Sejarah Nakba, Tragedi Pengusiran Orang-orang Palestina dari Tanah Airnya

Sejarah Nakba dapat ditelusuri dari munculnya Zionisme sebagai ideologi politik pada akhir abad ke-19 di Eropa Timur. Ideologi ini didasarkan pada keyakinan bahwa orang Yahudi adalah bangsa atau ras yang layak mendapatkan negara mereka sendiri. Sejak tahun 1882, ribuan Yahudi dari Eropa Timur dan Rusia mulai menetap di Palestina. Mereka didorong oleh persekusi anti-Semitisme dan pogrom yang mereka hadapi di Kekaisaran Rusia, serta daya tarik Zionisme.

Pada tahun 1896, jurnalis asal Wina, Theodor Herzl, menerbitkan pamflet yang dianggap sebagai dasar ideologis Zionisme politik “Der Judenstaat” atau "Negara Yahudi". Herzl menyimpulkan bahwa solusi terhadap sentimen anti-Semitisme yang sudah berabad-abad dan serangan di Eropa adalah menciptakan negara Yahudi.

Setelah Perang Dunia I, Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour pada tahun 1917, yang berjanji untuk membantu "pembentukan di Palestina sebuah rumah nasional bagi bangsa Yahudi". Ini merupakan janji yang dipandang kontroversial karena memberikan tanah yang bukan milik mereka kepada orang lain.

Antara 1919 hingga 1935, imigrasi Zionis ke Palestina meningkat secara dramatis, dibantu oleh Inggris. Hal ini mengakibatkan peningkatan populasi Yahudi dari sembilan persen menjadi hampir 27 persen dari total populasi, dengan pembelian tanah oleh Zionis dari pemilik tanah yang absen.

Pada tahun 1936, warga Arab Palestina meluncurkan pemberontakan besar-besaran melawan Inggris dan dukungannya terhadap kolonialisme pemukim Zionis, yang dikenal sebagai Pemberontakan Arab. Pemberontakan ini berlangsung hingga 1939 dan dihancurkan secara keras oleh Inggris, mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat Palestina.

Pada awalnya, pemerintah Inggris mencoba membatasi imigrasi Yahudi Eropa ke Palestina karena khawatir akan pecahnya kekerasan antara Palestina dan Zionis. Namun, upaya ini digagalkan oleh kelompok lobbi Zionis di London. Pada tahun 1944, beberapa kelompok bersenjata Zionis menyatakan perang terhadap Inggris karena mencoba membatasi imigrasi Yahudi ke Palestina saat orang Yahudi sedang melarikan diri dari Holocaust. Kelompok paramiliter Zionis melancarkan serangkaian serangan terhadap Inggris, termasuk pengeboman Hotel King David pada tahun 1946 yang menewaskan 91 orang.

Pada awal tahun 1947, pemerintah Inggris mengumumkan bahwa mereka akan menyerahkan masalah Palestina kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mengakhiri proyek kolonial mereka di sana. Pada tanggal 29 November 1947, PBB mengadopsi Resolusi 181, yang merekomendasikan pembagian Palestina menjadi negara Yahudi dan Arab.

Saat itu, Yahudi di Palestina merupakan sepertiga dari populasi dan hanya memiliki kurang dari enam persen dari total luas tanah. Di bawah rencana pembagian PBB, mereka diberi 55 persen tanah, termasuk banyak kota utama dengan mayoritas Arab Palestina dan pesisir penting dari Haifa hingga Jaffa. Proposal tersebut membuat negara Arab kehilangan tanah pertanian penting dan pelabuhan laut, yang menyebabkan penolakan dari pihak Palestina.

Setelah Resolusi PBB 181, perang pecah antara Arab Palestina dan kelompok bersenjata Zionis, yang telah mendapat pelatihan dan senjata dari Inggris selama Perang Dunia II. Kelompok paramiliter Zionis melancarkan serangkaian serangan besar-besaran untuk mengusir Palestina dari kota dan desa mereka guna membangun negara Yahudi, yang berujung pada Nakba.

Meskipun beberapa pemikir Zionis mengklaim tidak ada bukti rencana sistematis untuk pengusiran Palestina demi pembentukan negara Yahudi, dan bahwa pengusiran mereka adalah hasil tidak disengaja dari perang, keberadaan mayoritas Arab Palestina di wilayah yang diproyeksikan sebagai negara masa depan oleh pemimpin Zionis membuat Nakba menjadi tak terelakkan.

Orang Palestina memperingati Nakba pada tanggal 15 Mei karena pada hari itu terjadi dua peristiwa besar. Pertama, pada malam 14 Mei 1948, Inggris mengakhiri kekuasaannya di Palestina. Delapan jam sebelum itu, David Ben-Gurion menyatakan kemerdekaan Israel di Tel Aviv. Keesokan harinya, 15 Mei, negara Israel secara resmi terbentuk.

Tanggal 15 Mei diresmikan sebagai hari peringatan nasional oleh Yasser Arafat pada tahun 1998, untuk mengenang 50 tahun Nakba. Ini membuat tanggal tersebut menjadi penting bagi orang Palestina sebagai momen untuk merenungkan kehilangan besar mereka dan memperingati tragedi nasional.

Meskipun tanggal 15 Mei 1948 diresmikan sebagai peringatan  Nakba, kelompok bersenjata Zionis sebenarnya telah memulai proses pengusiran warga Palestina jauh sebelumnya. Faktanya pada tanggal 15 Mei 1948, setengah dari total jumlah pengungsi Palestina telah diusir secara paksa dari negara mereka.

Kapan Sebenarnya Nakba Dimulai?

Proses pengusiran warga Palestina dari tanah mereka oleh proyek Zionis sudah berlangsung selama Mandat Inggris, tetapi pengusiran massal dimulai saat rencana partisi PBB disahkan. Dalam kurun waktu kurang dari enam bulan, dari Desember 1947 hingga pertengahan Mei 1948, kelompok bersenjata Zionis mengusir sekitar 440.000 Palestina dari 220 desa.

Hingga pertengahan 1949, setidaknya 750.000 Palestina secara paksa diusir atau melarikan diri dari tanah air mereka. Kekuatan Zionis melakukan sekitar 223 kekejaman hingga tahun 1949, termasuk pembantaian, serangan seperti pengeboman rumah, penjarahan, penghancuran properti dan desa secara keseluruhan.

Apakah Nakba Sudah Berakhir?

Meskipun proyek Zionis telah berhasil menciptakan "tanah air Yahudi" pada tahun 1948, proses pembersihan etnis dan pengusiran Palestina tidak pernah berhenti. Selama Perang Arab-Israel 1967, yang dikenal sebagai Naksa, Israel menduduki wilayah Palestina yang tersisa dan terus menguasainya hingga saat ini.

Hari ini, lebih dari tiga juta warga Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur dihadapkan pada penghancuran rumah, penangkapan sewenang-wenang, dan pembangunan pemukiman Israel. Jalus Gaza juga terkepung oleh Israel.

Dalam Kepungan Israel, warga Palestina menjadi minoritas dalam negaranya sendiri. Banyak orang Palestina ditahan dan rumah mereka dihancurkan. Hingga saat ini sekitar 7,98 juta orang Palestina masih menjadi pengungsi dalam negeri yang belum dapat kembali ke rumah mereka.