Apa Itu PKD Pemilu? Kenali Tugas, Wewenang, dan Kewajibannya

Apa itu PKD Pemilu adalah singkatan dari Panwaslu Kelurahan/Desa. Menurut Pasal 1 PKPU No. 8 Tahun 2022, apa itu PKD Pemilu yaitu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan/Desa dalam Pemilu 2024. PKD Pemilu adalah petugas yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa.

Apa itu PKD Pemilu yaitu bagian dari badan Adhoc yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, khususnya dalam Pemilu 2024. Peraturan terkait PKD Pemilu 2024 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022, sementara tugas, wewenang, dan kewajiban PKD dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Apa itu PKD Pemilu berdasarkan Pasal 94 Ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017, jumlah anggotanya di setiap Kelurahan atau Desa adalah 1 orang. Jadi, apa itu PKD Pemilu adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu di tingkat kelurahan atau desa.  

Apa itu PKD Pemilu adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan jalannya proses pemilihan umum (Pemilu). PKD Pemilu atau Panwaslu Kelurahan/Desa memiliki tugas utama untuk memastikan bahwa pemilihan umum berjalan secara adil, jujur, dan transparan.

Apa itu PKD Pemilu 2024, sebagaimana diatur dalam Pasal 108 UU No. 7 Tahun 2017, melibatkan berbagai aspek. Beberapa tugas utamanya meliputi:

Mengawasi seluruh tahapan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, termasuk pemutakhiran data pemilih, kampanye, pendistribusian logistik, pemungutan suara, penghitungan suara, dan pengumuman hasil.

1. Mencegah praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa.
2. Mengawasi netralitas semua pihak yang terlibat dalam kegiatan kampanye.
3. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip sesuai dengan jadwal retensi arsip.
4. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa.
5. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya PKD Pemilu atau Panwaslu Kelurahan/Desa, diharapkan proses pemilihan umum dapat dijalankan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang dipilih secara sah dan sesuai dengan kehendak rakyat. Dengan begitu, mekanisme demokrasi dalam negara dapat berjalan dengan baik dan hasil pemilihan umum dapat diakui keabsahannya.

PKD Pemilu memiliki wewenang dalam mengawasi dan mengawal pelaksanaan pemilihan umum di tingkat kelurahan/desa. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan secara transparan, adil, dan bebas dari kecurangan.

1. Apa itu PKD Pemilu 2024, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 UU No. 7 Tahun 2017, memiliki wewenang mencakup:
2. Menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan.
3. Membantu meminta keterangan dari pihak terkait untuk pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu.
4. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PKD Pemilu atau Panwaslu Kelurahan/Desa memiliki peran penting dalam memastikan terlaksananya pemilihan umum yang demokratis dan berkualitas di tingkat kelurahan/desa. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari mereka, diharapkan pemilihan umum dapat berjalan lancar dan hasilnya dapat dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan dan peran PKD Pemilu atau Panwaslu Kelurahan/Desa sangatlah vital dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Kewajiban PKD Pemilu 2024, sesuai dengan Pasal 110 UU No. 7 Tahun 2017, mencakup:

1. Menjalankan tugas dan wewenang dengan adil.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS.
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan secara periodik atau berdasarkan kebutuhan.
4. Menyampaikan temuan dan laporan mengenai dugaan pelanggaran oleh PPS dan KPPS kepada Panwaslu Kecamatan.
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.