Apa Itu Oligarki? Ini Pengertian, Tipe, Ciri, Kelebihan dan Kekurangannya

Oligarki adalah suatu bentuk struktur pemerintahan atau kekuasaan di mana kontrol dan pengaruh utama dipegang oleh sekelompok kecil orang yang secara konsisten menggunakan kekuasaan tersebut untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka. Sejarah oligarki dapat ditelusuri kembali ribuan tahun, seperti dalam kasus Sparta dan Athena pada abad keenam Sebelum Masehi, di mana kelompok elit bangsawan pendidikan mendominasi pemerintahan. 

Menurut Aristoteles, oligarki dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang buruk karena cenderung elitis, eksklusif, dan memprioritaskan kepentingan kaum kaya, tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Jeffrey Winters, seorang penulis politik, memperkenalkan dua konsep utama dalam oligarki: Oligark dan Oligarki. Oligarki adalah pelaku atau aktor yang menguasai dan mengendalikan sejumlah besar sumber daya material untuk mempertahankan posisi sosial eksklusif dan kekayaan pribadi. 

Kekayaan disini dianggap sebagai kunci utama, dan tiga aspek utama yang terkait dengan Oligarki adalah bahwa kekayaan merupakan bentuk kekuasaan material, pengendalian sumber daya dilakukan untuk kepentingan pribadi, dan definisi Oligarki tetap konstan tanpa memandang waktu atau kasus tertentu.

Oligarki, menurut Winters, memiliki hubungan erat dengan pertahanan kekayaan, yang disebut sebagai "wealth defense." Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan menjadi faktor krusial dalam menjaga posisi oligarki, dan mereka secara politis berfokus pada melindungi serta mempertahankan kekayaan mereka. 

Dengan demikian, oligarki dapat dipahami sebagai suatu bentuk politik yang secara esensial merupakan pertahanan terhadap kekayaan, di mana mereka yang tidak termasuk dalam kelompok super kaya cenderung tidak memiliki kepentingan di dalamnya. Dengan fokus pada wealth defense, oligarki menjadi fenomena politik yang terkait erat dengan perlindungan kekayaan dan pemeliharaan posisi sosial eksklusif.

Oligarki, menurut Jeffrey Winters, dapat dibagi menjadi empat tipe utama berdasarkan karakteristik keterlibatan dan sifat pemaksaan yang muncul di dalamnya. 

1. Pertama adalah Oligarki Panglima, di mana kekayaan dikumpulkan melalui kekerasan langsung atau kekuasaan yang memaksa. Oligarki ini memiliki tentara dan senjata untuk merebut sumber daya milik oligarki lain secara langsung, menciptakan ancaman pada harta yang lebih dominan daripada pendapatan. Contoh sejarah Oligarki Panglima dapat ditemukan pada konflik keluarga di Pegunungan Appalachia atau konflik di Eropa pada zaman pertengahan.

2. Kedua, Oligarki Penguasa Kolektif, melibatkan kekuasaan dan berkuasa secara kolektif melalui lembaga-lembaga dengan norma atau aturan tertentu. Para penguasa dalam oligarki ini bekerja sama untuk mempertahankan kekayaan mereka, dan seringkali terlibat dalam memimpin suatu komunitas. Contohnya dapat ditemukan pada komisi mafia atau dalam praktek politik setelah era Soeharto di Indonesia.

3. Sementara itu, Oligarki Sultanistik muncul akibat monopoli pada sarana pemaksaan dan hubungan antara oligarki yang berkuasa. Oligarki ini memberikan wewenang dan kekerasan kepada penguasa utama, dan oligarki lainnya menggantungkan pertahanan kekayaannya kepada penguasa utama. Contoh sejarahnya dapat ditemukan dalam masa kepemimpinan Presiden Soeharto di Indonesia.

4. Terakhir, Oligarki Sipil adalah tipe oligarki yang tidak berkuasa langsung dan tidak bersenjata, fokus pada mempertahankan pendapatan dengan menghindari intervensi negara. Oligarki ini tidak selalu demokratis dan mungkin tidak melibatkan pemilu. Contohnya dapat ditemukan dalam konteks Amerika Serikat dan India, di mana oligarkinya bersifat demokratis secara prosedural, sementara di Malaysia dan Singapura, oligarkinya bersifat otoriter.

Sebagai contoh tambahan, kita dapat merinci bahwa dalam konteks Indonesia pasca-Soeharto, terjadi perubahan penting dalam dinamika politik dan hubungannya dengan Islam. Reformasi di Indonesia mendorong semangat berperilaku seperti raja-raja kecil yang penuh kuasa, membangun oligarki politik yang dibentengi oleh para jagoan (blater) dan tokoh-tokoh agama. Hal ini dapat ditemukan dalam buku "Islam, Oligarki Politik, dan Perlawanan Sosial" yang ditulis oleh Abdur Rozaki, yang mendalami perubahan tersebut dan dampaknya terhadap politik dan sosial di Indonesia.

