Timeline Pilkada 2024: Tahapan dan Proses Lengkap

Liputan6.com, Jakarta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu manifestasi demokrasi di tingkat lokal di Indonesia. Melalui Pilkada, masyarakat di berbagai daerah memiliki kesempatan untuk secara langsung memilih pemimpin mereka, baik itu gubernur, bupati, maupun walikota. Proses ini menjadi bukti nyata dari kedaulatan rakyat, di mana suara setiap warga negara memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan di daerah mereka.

Dalam sistem demokrasi Indonesia, Pilkada memiliki peran yang sangat krusial. Tidak hanya sebagai sarana untuk memilih pemimpin, Pilkada juga menjadi ajang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik, mengevaluasi kinerja pemerintahan sebelumnya, dan menyuarakan aspirasi mereka untuk masa depan daerah. Lebih dari itu, Pilkada menjadi mekanisme check and balance antara masyarakat dan pemerintah, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih responsif dan bertanggung jawab.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 merupakan momen penting dalam demokrasi Indonesia. Artikel ini akan membahas secara rinci timeline Pilkada 2024, termasuk tahapan dan proses yang harus dilalui. Simak Penjelasan Selengkapnya berikut ini seperti yang telah dirangkum Liputan6.com dari berbagai sumber, Kamis (18/7/2024).

Usai Pemilu 2024, perhatian parpol saat ini tertuju pada Pilgub atau Pilkada serentak pada 27 November 2024. Bursa kandidat dari parpol pun semakin marak seperti di Jakarta dan Jawa Timur.

2 dari 7 halaman

Perencanaan dan Persiapan Awal

Perencanaan Program dan Anggaran

Tahapan Pilkada 2024 dimulai pada 26 Januari 2024 dengan perencanaan program dan anggaran. Pada fase ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusun rencana detail pelaksanaan Pilkada, termasuk estimasi anggaran yang dibutuhkan. Perencanaan yang matang ini penting untuk memastikan kelancaran seluruh proses Pilkada.

Penyusunan Peraturan dan Penetapan Jadwal

Pada 18 November 2024, KPU akan menyelesaikan penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan. Bersamaan dengan itu, tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan juga akan ditetapkan. Langkah ini krusial untuk memberikan kerangka hukum dan panduan waktu yang jelas bagi seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkada 2024.

3 dari 7 halaman

Pembentukan Panitia dan Pengawas

20151209-Melihat Yogyakarta Tempo Dulu Pada Pelaksanaan Pilkada di Sleman — Petugas KPPS mengeluarkan surat suara yang akan dihitung di TPS 17 Wukirsari,Cangkringan,Sleman, (9/12). KPUD Kabupaten Sleman menyelengarakan Pemilukada dengan kandidat dua pasang calon bupati dan wakil bupati periode 2015-2020.(Boy Harjanto)

Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS

Dari 17 April hingga 5 November 2024, KPU akan membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Lembaga-lembaga ini berperan penting dalam pelaksanaan teknis Pilkada di tingkat lokal.

Pembentukan Panitia Pengawas

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan membentuk Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Jadwal spesifik akan ditetapkan oleh Bawaslu. Keberadaan pengawas ini penting untuk menjamin integritas dan kejujuran dalam proses Pilkada.

4 dari 7 halaman

Pendaftaran Pemantau dan Penyusunan Daftar Pemilih

Proses coklit dilakukan oleh pantarlih di sejumlah desa di Banyuwangi (Istimewa)

Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan

Mulai 27 Februari hingga 16 November 2024, KPU akan membuka pendaftaran bagi pemantau pemilihan. Pemantau independen memainkan peran penting dalam memastikan transparansi proses Pilkada.

Penyusunan Daftar Pemilih

Proses penyusunan daftar pemilih dimulai dengan penyerahan daftar penduduk potensial pemilih pada 24 April hingga 31 Mei 2024. Selanjutnya, dari 31 Mei hingga 23 September 2024, akan dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih final. Tahap ini krusial untuk memastikan hak pilih setiap warga negara terjamin.

5 dari 7 halaman

Pendaftaran dan Penetapan Calon

Infografis Bursa Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur di Pilgub Sumut 2024 (Liputan6.com/Abdillah)

Pemenuhan Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan

Bagi calon perseorangan, proses pemenuhan persyaratan dukungan berlangsung dari 5 Mei hingga 19 Agustus 2024. Ini merupakan kesempatan bagi calon independen untuk membuktikan dukungan masyarakat.

Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon

Pengumuman pendaftaran pasangan calon akan dilakukan pada 24-26 Agustus 2024, diikuti dengan pendaftaran resmi pada 27-29 Agustus 2024. KPU kemudian akan melakukan penelitian persyaratan calon hingga 21 September 2024, dan menetapkan pasangan calon pada 22 September 2024. Tahapan ini menentukan siapa saja yang akan bertarung dalam Pilkada 2024.

6 dari 7 halaman

Kampanye dan Pemungutan Suara

KPU Gelar Simulasi Pemilu 2024 — Petugas menunjukkan surat suara saat simulasi Pemilu 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Simulasi digelar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait proses pemungutan dan penghitungan suara pemilu serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Pelaksanaan Kampanye

Masa kampanye Pilkada 2024 akan berlangsung dari 25 September hingga 23 November 2024. Selama periode ini, pasangan calon akan memaparkan visi, misi, dan program mereka kepada masyarakat.

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Puncak dari proses Pilkada 2024 adalah pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Setelah pemungutan suara selesai, proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil akan berlangsung hingga 16 Desember 2024.

Timeline Pilkada 2024 yang telah dipaparkan menunjukkan rangkaian proses yang panjang dan kompleks. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan Pilkada berjalan dengan adil, jujur, dan demokratis. Pemahaman yang baik tentang jadwal dan proses Pilkada 2024 ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Bagi pemilih, penting untuk memperhatikan tahapan pemutakhiran daftar pemilih untuk memastikan hak pilih mereka. Sementara bagi calon peserta, perhatian khusus perlu diberikan pada jadwal pendaftaran dan pemenuhan persyaratan. Dengan kerjasama semua pihak, Pilkada 2024 diharapkan dapat menjadi momentum penguatan demokrasi lokal di Indonesia.

7 dari 7 halaman

Mengapa Pilkada 2024 Dilaksanakan Seretak Secara Nasional?

[Bintang] Golput Itu Nggak Keren! Biar Suaranya Sah, Begini Cara Nyoblos di Pilkada Serentak 2018 — Jangan sampai suara kamu malah tidak sah, begini cara nyoblos di Pilkada Serentak 2018 yang benar. (Ilustrasi: Liputan6.com)

Pelaksanaan Pilkada bersamaan dengan Pemilu nasional di tahun 2024 merupakan inisiatif strategis dengan berbagai manfaat. Pertama, hal ini akan menghemat anggaran negara secara substansial. Penggabungan dua pemilihan besar ini memungkinkan efisiensi dalam berbagai aspek, mulai dari pengadaan perlengkapan pemilihan hingga biaya operasional dan sosialisasi. Koordinasi keamanan juga dapat dilakukan lebih efektif untuk satu hari pemilihan yang besar.

Kedua, langkah ini bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Pemilihan serentak dapat menciptakan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengurangi risiko terjadinya pemerintahan yang terpecah. Hal ini juga mendorong partai-partai politik untuk membentuk koalisi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Ketiga, pemilihan serentak diharapkan dapat meredam konflik politik yang berkepanjangan. Dengan memperpendek siklus politik elektoral, ketegangan politik dapat dikurangi. Potensi gesekan antar pendukung calon juga dapat diminimalisir karena pemilihan dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Selain itu, fokus dapat lebih diarahkan pada isu-isu pembangunan daripada pertarungan politik semata.

Terakhir, penyelenggaraan pemilihan serentak berpotensi meningkatkan partisipasi pemilih. Masyarakat hanya perlu sekali datang ke TPS untuk dua pemilihan, menghemat waktu dan tenaga mereka. Skala pemilihan yang lebih besar juga dapat meningkatkan antusiasme publik. Sosialisasi yang lebih terintegrasi berpotensi meningkatkan kesadaran politik masyarakat, sekaligus mengurangi kejenuhan pemilih akibat terlalu seringnya pemilihan yang terpisah.

Dengan menggabungkan Pilkada dan Pemilu nasional, diharapkan demokrasi Indonesia akan semakin matang dan efektif, memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan negara. Inisiatif ini merupakan upaya untuk mengoptimalkan proses demokrasi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat sistem pemerintahan Indonesia.