Wakil Presiden RI Pertama Hingga Kini, Dari Hatta Sampai Ma'ruf Amin

Soekarno adalah presiden pertama Indonesia dan sering disebut sebagai 'Bapak Proklamator' karena perannya yang besar dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sebagai seorang pemimpin karismatik, Soekarno tidak hanya dikenal karena kepemimpinannya, tetapi juga karena ide-ide politik yang dia kembangkan.

Salah satu konsep politik yang paling terkenal yang dikembangkan oleh Soekarno adalah 'Nasakom', yang merupakan singkatan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Konsep ini mencerminkan upaya Soekarno untuk menyatukan berbagai elemen ideologi yang ada di Indonesia pada masa itu dalam satu payung politik.

Dalam masa kepemimpinannya, Soekarno didampingi oleh wakil presiden pertama Indonesia, Mohammad Hatta. Mohammad Hatta adalah seorang negarawan dan proklamator yang berperan penting dalam mendampingi Soekarno selama masa-masa awal kemerdekaan Indonesia.

Hatta mendampingi Soekarno ketika membacakan proklamasi kemerdekaan di Jakarta, dan bersama-sama mereka membentuk pemerintahan pertama Indonesia yang merdeka. Kedua tokoh ini menjadi simbol utama perjuangan kemerdekaan dan pembangunan negara baru.

Namun, masa kepemimpinan Soekarno berakhir dengan tragis akibat peristiwa pemberontakan G30S PKI pada tahun 1965. Pemberontakan ini menimbulkan kekacauan dan menyebabkan hilangnya kekuasaan Soekarno sebagai presiden. Setelah peristiwa tersebut, kekuatan politik di Indonesia mengalami perubahan besar, yang akhirnya membuat Soekarno kehilangan pengaruhnya dan kekuasaan sebagai pemimpin negara. 

Setelah Soekarno lengser dari kursi presiden, Soeharto menjadi sosok pengganti yang mengambil alih kepemimpinan Indonesia. Menurut modul dari Kemdikbud, situasi di Indonesia menjadi tidak kondusif akibat dampak peristiwa G30S PKI. Peristiwa ini tidak hanya menciptakan ketidakstabilan politik tetapi juga mengakibatkan masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap Presiden Soekarno.

Dalam situasi yang genting ini, pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil alih tindakan yang dianggap perlu demi memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat ini dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar, yang memberikan kekuasaan besar kepada Soeharto untuk mengendalikan situasi negara.

Soeharto kemudian menjadi presiden Indonesia dengan masa jabatan paling lama, yakni selama 32 tahun. Selama masa kepemimpinannya, Soeharto memimpin enam kali penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II.

Pemilihan umum ini menunjukkan bagaimana Soeharto berusaha membangun struktur politik yang kuat dan stabil di Indonesia. Pada era ini, presiden masih dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), bukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat, yang menegaskan kontrol politik yang ketat di bawah pemerintahan Soeharto.

Karena masa jabatannya yang begitu lama, Soeharto memiliki beberapa wakil presiden yang mendampinginya dalam berbagai periode pemerintahannya. Wakil-wakil presiden tersebut adalah:

• Sri Sultan Hamengkubuwono IX (wapres RI kedua)
• Adam Malik (wapres RI ketiga)
• Umar Wirahadikusumah (wapres RI keempat)
• Sudharmono (wapres RI kelima)
• Try Sutrisno (wapres RI keenam)
• B.J Habibie (wapres RI ketujuh).

Pada 21 Mei 1998, Soeharto secara resmi mundur dari jabatannya sebagai presiden setelah memimpin Indonesia selama 32 tahun. Pengunduran diri ini terjadi di tengah krisis ekonomi dan tekanan politik yang semakin intens di Indonesia. Setelah Soeharto lengser, B.J. Habibie, yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden, diangkat menjadi presiden RI ketiga.