Oligarki, sebagai suatu sistem pemerintahan, dapat diidentifikasi melalui beberapa ciri khas yang mencerminkan dinamika kekayaan dan kekuasaan dalam struktur politiknya. 

1. Keterkaitan Uang dan Kekuasaan: Salah satu ciri utama oligarki adalah tidak dapat dipisahkan antara uang dan kekuasaan. Dalam sistem ini, kekayaan menjadi faktor kunci yang mempengaruhi politik, kapasitas, dan motivasi para pemilik uang dan kekuasaan. Kedua elemen ini saling terkait dan menjadi pondasi bagi struktur pemerintahan.
2. Kendali oleh Kelompok Kecil: Oligarki ditandai dengan kendali yang dimiliki oleh kelompok kecil orang yang memiliki kekayaan. Hanya mereka yang memiliki cukup uang yang dapat dengan mudah memasuki pemerintahan dan mendapatkan posisi atau kedudukan yang signifikan. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap kekuasaan di masyarakat.
3. Ketidaksetaraan Materi: Oligarki identik dengan ketidaksetaraan materi di dalam masyarakat. Orang kaya lebih menonjol dan mendominasi, sedangkan kelompok yang kurang beruntung ekonominya menjadi lebih terpinggirkan. Ketidaksetaraan ini dapat memicu konflik sosial dan menjadi penyebab meningkatnya tingkat kemiskinan.
4. Fokus pada Pemertahanan Kekayaan Penguasa: Oligarki memiliki kecenderungan bahwa kekuasaan yang dimiliki hanya dimanfaatkan untuk mempertahankan kekayaan penguasa. Para pemimpin atau penguasa dalam sistem ini lebih berorientasi pada cara-cara untuk menjaga dan memperluas kekayaan pribadi mereka, dengan mengabaikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan kombinasi ciri-ciri tersebut, sistem pemerintahan oligarki dapat diakui sebagai bentuk kekuasaan yang didasarkan pada kekayaan, kontrol oleh kelompok kecil, ketidaksetaraan materi, dan fokus pada pemertahanan kekayaan individu atau kelompok elit.

Oligarki, sebagai bentuk struktur pemerintahan yang dibentuk oleh manusia, memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan:

Kelebihan Oligarki:

1. Efisiensi Keputusan: Oligarki dapat bekerja secara efisien karena kekuasaan terpusat pada beberapa orang yang memiliki keahlian dalam membuat dan menjalankan keputusan dengan cepat. Hal ini memungkinkan proses pengambilan keputusan yang lebih efisien dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.
2. Fokus pada Stabilitas Sosial: Oligarki cenderung menciptakan stabilitas sosial untuk menjaga status quo. Ketika penguasa oligarki memiliki kebijaksanaan, masyarakat dapat fokus pada keluarga, karir, dan hiburan tanpa terganggu oleh perubahan kebijakan yang ekstrim. Hal ini dapat memberikan rasa keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
3. Waktu Lebih Banyak untuk Inovasi: Oligarki dapat memberikan waktu lebih banyak bagi anggotanya untuk fokus pada inovasi teknologi. Dengan kestabilan yang dijaga oleh penguasa oligarki, anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan eksplorasi dan penemuan baru.

Kekurangan Oligarki:

1. Ketidaksetaraan Pendapatan: Oligarki cenderung meningkatkan ketidaksetaraan pendapatan, karena para penguasa oligarki menikmati gaya hidup mewah sementara masyarakat umum mungkin mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan sosial yang signifikan di antara kelas masyarakat.
2. Sifat Klan dan Ketertutupan: Oligarki sering bersifat klan, hanya mau bergaul dengan orang-orang yang memiliki nilai yang sama. Meskipun ini dapat memberikan stabilitas, namun pada saat yang sama dapat mencegah masuknya perspektif dan ide baru ke dalam pemerintahan. Hal ini dapat menghambat keragaman dan inovasi dalam pengambilan keputusan.
3. Penyalahgunaan Kekuasaan: Kekuasaan yang terpusat pada kelompok kecil dapat dimanfaatkan untuk membuat kesepakatan yang merugikan masyarakat, seperti menetapkan harga, membatasi jumlah barang untuk masyarakat umum, atau bahkan menghilangkan manfaat untuk kelas bawah. Penyalahgunaan kekuasaan semacam ini dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan.