kampanye:

Jika masih ada alat peraga kampanye di lokasi TPS pada hari pemilihan, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran aturan karena dapat memengaruhi pemilih dan menciptakan suasana yang tidak netral.

7. Kotak Suara Tidak Tersegel:

Terdapat pelanggaran jika terdapat kotak suara yang tidak tersegel dengan baik, karena hal ini dapat membuka peluang untuk manipulasi suara atau kehilangan suara yang sah.

8. Formulir C1 Tidak Diberikan kepada Saksi dan PPL:

Jika Formulir C1 yang berisi hasil perhitungan suara tidak diserahkan kepada saksi dan Panitia Pemilihan Lapangan (PPL), hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran transparansi dan hak-hak partisipasi pemantau pemilu.

Semua pelanggaran tersebut merupakan potensi gangguan terhadap integritas dan keabsahan proses pemilihan, dan penanganannya melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penegakan hukum terpadu. Putusan pengadilan selanjutnya memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan dan keabsahan hasil pemilihan.

Pencegahan pelanggaran pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) merupakan suatu aspek krusial dalam menjaga integritas, transparansi, dan keberlanjutan proses demokratisasi. Berbagai upaya proaktif dapat diimplementasikan untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan adil, bebas dari manipulasi, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa upaya pencegahan pelanggaran pemilu di TPS yang dapat diperluas dan dijelaskan lebih panjang:

1. Identifikasi dan Pemetaan Potensi Kerawanan Pemilu:

Sebelum pelaksanaan pemilu, perlu dilakukan identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan pemilu di wilayah TPS. Hal ini melibatkan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang dapat menjadi sumber konflik atau pelanggaran, seperti sejarah konflik, ketegangan politik, atau ketidaksetaraan akses pemilih. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap potensi risiko, langkah-langkah pencegahan dapat dirancang secara lebih efektif.

2. Koordinasi, Survei, Bimbingan, Pemantauan, dan Evaluasi:

Upaya pencegahan pelanggaran pemilu memerlukan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak terkait, termasuk penyelenggara pemilu, lembaga pengawas pemilu, kepolisian, dan masyarakat sipil. Survei, bimbingan, pemantauan, dan evaluasi secara terus-menerus selama seluruh tahapan pemilu dapat membantu mendeteksi potensi masalah secara dini dan memberikan respons cepat.

3. Koordinasi dengan Kementerian, Lembaga Terkait, atau Pemerintah Daerah:

Kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti kementerian, lembaga terkait, dan pemerintah daerah, sangat penting. Koordinasi ini dapat memastikan bahwa semua aspek teknis, logistik, dan administratif pemilu berjalan dengan lancar. Sinergi antara berbagai instansi dapat memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran pemilu.

4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu:

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat menjadi benteng yang kuat melawan potensi pelanggaran. Kampanye edukasi yang efektif, pelibatan kelompok masyarakat, dan pemberdayaan lembaga pemantau pemilu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak pemilih mereka dan memotivasi partisipasi aktif dalam pengawasan pemilu.

5. Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Penyelenggara Pemilu:

Memberikan pelatihan yang memadai kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan seluruh staf yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu merupakan langkah penting. Peningkatan kompetensi ini dapat membantu mengurangi risiko kesalahan atau pelanggaran yang disengaja maupun tidak disengaja.

Dengan implementasi upaya-upaya ini, diharapkan pelaksanaan pemilu di TPS dapat berlangsung dengan lebih aman, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Keberhasilan pencegahan pelanggaran pemilu juga bergantung pada keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan, dari penyelenggara pemilu hingga masyarakat umum.