SKP adalah Sasaran Kinerja Pegawai, ini Tujuan dan Cara Menyusunnya

Menurut Modul Panduan Penyusunan dan Evaluasi SKP JPT dan Pimpinan Unit Mandiri berdasarkan PermenPan RB No. 6 Tahun 2022, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah ekspektasi kinerja yang harus dicapai oleh pegawai setiap tahun. Ekspektasi kinerja ini mencakup harapan atas hasil dan perilaku kerja dari seorang pegawai.

SKP adalah pedoman bagi pegawai dalam menetapkan dan mencapai target kinerja tahunan mereka. Dengan menetapkan ekspektasi kinerja yang jelas, SKP membantu memastikan bahwa setiap pegawai memahami apa yang diharapkan dari mereka dalam hal hasil kerja dan perilaku profesional. Hal ini tidak hanya mendorong peningkatan kinerja individu, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Penyusunan dan evaluasi SKP yang efektif memungkinkan organisasi untuk secara sistematis mengukur dan mengevaluasi kinerja pegawai, memastikan bahwa setiap individu memberikan kontribusi yang optimal terhadap keberhasilan organisasi. Dengan demikian, SKP menjadi alat yang penting dalam manajemen kinerja, membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor, termasuk pemerintahan dan perusahaan swasta.

Tujuan Penyusunan SKP

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) disusun dengan tujuan untuk menjamin objektivitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja. SKP ini memuat berbagai target dan nilai yang jelas dalam setiap tugas pokok pegawai, sehingga memberikan panduan yang spesifik dan terukur bagi kinerja mereka.

Dengan adanya SKP, motivasi dan semangat pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya meningkat. Hal ini dikarenakan adanya standar penilaian yang ditetapkan sejak awal, yang memastikan bahwa penilaian kinerja dilakukan secara objektif oleh atasan. Sebagaimana dilansir dari balaibaturaja.litbang.kemkes.go.id, penilaian kerja yang objektif dan berbasis pada standar yang jelas membantu pegawai untuk lebih memahami ekspektasi dan target yang harus dicapai, serta memberikan rasa keadilan dalam evaluasi kinerja mereka.

Tujuan utama penyusunan SKP adalah untuk menciptakan sistem penilaian kinerja yang adil dan objektif, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kinerja individu dan organisasi. Dengan SKP yang efektif, organisasi dapat memastikan bahwa setiap pegawai berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan dan target organisasi.

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) terdiri dari tiga unsur utama yang berlaku dalam pengaturannya.

1. Kegiatan Tugas Jabatan

Unsur pertama dalam SKP adalah kegiatan tugas jabatan. Ini merujuk pada fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang melekat pada posisi atau jabatan seseorang. Contohnya, dalam lingkungan sekolah, kegiatan tugas jabatan mencakup tugas-tugas guru, kepala sekolah, dan guru dengan tugas tambahan. 

Uraian tugas ini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. Hal ini juga terkait dengan visi misi sekolah dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

2. Angka Kredit

Unsur kedua dalam SKP adalah angka kredit. Angka kredit merupakan ukuran atau nilai yang diberikan pada setiap kegiatan atau tugas yang dilaksanakan oleh pegawai selama satu tahun kerja. Ini termasuk dalam formulir SKP sebagai target angka kredit yang harus dicapai untuk setiap uraian tugas jabatan. Angka kredit ini meliputi kegiatan untuk unsur utama dan penunjang, dan berfungsi sebagai indikator pencapaian kinerja.

3. Target

Unsur ketiga dalam SKP adalah target hasil penilaian kinerja. Ini mencakup target-target yang spesifik dalam pencapaian hasil kerja, seperti penilaian baik, sangat baik, atau kurang. 

Misalnya, seorang guru dengan golongan dan jabatan tertentu dapat memiliki target untuk menghasilkan lima laporan kegiatan sesuai dengan topik yang ditetapkan. Target ini membantu mengukur pencapaian kinerja secara lebih terukur dan memberikan arahan yang jelas bagi pegawai dalam memenuhi ekspektasi yang telah ditetapkan.

Menyusun SKP adalah proses penting bagi setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengatur dan mengevaluasi kinerja mereka. Berdasarkan informasi dari jabfungptp.kemdikbud.go.id, terdapat lima langkah yang dapat diikuti dalam menyusun SKP untuk Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).

1. Periksa Peraturan Menteri dan Juklak/Juknis

Langkah pertama adalah memeriksa Peraturan Menteri yang mengatur jabatan fungsional dan angka kreditnya. Ini penting untuk memastikan bahwa SKP yang disusun sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2. Buat Rencana Target Angka Kredit

Setelah memahami peraturan yang berlaku, buatlah rencana untuk target angka kredit yang akan dicapai per bulan atau per tahun, sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing.

3. Periksa Butir Kegiatan

Periksa butir-butir kegiatan yang termasuk dalam wewenang, tanggung jawab, serta unsur utama, penunjang, dan subunsur yang tercantum dalam Peraturan Menteri. Pastikan untuk memilih kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab masing-masing.

4. Masukkan Kegiatan ke dalam SKP

Pilihlah kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam langkah sebelumnya, lalu masukkan ke dalam formulir SKP sesuai dengan format yang telah ditentukan.

5. Pastikan Konsistensi dengan Peraturan

Pastikan bahwa angka kredit yang tercantum untuk setiap kegiatan dalam SKP sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri terkait jabatan fungsional dan angka kreditnya.

Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam menyusun SKP, seperti yang dijelaskan oleh situs Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berikut diantaranya.

• Jelas: Setiap kegiatan yang disusun dalam SKP harus dapat diuraikan dengan jelas.
• Dapat Diukur: Kegiatan yang tercantum dalam SKP harus dapat diukur baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
• Relevan: Kegiatan yang dimasukkan dalam SKP harus relevan dengan lingkup tugas jabatan yang bersangkutan.
• Dapat Dicapai: Kegiatan yang ditargetkan dalam SKP harus sesuai dengan kemampuan PNS yang bersangkutan.
• Memiliki Target Waktu: Setiap kegiatan dalam SKP harus memiliki target waktu atau batas waktu penyelesaiannya.

SKP tidak hanya menjadi rencana operasional untuk menjalankan kegiatan tugas jabatan, tetapi juga sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian kinerja PNS. Penerapan SKP yang baik akan memastikan bahwa setiap PNS dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian tujuan organisasi atau instansi, sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang telah ditetapkan.