Presiden dan Wakil Presiden Pertama Kali Dipilih oleh PPKI, Simak Sejarahnya

Presiden dan Wakil Presiden pertama kali dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), menandai awal era kepemimpinan di Indonesia pasca-kemerdekaan. Ketentuan pemilihan umum diatur dalam perundang-undangan, khususnya dalam UUD 1945 Pasal 7 dan 8. Pasal tersebut menegaskan bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah lima tahun, dengan kemungkinan pemilihan kembali.

Sejalan dengan ketentuan UUD 1945, PPKI berperan kunci dalam menetapkan Presiden dan Wakil Presiden RI pertama kali. Mengutip dari buku Sejarah Pemilihan Umum Republik Indonesia yang diterbitkan oleh KPU (2018), pada hari yang bersejarah, satu hari setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai pemimpin tertinggi negara.

PPKI memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat vital dalam proses peralihan kekuasaan. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud RI), PPKI yang memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pertama kali, dibentuk pada 7 Agustus 1945, menggantikan BPUPKI. Panitia ini memang ditugaskan  mempersiapkan proklamasi kemerdekaan, pemindahan kekuasaan, serta membentuk undang-undang dasar dan tata kenegaraan republik.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Ir. Soekarno menjabat sebagai ketua PPKI, Mohammad Hatta sebagai wakil ketua, dan Mr. Ahmad Subardjo sebagai penasehat. Bila demikian, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pertama kali oleh PPKI tidak hanya mencerminkan dasar hukum yang kuat dari UUD 1945, tetapi juga menandai langkah awal dalam membangun fondasi kepemimpinan yang stabil bagi Indonesia. Keputusan PPKI pada saat itu menjadi landasan bersejarah untuk perkembangan sistem politik di Tanah Air.

Presiden dan wakil presiden Indonesia pertama kali adalah tokoh yang memberikan landasan kuat bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Mengutip dari Kemdikbud RI, Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, lahir pada 6 Juni 1901 di Blitar.

Masa kecilnya diwarnai dengan kebersamaan keluarga, namun semangat nasionalisme mulai tumbuh saat belajar di Hogere Burger School (HBS) di ibukota Jawa Barat. Gelar insinyur diraihnya dari Technische Hoogeschool (sekarang ITB), mencerminkan ketekunan dan keinginan kuat dalam mencapai cita-cita.

Langkah politik Soekarno, mulai dari merumuskan Marhaenisme hingga mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada 4 Juli 1927, menjadi landasan bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meskipun menghadapi penindasan Belanda yang memenjarakannya, semangatnya tidak surut. Melalui pidato "Indonesia Menggugat," Soekarno menggambarkan penderitaan rakyat di bawah penjajahan kolonial, menjadi suara perlawanan yang menginspirasi generasi-generasi mendatang .

Sosok wakil presiden pertama, Mohammad Hatta, lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukittinggi, Sumatra Barat. Pendidikan awalnya diwarnai dengan ketertarikan pada organisasi, yang kemudian mengantarkannya menjadi bagian dari Perhimpunan Indonesia. Keberhasilan Hatta dalam mengembangkan ekonomi koperasi di Tanah Air menjadikannya dijuluki "Bapak Koperasi Indonesia."

Perjuangan politiknya tak lepas dari penindasan dan pengasingan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Namun, hal ini tidak menghalangi langkahnya untuk mengabdi pada bangsa. Saat Jepang menduduki Indonesia, Hatta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membela kepentingan rakyat Indonesia, bahkan turut serta dalam Panitia Sembilan dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan.

Kesatuan tekad Soekarno dan Hatta dalam menyusun naskah proklamasi pada 17 Agustus 1945 mengukuhkan kedaulatan Republik Indonesia. Perjuangan mereka diangkat menjadi pahlawan proklamasi pada tahun 2012, menginspirasi bangsa Indonesia untuk terus menjaga dan memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan.

1. Soekarno (1945-1967)

Soekarno adalah Presiden pertama Indonesia yang menjabat dari tahun 1945 hingga 1967. Dalam masa kepemimpinannya, Soekarno mengusung konsep Nasionalisme, Agama, dan Komunisme yang dikenal dengan istilah "NASAKOM." Program utamanya termasuk membangun kemandirian ekonomi melalui konsep ekonomi terpimpin serta memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Muhammad Hatta, sebagai Wakil Presiden pertama, turut serta dalam upaya pembangunan nasional tersebut.

2. Soeharto (1967-1998)

Soeharto, Presiden kedua Indonesia, menjabat selama 31 tahun, dari 1967 hingga 1998. Masa kepemimpinannya dikenal dengan pembangunan ekonomi yang pesat dan stabilisasi politik. Program pembangunan ekonomi yang dijalankan adalah Pembangunan Lima Tahunan yang fokus pada pembangunan infrastruktur, industrialisasi, dan pertanian. Di bawah kepemimpinannya, Adam Malik, Umar Wirahadikusumah, Sudharmono, Try Sutrisno, dan BJ Habibie mendampingi sebagai Wakil Presiden.

3. BJ Habibie (1998-1999)

BJ Habibie menggantikan Soeharto dan menjabat sebagai Presiden pada periode transisi menuju era reformasi. Meskipun masa kepemimpinannya singkat, Habibie membawa perubahan signifikan, terutama dalam bidang politik dan kebebasan berekspresi.

4. Abdurrahman Wahid (1999-2001)

Abdurrahman Wahid, atau yang akrab dipanggil Gus Dur, menekankan demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia selama masa kepemimpinannya. Program kerjanya termasuk memperkuat demokrasi, memperbaiki hubungan antaragama, dan memulihkan stabilitas ekonomi pasca-krisis moneter 1997-1998. Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Wakil Presiden selama dua tahun pertama pemerintahannya.

5. Megawati Soekarnoputri (2001-2004)

Sebagai Presiden pertama wanita di Indonesia, Megawati menekankan pada upaya penyatuan bangsa dan memperkuat kedaulatan negara. Program-programnya meliputi pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hamzah Haz mendampinginya sebagai Wakil Presiden.

6. Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)

SBY, begitu dia akrab disapa, mengusung program pembangunan nasional yang berfokus pada "People's Welfare and National Resilience". Dia menempatkan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama. Bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dan Boediono, SBY berhasil menjalankan program-program tersebut.

7. Joko Widodo (2014-2024)

Jokowi, Presiden saat ini, menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan investasi dan pelayanan publik. Muhammad Jusuf Kalla dan K.H. Ma'ruf Amin, sebagai Wakil Presiden, turut serta dalam menjalankan program-program tersebut untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.