5 Negara Komunis di Dunia, Ini Sejarah dan Latar Belakangnya

Negara komunis adalah istilah politik yang digunakan untuk menggambarkan bentuk pemerintahan suatu negara yang menganut sistem satu partai dan mendeklarasikan kesetiaan kepada komunisme, baik itu Marxisme, Leninisme, atau Maoisme. Pemerintahan komunis ini umumnya menggunakan sejumlah gelar resmi seperti republik rakyat, republik demokratis, atau negara sosialis. Dalam sejarah dunia, blok negara-negara yang menganut ideologi komunis ini dikenal sebagai Blok Timur. Pembagian dunia yang mencakup negara-negara dengan ideologi serupa ini disebut sebagai Dunia Kedua (Second World).

Kebanyakan negara komunis didirikan pada abad ke-20. Namun, setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, hanya lima negara komunis yang masih bertahan hingga saat ini. Menariknya, negara-negara komunis yang tersisa ini tidak lagi mempraktikkan ajaran komunis secara ortodoks. Sebaliknya, mereka telah mengintegrasikan berbagai elemen kapitalisme ke dalam masyarakat mereka. Salah satu contoh paling menonjol adalah kemajuan ekonomi yang dialami Tiongkok pada abad ke-21, yang sebagian besar dipengaruhi oleh etos kerja Protestan yang telah diadopsi oleh masyarakatnya.

Ada dua faktor utama yang menyebabkan kejatuhan sebagian besar negara komunis pada tahun 1991. Faktor pertama adalah represi politik yang sering kali berdarah. Dalam sejarahnya, lebih dari 100 juta orang dibunuh oleh pemerintah negara-negara komunis secara keseluruhan. Penindasan ini akhirnya memicu penentangan dari masyarakat luas, yang kemudian memuncak dalam serangkaian revolusi pada tahun 1989, yang dikenal sebagai Revolusi 1989.

Faktor kedua adalah sifat dasar ajaran komunis itu sendiri, yang menghilangkan insentif untuk bekerja. Hal ini menyebabkan penurunan produktivitas dan mendorong kemalasan di tengah masyarakat, yang pada akhirnya mengakibatkan kemiskinan yang meluas. Kehilangan insentif untuk bekerja ini adalah salah satu alasan utama mengapa banyak negara komunis mengalami kemunduran ekonomi yang parah, yang berkontribusi pada kejatuhan mereka di akhir abad ke-20.

Selama masa kejayaan Uni Soviet, negara-negara komunis tersebar di kawasan Eropa Timur, Asia, dan Afrika. Namun, pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, ideologi komunisme mulai runtuh di banyak negara.

Saat ini, hanya ada lima negara yang masih mempertahankan ideologi komunis di dunia. Beberapa di antaranya bahkan mungkin tidak secara eksplisit menyebut diri mereka komunis, tetapi prinsip dasar ideologi yang mereka anut masih memiliki kesamaan dengan komunisme. Salah satu contoh utama adalah Korea Utara. Berikut adalah daftar lima negara komunis terakhir di dunia, mengutip dari World Atlas.

1. Korea Utara

Pada dasarnya, Korea Utara menolak label ideologi komunis yang melekat pada negara mereka. Namun, kenyataannya, Korea Utara tetap menjadi salah satu negara komunis terakhir di dunia.

Negara ini dipimpin oleh Kim Jong-un, yang menganut jenis paham komunis yang dikenal sebagai 'juche'. Juche adalah ideologi yang diciptakan oleh keluarga Kim, yang menekankan kemandirian dan swasembada. Menurut prinsip juche, negara memiliki kendali penuh atas perekonomian dan kehidupan rakyatnya.

Karena penerapan ideologi juche, Korea Utara menjadi salah satu negara yang paling terisolasi di dunia. Negara ini menutup diri dari pengaruh luar dan mengontrol ketat segala aspek kehidupan warga negaranya. Juche secara resmi menjadi ideologi negara pada tahun 1970-an dan terus dipegang teguh hingga saat ini.

