Nama Ibu Kota Korea Utara, Simak Pula Fakta-Fakta Menariknya

Ibu kota Korea Utara adalah Pyongyang, yang secara harfiah berarti "tanah datar" dan dikenal dengan julukan "Ibu Kota Revolusi" karena peran pentingnya dalam sejarah negara tersebut. Kota terbesar di Korea Utara ini terletak 110 kilometer dari hulu Laut Korea Barat di sepanjang Sungai Taedong, dan berdasarkan sensus penduduk tahun 2008, memiliki populasi sebesar 3.255.388 jiwa. Dipisahkan dari provinsi Pyongan Selatan pada tahun 1946, Pyongyang ditetapkan sebagai kota yang diatur secara langsung dengan status yang setara dengan pemerintah provinsi, berbeda dengan kota khusus seperti Seoul di Korea Selatan.

Pyongyang adalah salah satu kota tertua di semenanjung Korea, pernah menjadi ibu kota bagi dua kerajaan kuno, yaitu Gojoseon dan Goguryeo, serta berfungsi sebagai ibu kota sekunder bagi kerajaan Goryeo. Setelah pembentukan Korea Utara pada tahun 1948, Pyongyang menjadi ibu kota de facto negara tersebut. Kota ini mengalami kerusakan parah selama Perang Korea tetapi berhasil dibangun kembali dengan cepat berkat bantuan Uni Soviet.

Sebagai pusat pemerintahan, Pyongyang memainkan peran vital dalam politik dan budaya Korea Utara, mencerminkan sejarah panjangnya melalui berbagai monumen dan situs bersejarah. Infrastruktur kota ini terus berkembang, menjadikannya pusat kegiatan kenegaraan, parade militer, dan perayaan nasional yang megah. Dengan sejarah yang kaya dan perannya yang penting, Pyongyang tetap menjadi simbol kekuatan dan kebanggaan nasional Korea Utara.

1. Tidak Boleh Nonton Drakor dan K-Pop

Menonton drama Korea (drakor) dan menikmati musik K-Pop di Korea Utara dianggap sebagai tindakan kriminal yang serius. Pemerintah Korea Utara telah menetapkan undang-undang yang melarang aktivitas tersebut dan menetapkan hukuman penjara bagi pelanggarnya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk menjaga pengaruh budaya asing yang dianggap merusak nilai-nilai sosial dan ideologis negara.

2. Gaya Berbusana dan Potongan Rambut

Pemerintah Korea Utara sangat ketat dalam mengatur gaya berbusana warga untuk menghindari pengaruh kapitalisme dan budaya barat. Celana jeans, legging, dan pakaian dengan tulisan asing termasuk dalam daftar pakaian yang dilarang. Selain itu, ada sekitar 30 model rambut yang diperbolehkan, 15 untuk pria dan 15 untuk wanita, dan warga dilarang mewarnai atau memodifikasi rambut mereka dengan gaya yang dianggap kebarat-baratan.

3. Pemadaman Listrik

Keterbatasan sumber daya listrik di Korea Utara, termasuk di ibu kota Pyongyang, menyebabkan seringnya terjadi pemadaman listrik. Pemadaman listrik ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan distribusi listrik yang adil di seluruh wilayah. Biasanya, pemadaman listrik terjadi pada malam hari untuk memungkinkan warga menggunakan listrik secara bergantian.

4. Menangis dan Tertawa Diatur Pemerintah

Warga Korea Utara harus berhati-hati dalam mengekspresikan perasaan mereka karena semua sudah diatur oleh pemerintah. Pemerintah menentukan kapan warga boleh menunjukkan kesenangan dan kapan harus bersedih, seperti selama 11 hari masa berkabung untuk memperingati 10 tahun kematian mantan Pemimpin Kim Jong Il, di mana warga dilarang tertawa, berekreasi, atau merayakan ulang tahun yang jatuh pada hari tersebut. Pelanggaran terhadap aturan ini bisa membuat mereka dianggap sebagai penjahat ideologis.

5. Korea Utara Sebagai Ibu Kota Perbudakan Modern

Menurut penelitian yang dirilis pada Kamis, 19 Juli 2018, Korea Utara dinyatakan sebagai salah satu negara dengan tingkat perbudakan modern tertinggi di dunia. Penelitian ini menyebut bahwa negara-negara maju juga ikut bertanggung jawab karena mereka mengimpor barang senilai sekitar US$ 350 miliar yang diproduksi dalam kondisi mencurigakan. Global Slavery Index memperkirakan bahwa pada tahun 2016, sekitar 40,3 juta orang di seluruh dunia menjadi korban perbudakan modern, dengan konsentrasi tertinggi berada di Korea Utara, di mana satu dari sepuluh orang hidup dalam kondisi seperti itu.

6. Negara Diktatoral

Korea Utara telah diperintah oleh keluarga Kim selama lebih dari 70 tahun, menjadikannya salah satu rezim diktatorial terpanjang dalam sejarah modern. Negara ini menganut ideologi komunis yang ketat, di mana kekuasaan terpusat dan dikendalikan oleh dinasti Kim. Kepemimpinan yang turun-temurun ini telah membentuk struktur pemerintahan yang sangat tertutup dan otoriter.

7. Akses Internet Dibatasi

Pemerintah Korea Utara sangat membatasi akses internet bagi warganya, sehingga hanya sedikit yang memiliki akses ke dunia maya. Bahkan di era digital yang maju ini, mayoritas warga Korea Utara tidak dapat menikmati kebebasan berselancar di internet. Bagi mereka yang diizinkan menggunakan internet, akses mereka dibatasi hanya pada sejumlah situs web yang dikendalikan dan diawasi secara ketat oleh pemerintah.

8. Tidak Merayakan Natal

Korea Utara merupakan salah satu negara yang tidak merayakan Natal, sejalan dengan ideologi komunis yang tidak mengakui perayaan agama. Sebagai gantinya, pada tanggal 24 Desember setiap tahun, negara ini memperingati hari kelahiran ibu Presiden Kim Jong-Il. Ini menunjukkan bagaimana pemerintah Korea Utara mengutamakan kultus individu dan sejarah keluarga pemimpin daripada tradisi keagamaan global.

9. Negara Tertutup

Selain membatasi akses internet, Korea Utara juga dikenal sebagai salah satu negara paling terisolasi di dunia. Pemerintah memonopoli semua media di dalam negeri, sehingga warganya hanya mendapatkan informasi yang disetujui oleh negara dan dilarang mengakses sumber berita asing. Hubungan perdagangan dan diplomatik Korea Utara dengan negara lain sangat terbatas, dan pemerintah mengontrol dengan ketat pergerakan warganya, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.

10. Punya Pasukan Militer Mumpuni

Terlepas dari isolasinya, Korea Utara memiliki salah satu angkatan bersenjata terbesar di dunia dengan sekitar 1,2 juta personel militer aktif. Pasukan militer yang besar ini menunjukkan fokus negara pada kekuatan pertahanan dan kemampuannya untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas internal. Dukungan militer yang kuat ini juga berfungsi sebagai alat penting bagi pemerintah dalam mempertahankan rezim dan menegakkan kebijakannya.