Pemerintahan Daendels dan Kebijakannya dalam Bidang Politik yang Perlu Dipelajari

Herman Willem Daendels adalah seorang tokoh militer dan politikus Belanda yang terkenal karena perannya sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari tahun 1808 hingga 1811. Lahir pada tanggal 21 Oktober 1762 di Hattem, Belanda, Daendels awalnya berkarir sebagai pengacara sebelum terlibat dalam politik dan militer. Ia dikenal sebagai pendukung setia Revolusi Prancis dan kemudian bergabung dengan Angkatan Darat Belanda, di mana ia mencapai pangkat Jenderal.

Sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda, Daendels mendapat tugas dari Napoleon Bonaparte untuk memperkuat pertahanan koloni tersebut dari ancaman Inggris. Untuk mencapai tujuan ini, Daendels menerapkan berbagai reformasi administratif dan militer, termasuk pembangunan infrastruktur strategis seperti Jalan Raya Pos dari Anyer ke Panarukan. Reformasinya, meskipun kontroversial, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan kolonial dan memastikan kontrol yang lebih ketat atas wilayah Hindia Belanda.

Setelah masa jabatannya berakhir, Daendels kembali ke Eropa dan melanjutkan karir militer serta politiknya hingga kematiannya pada 2 Mei 1818 di Elmina, Ghana, yang saat itu merupakan bagian dari koloni Belanda di Afrika Barat. Warisannya terutama dikenang melalui kebijakan-kebijakannya yang tegas dan inovatif selama masa jabatannya sebagai Gubernur Jenderal, meskipun tidak lepas dari kritik atas dampaknya terhadap penduduk lokal.

Dilansir dari situs sma13smg.sch.id, pada awal tahun 1800-an, kemenangan Prancis di bawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte dalam berbagai peperangan di Eropa membawa dampak yang signifikan terhadap wilayah-wilayah jajahan bangsa Eropa. Sebagai konsekuensi dari dominasi Prancis di Eropa, berbagai negara Eropa, termasuk Hindia Belanda yang berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda, terpaksa menyerahkan sebagian wilayah jajahannya kepada Prancis sebagai bentuk pengakuan atas kekuasaan dan kemenangan Prancis. Dalam konteks ini, Louis Napoleon yang diangkat sebagai penguasa Belanda oleh saudaranya, Napoleon Bonaparte, memutuskan untuk mengirimkan Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Jawa dengan tugas khusus.

Tugas utama yang diberikan kepada Herman Willem Daendels tidak lain adalah untuk mempertahankan wilayah Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris yang pada waktu itu merupakan ancaman besar di kawasan Samudera Hindia. Selain tugas utama tersebut, Daendels juga ditugaskan untuk memperkuat sistem pertahanan dan memperbaiki administrasi pemerintahan di seluruh Nusantara, dengan fokus khusus pada Pulau Jawa. Langkah-langkah ini dianggap penting untuk memastikan bahwa wilayah tersebut tetap berada di bawah kontrol Belanda dan mampu menghadapi ancaman militer maupun administratif dari kekuatan eksternal.

Masa jabatan Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda berlangsung dari tahun 1808 hingga 1811, selama periode ini, ia menyusun dan menerapkan berbagai langkah strategis untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Berbagai kebijakan yang diterapkan mencakup bidang militer, politik, pemerintahan, sosial, dan ekonomi, hingga peradilan. Reformasi yang dilaksanakan oleh Daendels mencakup pembaruan dalam struktur pemerintahan, peningkatan efisiensi birokrasi, pembangunan infrastruktur pertahanan, serta upaya untuk meningkatkan kondisi ekonomi lokal. Semua kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa administrasi pemerintahan berjalan lebih efektif dan bahwa wilayah Jawa dapat dipertahankan dari ancaman Inggris serta tantangan internal lainnya.

Berikut  tugas dan kebijakan Daendels di bidang politik dan pemerintahan:

1. Tugas Daendels

1. Memperkuat pertahanan Jawa untuk melawan pasukan Inggris di kawasan Samudera Hindia.
2. Memperkuat serta memperbaiki administrasi pemerintahan.
3. Mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris.
4. Memperbaiki kehidupan ekonomi Nusantara, khususnya Jawa.

2. Kebijakan di Bidang Politik dan Pemerintahan

1. Kebijakan yang dibuat Daendels berdampak pada terjadinya perubahan sistem pemerintahan dan politik di Indonesia. Reorganisasi sistem pemerintahan serta birokrasi di Jawa pun dilakukan.
2. Kemudian dia juga menjadikan Batavia yang saat ini adalah Jakarta sebagai pusat kekuasaan.  Berikut beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Daendels.
3. Membatasi kekuasaan kerajaan-kerajaan di Indonesia secara ketat.
4. Membagi Pulau Jawa ke dalam 23 karisidenan.
5. Membagi tanah Jawa ke dalam 9 prefektur (wilayah yang mempunyai otoritas).
6. Wilayah Jawa Timur dibagi menjadi 5 prefektur (setingkat provinsi) meliputi Rembang, Surabaya, Pasuruan, Sumenep, dan Gresik.
7. Kedudukan bupati yang merupakan penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah yang mendapat gaji.