Narendra Modi Dilantik Jadi Perdana Menteri 3 Periode, Seperti Apa Masa Depan India?

Narendra Damodardas Modi yang dikenal sebagai Narendra Modi, lahir pada 17 September 1950 di Vadnagar, Gujarat, India. Modi dilahirkan dalam keluarga yang sederhana, anak dari pasangan Damodardas Mulchand Modi dan Heeraben.

Pendidikan awalnya ditempuh di Higher Secondary School di Gujarat. Sejak usia muda, Modi harus membagi waktunya antara belajar dan membantu di kedai teh milik keluarganya. Teman-teman sekolahnya mengenangnya sebagai seorang anak yang sangat gemar membaca.

Pada usia 17 tahun, Modi membuat keputusan besar dengan meninggalkan rumah untuk menjelajahi India selama dua tahun. Perjalanan ini mengubah tujuan dan pandangannya tentang kehidupan. Setelah pengembaraannya, Modi menetap di Ahmedabad, Gujarat.

Di sana, ia bergabung dengan Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), sebuah organisasi dan gerakan yang mendukung regenerasi sosial dan budaya India. Modi menjadi mahasiswa di University of Delhi, di mana ia meraih gelar BA dalam ilmu politik. Tidak berhenti di situ, Modi melanjutkan studi dan memperoleh gelar master dalam ilmu politik dari Gujarat University.

Pada usia 35 tahun, Modi memutuskan untuk bergabung dengan Bharatiya Janata Party (BJP). Dua tahun setelah bergabung, ia diangkat sebagai Sekretaris Jenderal BJP. Sebagai Sekretaris Jenderal, Modi menunjukkan kinerja yang mengesankan.

Ia sukses membawa partainya memenangkan pemilihan Perusahaan Kotamadya Ahmedabad untuk pertama kalinya. Lebih dari itu, Modi juga berhasil meningkatkan perolehan suara partainya pada pemilihan majelis tahun 1995, dengan mengamankan 121 kursi majelis. Karier politik Modi dalam pemerintahan dimulai ketika ia dihubungi oleh Menteri Vajpayee pada tahun 2001.

Modi kemudian diangkat sebagai Menteri Utama Gujarat ke-14, posisi yang ia pegang dari tahun 2001 hingga 2014. Selama masa jabatannya, Modi dikenal sebagai pemimpin yang dinamis dan visioner, memainkan peran penting dalam memajukan Gujarat dan memperkuat posisi BJP di kancah politik India.

Pada tahun 2001, Narendra Modi diangkat menjadi Ketua Menteri Gujarat dan segera terpilih sebagai anggota dewan legislatif. Pemerintahannya dianggap terlibat dalam kerusuhan Gujarat tahun 2002 dan banyak dikritik karena cara menangani krisis tersebut.

Menurut catatan resmi, lebih dari 1.000 orang terbunuh, dengan tiga perempatnya adalah Muslim; sumber independen memperkirakan sekitar 2.000 kematian, sebagian besar Muslim. Tim Investigasi Khusus yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung India pada tahun 2012, tidak menemukan bukti yang cukup untuk memulai proses penuntutan terhadap Modi.

Meski kebijakan Modi sebagai Ketua Menteri dipuji karena mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintahannya dikritik karena gagal secara signifikan meningkatkan indeks kesehatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pendidikan di negara bagian tersebut.

Pada pemilihan umum India tahun 2014, Modi memimpin BJP meraih mayoritas di parlemen, yang merupakan pencapaian pertama bagi sebuah partai sejak tahun 1984. Pemerintahannya mendorong peningkatan investasi asing langsung, tetapi juga mengurangi pengeluaran untuk program kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Modi memulai kampanye sanitasi besar-besaran, secara kontroversial memprakarsai demonetisasi uang kertas pecahan tinggi pada tahun 2016, dan memperkenalkan Pajak Barang dan Jasa (GST). Selain itu, ia melemahkan atau menghapus beberapa undang-undang lingkungan hidup dan ketenagakerjaan.

Pada tahun 2019, pemerintahan Modi melancarkan serangan udara Balakot terhadap kamp pelatihan teroris di Pakistan. Meskipun serangan udara tersebut tidak berhasil sepenuhnya dan menyebabkan kematian enam personel India akibat tembakan ramah, tindakan tersebut memiliki daya tarik nasionalis yang kuat, membantu BJP memenangkan pemilihan umum 2019.

Dalam masa jabatannya yang kedua, pemerintahannya mencabut status khusus Jammu dan Kashmir, bagian wilayah Kashmir yang disengketakan yang dikelola India, dan memperkenalkan Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan, yang memicu protes luas.

Modi juga mengawasi respons India terhadap pandemi COVID-19, yang menyebabkan sekitar 4,7 juta orang India meninggal menurut perkiraan Organisasi Kesehatan Dunia. Pada pemilihan umum 2024, partai Modi kehilangan mayoritas keseluruhan di majelis rendah Parlemen dan harus membentuk pemerintahan melalui koalisinya, Aliansi Demokratik Nasional (NDA).

Narendra Modi telah dilantik sebagai Perdana Menteri India untuk masa jabatan ketiga, membuka era baru dalam politik koalisi bagi pemimpin kuat negara tersebut. Upacara pelantikan berlangsung di istana kepresidenan pada Minggu malam, 9 Juni 2024 menandai kembalinya Modi ke tampuk kekuasaan. Ini menjadikannya pemimpin kedua dalam sejarah India yang berhasil memenangkan tiga masa jabatan berturut-turut.

Menurut laporan dari The Guardian, Modi dengan senyum lebar, berdiri di samping dua tokoh besar Partai Bharatiya Janata (BJP), Rajnath Singh dan Amit Shah yang keduanya dipastikan kembali menjabat sebagai menteri kabinet. Ketika Modi naik ke podium untuk mengucapkan sumpah di hadapan Presiden Droupadi Murmu, sorak-sorai terdengar nyaring dari kerumunan besar yang berkumpul untuk menyaksikan upacara tersebut. Masa jabatan ketiga Modi diperkirakan akan sangat berbeda dari dekade sebelumnya setelah BJP menghadapi pemilu yang penuh tantangan. 

Modi kini harus bergantung pada mitra koalisi, terutama partai-partai regional yang lebih kecil, untuk mengumpulkan cukup kursi sehingga BJP dapat mengklaim mayoritas di parlemen dan membentuk pemerintahan. Ini adalah pertama kalinya Modi, yang terbiasa memimpin dari garis depan, harus memerintah melalui sistem pembagian kekuasaan, dengan mitra koalisinya mengambil beberapa jabatan di kabinet dan kementerian.

Para analis percaya bahwa ketergantungan baru BJP pada partai-partai koalisi sekuler dapat memberikan tantangan bagi Modi dan mungkin membatasi beberapa kecenderungan otoriter dalam pemerintahannya sebelumnya, terutama upayanya dalam menerapkan kebijakan yang mengutamakan agama Hindu. Sejak berkuasa pada tahun 2014, Modi telah mengubah negara sekuler tersebut dengan agenda nasionalis Hindu yang agresif, di mana mendapatkan dukungan luas dari mayoritas Hindu yang mencapai 80% populasi India.