Masyarakat Korea Utara hidup di bawah rezim otoriter Kim Jong-un. Pemerintah mengontrol ketat semua sumber berita dan informasi, sehingga warga negara tidak memiliki akses yang bebas untuk terhubung dengan dunia luar. Media massa di Korea Utara sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah, dan hanya menyajikan informasi yang mendukung rezim.

Dalam konteks global, Korea Utara tetap menjadi negara yang paling tertutup dan otoriter. Kebijakan isolasi ini tidak hanya mempengaruhi perekonomian negara tetapi juga kehidupan sehari-hari masyarakatnya, yang mengalami keterbatasan dalam banyak aspek kehidupan. Meskipun demikian, rezim Kim Jong-un tetap bertahan dan ideologi juche tetap menjadi dasar utama pemerintahan Korea Utara.

Vietnam telah menjalani kepemimpinan rezim komunis sejak tahun 1975, saat negara tersebut bersatu kembali setelah berakhirnya Perang Vietnam yang membagi negara menjadi dua bagian. Partai Komunis Vietnam telah menjadi kekuatan dominan dalam pemerintahan, menjalankan negara dengan sistem satu partai yang otoriter.

Namun, seiring berjalannya waktu, negara-negara komunis seperti Vietnam mengalami transformasi dalam komponen ideologi mereka. Pada tahun 1986, Vietnam memperkenalkan kebijakan yang dikenal sebagai Doi Moi, yang secara harfiah berarti "perubahan dan renovasi". Kebijakan ini mengubah paradigma ekonomi negara dari sistem komunis yang direncanakan secara terpusat menuju ekonomi yang lebih kapitalis dan dipacu oleh pasar.

Perubahan ini membawa dampak positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Vietnam. Negara ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat sejak penerapan reformasi ekonomi tersebut. Namun, meskipun terjadi pergeseran dalam aspek ekonomi, Partai Komunis Vietnam tetap mempertahankan monopoli kekuasaan di negara tersebut.

Secara resmi, Vietnam tetap diakui sebagai negara komunis. Namun, secara ideologi, pemahaman dan penerapan komunisme telah mengalami penyesuaian. Partai Komunis Vietnam masih memonopoli kekuasaan secara politik, dengan pemerintah yang dituduh membatasi kebebasan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Kontrol yang ketat atas media dan tindakan tegas terhadap siapa pun yang menentang rezim menunjukkan bahwa Vietnam tetap berada di jalur otoriter.

Meskipun demikian, perubahan ekonomi dan pergeseran ideologis ini menunjukkan dinamika kompleks dalam negara-negara komunis yang masih bertahan. Vietnam adalah salah satu contoh di mana meskipun secara resmi tetap memelihara label komunis, namun penerapan ideologi telah mengalami adaptasi yang signifikan terutama dalam aspek ekonomi.

Laos, serupa dengan Vietnam, telah diperintah oleh rezim komunis sejak 1975 melalui Partai Revolusi Rakyat Laos (LPRP). Meskipun secara formal pemerintah Laos tidak secara terbuka mengakui komunisme sebagai ideologi resminya, negara ini dikenal dengan kehidupan politik yang sangat tertutup, di mana informasi tentang koridor kekuasaan jarang diungkap kepada publik.

Salah satu langkah signifikan yang diambil oleh Laos adalah melakukan reformasi ekonomi pada tahun 1986. Sejak saat itu, pertumbuhan ekonomi Laos mengalami peningkatan yang signifikan, sementara tingkat kemiskinan terus menurun.

Pada tahun 1991, Laos mengadopsi konstitusi yang seharusnya menjamin hak asasi manusia. Namun, beberapa hak penting seperti hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berkumpul tidak diakomodasi dalam poin-poin konstitusi tersebut.

Seperti halnya negara komunis lainnya, Laos menerapkan kontrol ketat atas media. Pemerintah mengawasi konten yang diunggah di media sosial dan mengontrol informasi yang tersebar di kalangan masyarakat Laos.