Selama masa kepemimpinannya, B.J. Habibie tidak memiliki wakil presiden yang mendampinginya. Ia menjabat sebagai presiden dalam periode yang penuh tantangan, di mana Indonesia tengah menghadapi krisis ekonomi yang parah dan tuntutan reformasi dari berbagai elemen masyarakat.

Habibie memimpin negara selama 13 bulan, periode yang relatif singkat namun signifikan. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mulai menjalankan beberapa reformasi penting, termasuk langkah-langkah menuju demokratisasi dan pemulihan ekonomi.

Masa jabatan Habibie sebagai presiden berakhir dengan digelarnya Pemilu 1999. Pemilu ini merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia, karena menandai dimulainya era reformasi dan pemilihan umum yang lebih demokratis.

Dengan demikian, B.J. Habibie memutuskan untuk memangkas masa jabatannya yang seharusnya berlangsung hingga 2003. Keputusan ini mencerminkan komitmennya terhadap proses demokratisasi dan perbaikan sistem politik di Indonesia. Meskipun masa kepemimpinannya singkat, Habibie berhasil membawa Indonesia melalui masa transisi yang krusial, meninggalkan warisan penting dalam sejarah negara.

Menurut laman KPU, pada 7 Juni 1999 diadakan Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden baru. Pemilu ini dilaksanakan karena desakan publik yang semakin besar akibat ketidakpercayaan terhadap anggota pemerintahan hasil Pemilu 1997. Masyarakat Indonesia menginginkan perubahan dan pembaruan dalam kepemimpinan negara setelah masa krisis yang panjang.

Dari hasil Pemilu 1999, Abdurrahman Wahid, yang akrab disapa Gus Dur, terpilih sebagai presiden baru Indonesia. Gus Dur dilantik sebagai presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 20 Oktober 1999. Dalam masa jabatannya, Gus Dur didampingi oleh Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden. Pasangan ini diharapkan dapat membawa Indonesia menuju era baru dengan semangat reformasi dan demokratisasi.

Namun, perjalanan politik Gus Dur sebagai presiden tidak berjalan mulus. Selama masa kepemimpinannya, Gus Dur menghadapi berbagai isu dan tantangan. Salah satu isu yang paling menonjol adalah kasus dana Badan Urusan Logistik (Bulog) yang menarik perhatian publik dan media.

Di tengah kontroversi tersebut, Gus Dur mengeluarkan dekrit presiden yang justru tidak mendapat dukungan luas, baik dari kalangan politik maupun masyarakat. Keputusan-keputusan Gus Dur sering kali dianggap kontroversial, yang akhirnya memperlemah posisinya sebagai presiden dan memicu ketidakstabilan politik.

Situasi ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi Gus Dur dalam upayanya untuk memimpin dan mereformasi Indonesia. Meskipun masa jabatannya singkat, kepemimpinan Gus Dur tetap dikenang sebagai periode yang penuh dengan dinamika dan usaha untuk memperbaiki kondisi bangsa.

Dampak dari dekrit presiden yang dikeluarkan oleh Gus Dur menyebabkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil tindakan tegas. Pada 23 Juli 2001, Presiden Abdurrahman Wahid lengser setelah menjabat selama 20 bulan sebagai pemimpin negara. Dekrit yang kontroversial tersebut mempercepat proses pergantian kepemimpinan di Indonesia, mengingat ketidakstabilan politik yang terjadi pada masa itu.

Sebagai langkah untuk mengatasi krisis kepemimpinan, MPR menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden. Megawati, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden di bawah Gus Dur, diangkat menjadi presiden ke-5 Indonesia.

Bersamaan dengan itu, Hamzah Haz ditetapkan sebagai wakil presiden untuk mendampingi Megawati dalam masa pemerintahannya. Penetapan ini dilakukan melalui Sidang Istimewa MPR RI pada 23 Juli 2001, yang menghasilkan Ketetapan MPR RI No. II/MPR/2001.

