Naturalisasi adalah Proses Hukum WNA Menjadi WNI, Pahami Prosedur dan Jenisnya

Naturalisasi adalah proses hukum yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh atau memiliki kewarganegaraan Indonesia atau mengubah status dari WNA menjadi WNI. Definisi ini mencakup pemerolehan kewarganegaraan oleh penduduk asing yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum yang mengatur proses naturalisasi di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini menjelaskan bahwa naturalisasi adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui permohonan. Proses naturalisasi melibatkan berbagai tahapan, seperti pengajuan permohonan, verifikasi data, pemeriksaan administrasi dan legalitas, hingga pengambilan sumpah kewarganegaraan.

Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon naturalisasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Persyaratan tersebut antara lain adalah telah berdomisili di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, memiliki sumber penghidupan yang jelas dan stabil, mengetahui bahasa Indonesia, serta memenuhi kriteria lain yang ditetapkan.

Proses naturalisasi memiliki tujuan untuk memperluas basis kewarganegaraan, meningkatkan integrasi sosial, serta memberikan hak-hak yang setara bagi warga negara asing yang telah memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Namun, penting untuk diingat bahwa naturalisasi bukanlah proses yang sembarangan. Ada ketentuan hukum yang telah ditetapkan guna menjaga keadilan, keamanan, dan kepentingan nasional.

Proses naturalisasi untuk menjadi Warga Negara Indonesia memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui oleh Warga Negara Asing, berikut diantaranya.

1. Pengajuan Permohonan

WNA yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat mengajukan permohonan naturalisasi kepada Presiden melalui Menteri.

2. Persyaratan Permohonan

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup. Isi permohonan minimal mencakup nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat tempat tinggal, pekerjaan, dan kewarganegaraan asal.

3. Lampiran Permohonan

Permohonan harus dilampiri dengan berbagai dokumen pendukung seperti,

1. Akta kelahiran
2. Akta perkawinan/buku nikah
3. Surat keterangan keimigrasian
4. Kartu izin tinggal tetap
5. Surat keterangan sehat
6. Surat pernyataan pemahaman bahasa Indonesia
7. Surat pernyataan setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
8. Surat keterangan catatan kepolisian
9. Surat keterangan tidak memiliki kewarganegaraan ganda
10. Surat keterangan dari camat tentang pekerjaan atau penghasilan tetap
11. Bukti pembayaran uang naturalisasi dan biaya permohonan
12. Pasfoto terbaru.

4. Pemeriksaan Administratif

Pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif permohonan beserta lampirannya.

5. Pemeriksaan Substantif

Jika permohonan dinyatakan lengkap secara administratif, Pejabat akan melakukan pemeriksaan substantif dalam waktu maksimal 14 hari. Jika tidak memenuhi persyaratan, permohonan akan dikembalikan dalam waktu maksimal 7 hari.

6. Pengalihan Permohonan ke Menteri

Jika permohonan memenuhi persyaratan substantif, Pejabat akan meneruskan permohonan ke Menteri dalam waktu maksimal 7 hari.

7. Pemeriksaan dan Pertimbangan Menteri

Menteri melakukan pemeriksaan dan pertimbangan substantif permohonan, serta meneruskan permohonan beserta pertimbangan kepada Presiden dalam waktu maksimal 45 hari.

8. Pertimbangan Instansi Terkait

Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait, yang harus memberikan pertimbangan dalam waktu maksimal 14 hari.

9. Keputusan Presiden

Presiden mengabulkan atau menolak permohonan naturalisasi dalam waktu maksimal 45 hari setelah menerima pertimbangan dari Menteri.

Naturalisasi terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. keduanya memiliki syarat-syarat dan prosedur yang berbeda, berikut ulasannya.

1. Naturalisasi Biasa

Naturalisasi biasa adalah proses memperoleh status kewarganegaraan bagi WNA dengan mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Syarat-syarat naturalisasi biasa termasuk usia minimal 18 tahun atau sudah menikah, telah tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, sehat jasmani dan rohani, mampu berbahasa Indonesia, tidak memiliki catatan pidana tertentu, tidak memiliki kewarganegaraan ganda setelah naturalisasi, memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap, dan membayar uang pewarganegaraan.

Proses naturalisasi biasa meliputi pengajuan permohonan secara tertulis dengan berkas-berkas pendukung seperti akta kelahiran, kartu identitas, akta perkawinan, surat keterangan tempat tinggal, surat keterangan dari kantor imigrasi, surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan dari perwakilan negara asal, pernyataan setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pas foto terbaru.

2. Naturalisasi Istimewa

Naturalisasi istimewa diberikan oleh Presiden kepada WNA yang telah berjasa kepada negara Indonesia atau memiliki alasan kepentingan negara. Syarat utama naturalisasi istimewa adalah adanya jasa yang signifikan bagi bangsa dan negara, dan hal ini memerlukan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR).

Naturalisasi istimewa biasanya diberikan kepada individu yang memiliki prestasi luar biasa dalam bidang tertentu seperti olahraga, dan naturalisasi ini juga bisa diberikan untuk memperkuat tim nasional demi prestasi di tingkat internasional. Naturalisasi istimewa memiliki kekhususan tersendiri dan seringkali dilakukan untuk memperluas basis sumber daya manusia yang dapat membawa kebanggaan bagi Indonesia di berbagai bidang.