Dinamika ini mencerminkan adaptasi yang terjadi di negara-negara komunis terakhir di dunia, di mana aspek-aspek ideologi seperti komunisme mungkin tidak lagi ditekankan secara terang-terangan, sementara reformasi ekonomi dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan. Meskipun demikian, kontrol politik yang ketat dan keterbatasan dalam kebebasan berpendapat tetap menjadi ciri khas dari pemerintahan komunis di Laos.

Kuba, yang merupakan satu-satunya negara komunis di Amerika Barat, telah menjadi subjek perhatian global sejak pemerintahan Fidel Castro yang dimulai pada tahun 1959. Pada saat itu, Castro merebut kekuasaan dari diktator militer Fulgencio Batista, dan kepemimpinannya berlanjut hingga ia pensiun pada tahun 2008.

Setelah revolusi komunis, Kuba mengalami sejumlah perbaikan signifikan dalam berbagai sektor. Infrastruktur negara diperbaiki, layanan kesehatan dan pendidikan disediakan secara gratis untuk seluruh masyarakat, dan semua bisnis swasta dinasionalisasi sebagai bagian dari visi sosialis yang dianut.

Meskipun demikian, Kuba, seperti negara komunis lainnya, tidak mentoleransi perbedaan pendapat dalam ruang politiknya. Kontrol yang ketat terhadap kebebasan berpendapat tetap menjadi ciri khas dari sistem politik Kuba.

Selain itu, Kuba juga telah memperkenalkan reformasi pasar bebas sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pasca-kejatuhan Uni Soviet. Langkah ini mencerminkan adaptasi Kuba terhadap dinamika ekonomi global.

Pemerintah Kuba juga melakukan langkah-langkah yang menunjukkan tanda-tanda liberalisasi, seperti melegalkan kepemilikan pribadi atas ponsel dan komputer. Selain itu, Kuba menjalin hubungan diplomatik dengan Uni Eropa dan memulihkan hubungannya dengan Amerika Serikat pada tahun 2014, menandai perubahan yang signifikan dalam dinamika hubungan internasional Kuba.

Dengan demikian, Kuba menunjukkan transformasi yang kompleks dari model komunis tradisional menuju integrasi dengan prinsip-prinsip pasar bebas dan liberalisasi tertentu dalam bidang ekonomi dan hubungan internasional.

China, sebagai negara komunis terbesar di dunia, memiliki sejarah panjang dalam pemerintahan komunis yang dimulai pada tahun 1949. Pada saat itu, pasukan komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong berhasil mengalahkan pasukan nasionalis dalam perang saudara, yang kemudian menyebabkan proklamasi berdirinya Republik Rakyat Tiongkok.

Setelah mengambil alih pemerintahan, rezim komunis di China menerapkan kebijakan ekonomi yang sangat sentralistik. Lahan pertanian dikumpulkan dalam skala besar, dan semua bisnis berada di bawah kendali negara. Kebijakan ekonomi ini, terutama hingga tahun 1970-an, mengakibatkan berbagai dampak negatif seperti kelaparan massal, penyiksaan, kerja paksa, dan tingginya tingkat bunuh diri di antara warga.

Pada tahun 1976, setelah kematian Mao Zedong, Deng Xiaoping mengambil alih kepemimpinan dan memulai serangkaian reformasi ekonomi yang signifikan. Reformasi ini menghasilkan ekspansi ekonomi yang pesat bagi China, menjadikannya salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia saat ini.

Meskipun China telah meninggalkan sebagian besar komponen ekonomi dari ideologi komunis tradisional, seperti pengumpulan lahan dan kontrol penuh atas bisnis, pemerintah tetap menjaga kontrol yang ketat terhadap perbedaan pendapat dan kebebasan berpendapat. Partai Komunis China terus memonopoli kekuasaan, dengan media, termasuk internet, dipantau secara ketat dan sering kali mengalami penyensoran.

Dinamika ini mencerminkan transformasi yang kompleks dari ideologi komunis tradisional menuju kombinasi elemen-elemen kapitalisme dengan kontrol politik yang ketat di China, yang merupakan salah satu negara komunis terakhir di dunia dengan sistem politik yang unik.