Megawati Soekarnoputri, putri dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno, menghadapi tantangan besar dalam memimpin Indonesia menuju stabilitas politik dan ekonomi. Masa pemerintahannya, yang berlangsung dari tahun 2001 hingga 2004, diharapkan dapat membawa perubahan positif dan memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia. Dengan Hamzah Haz sebagai wakilnya, Megawati berupaya mengatasi berbagai masalah yang dihadapi negara, termasuk pemulihan ekonomi dan memperbaiki sistem pemerintahan yang sempat terguncang.

Presiden Indonesia yang keenam adalah Susilo Bambang Yudhoyono, yang lebih dikenal dengan sebutan SBY. Ia terpilih sebagai presiden selama dua periode berturut-turut, yaitu pada periode 2004-2009 dan 2009-2014. Kepemimpinannya menandai era baru dalam politik Indonesia, karena ia merupakan presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu 2004.

Dalam masa jabatan pertamanya dari 2004 hingga 2009, SBY didampingi oleh Jusuf Kalla sebagai wakil presiden. Kemitraan mereka berfokus pada stabilisasi ekonomi, peningkatan keamanan, dan reformasi birokrasi. SBY dan Jusuf Kalla berupaya keras untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia pasca-krisis ekonomi Asia dan memulai berbagai inisiatif untuk memperbaiki infrastruktur dan kesejahteraan rakyat.

Pada periode kedua kepemimpinannya, dari 2009 hingga 2014, SBY berpasangan dengan Boediono sebagai wakil presiden. Periode ini ditandai dengan upaya lebih lanjut dalam memperkuat ekonomi, reformasi pendidikan, dan kesehatan, serta peningkatan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. SBY dan Boediono melanjutkan banyak program yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan.

Menurut laman KPU, Pemilu 2004 merupakan pemilu yang sangat bersejarah, karena dilakukan dalam dua putaran. Putaran pertama berlangsung pada 5 Juli 2004, di mana sejumlah calon bersaing untuk mendapatkan suara terbanyak. Karena tidak ada kandidat yang meraih mayoritas mutlak, putaran kedua diadakan pada 20 September 2004, yang akhirnya memenangkan pasangan SBY dan Jusuf Kalla. Pemilu ini juga memperlihatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memilih presiden dan wakilnya, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD, menunjukkan kemajuan signifikan dalam proses demokratisasi di Indonesia.

Setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat selama dua periode berturut-turut, ia tidak mencalonkan diri lagi pada Pemilu 2014. Dengan berakhirnya masa jabatan SBY, Indonesia mempersiapkan diri untuk memilih pemimpin baru.

Hasil dari Pemilu 2014 menunjukkan bahwa Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, terpilih sebagai presiden untuk periode 2014-2019. Jokowi, yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, membawa harapan baru bagi banyak orang dengan visi dan gaya kepemimpinannya yang dikenal sederhana dan dekat dengan rakyat.

Dalam Pemilu 2014, Jokowi berpasangan dengan Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden. Mereka bersaing dengan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Kampanye pemilu kali ini sangat dinamis dan menarik perhatian publik dengan berbagai isu dan debat yang berlangsung.

Hasil akhir dari pemungutan suara menunjukkan kemenangan bagi pasangan Jokowi-Jusuf Kalla, yang kemudian dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014. Kepemimpinan mereka membawa fokus baru pada pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Pada tahun 2019, Jokowi mencalonkan diri kembali untuk jabatan presiden. Kali ini, ia memilih KH. Ma'ruf Amin, seorang ulama dan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai calon wakil presiden. Dalam pemilihan ini, mereka berhadapan kembali dengan Prabowo Subianto, yang kali ini berpasangan dengan Sandiaga Salahudin Uno sebagai calon wakil presiden. Pemilu 2019 berlangsung dengan sengit, dengan kedua pasangan calon berusaha menarik dukungan dari berbagai lapisan masyarakat.

Akhirnya, hasil Pemilu 2019 menunjukkan bahwa Jokowi terpilih kembali sebagai presiden, dengan Ma'ruf Amin sebagai wakilnya. Mereka dilantik pada 20 Oktober 2019 untuk masa jabatan 2019-2024.