Masa Jabatan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Diperpanjang, Ada Apa?

Pelantikan Pj Kepala Daerah di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (20/4/2024). (Foto: Pemkot Jabar jabarprov.go.id)

Liputan6.com, Jakarta - Mengetahui masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 menjadi penting bagi masyarakat untuk memahami dinamika politik dan pemerintahan di daerah. Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini telah mengambil keputusan penting terkait masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020, yang semula direncanakan berakhir pada tahun 2024.

Putusan MK ini mengubah ketentuan sebelumnya dan memberikan perpanjangan masa jabatan bagi para kepala daerah terpilih.

Berdasarkan putusan MK, masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 kini diperpanjang hingga dilantiknya kepala daerah baru hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan untuk memaksimalkan masa jabatan tanpa mengganggu agenda penyelenggaraan Pilkada serentak.

Namun, MK juga menegaskan bahwa perpanjangan ini tidak boleh melewati batas 5 tahun masa jabatan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Secara umum, masa jabatan kepala daerah menurut UU adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Putusan MK terkait masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 ini merupakan penyesuaian terhadap situasi khusus, dengan tetap memperhatikan batas waktu yang diatur dalam undang-undang. Berikut Liputan6.com ulas penjelasan lengkapnya, Senin (22/7/2024).

Menteri Dalam Negeri melantik sejumlah penjabat Gubernur yang menggantikan para Kepala Daerah yang purna tugas pada hari Selasa kemarin, di antaranya menggantikan Gubernur Definitif Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo.

2 dari 3 halaman

Masa Jabatan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020

Masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 telah menjadi topik hangat dalam diskusi politik dan hukum di Indonesia. Melansir dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara nomor 27/PUU-XXII/2024, terjadi perubahan signifikan terkait masa jabatan para kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada 2020.

Sebelumnya, berdasarkan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 seharusnya berakhir pada tahun 2024. Namun, putusan MK ini mengubah ketentuan tersebut dan memberikan perpanjangan masa jabatan.

Berdasarkan putusan MK, masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 kini diperpanjang hingga dilantiknya kepala daerah baru hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan keseimbangan antara hak konstitusional kepala daerah dan kepastian hukum atas terselenggaranya Pilkada serentak 2024.

MK menegaskan bahwa perpanjangan ini tidak boleh melewati batas 5 tahun masa jabatan sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga tetap menjaga konsistensi dengan ketentuan yang berlaku.

Alasan Masa Jabatan Diperpanjang

Alasan utama perpanjangan masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 ini adalah untuk memaksimalkan masa jabatan tanpa mengganggu agenda penyelenggaraan Pilkada serentak. MK memahami bahwa para kepala daerah terpilih seharusnya memiliki kesempatan untuk menjabat selama 5 tahun penuh sesuai dengan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016.

Namun, MK juga mengingatkan bahwa para kepala daerah seharusnya sudah menyadari ketentuan ini sejak awal pencalonan mereka pada Pilkada 2020.

Putusan MK ini merupakan respons terhadap gugatan yang diajukan oleh 11 kepala daerah hasil Pilkada 2020, termasuk beberapa gubernur, bupati, dan wali kota dari berbagai daerah di Indonesia. Para pemohon merasa bahwa ketentuan sebelumnya telah merugikan hak konstitusional mereka untuk menjabat selama 5 tahun penuh.

Adanya putusan ini, MK berupaya untuk menyeimbangkan kepentingan para kepala daerah terpilih dengan kebutuhan untuk menyelenggarakan Pilkada serentak pada tahun 2024.

Implikasi dari putusan MK ini cukup signifikan bagi dinamika politik dan pemerintahan di daerah. Masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 yang diperpanjang memberikan kesempatan bagi mereka untuk melanjutkan dan menyelesaikan program-program yang telah direncanakan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dan memberikan kepastian dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah diinisiasi.

Meskipun demikian, perpanjangan masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 ini juga menimbulkan tantangan baru dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu melakukan penyesuaian dalam perencanaan dan pelaksanaan Pilkada serentak, mengingat adanya perubahan waktu berakhirnya masa jabatan para kepala daerah incumbent.

3 dari 3 halaman

Masa Jabatan Kepala Daerah Menurut UU

Mendagri Tito Karnavian melantik lima penjabat atau Pj Gubernur untuk lima provinsi yang kepala daerahnya sudah habis masa jabatannya pada pertengahan Mei 2022. (Foto: Puspen Kemendagri)

Masa jabatan kepala daerah menurut UU telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Melansir dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, masa jabatan kepala daerah ditetapkan selama 5 tahun terhitung sejak pelantikan.

Ketentuan ini berlaku untuk semua tingkatan kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, maupun walikota dan wakil walikota.

Penerapan masa jabatan kepala daerah menurut UU ini dimulai sejak kepala daerah terpilih dilantik secara resmi. Proses pelantikan biasanya dilakukan oleh pejabat yang berwenang, seperti Presiden untuk gubernur dan wakil gubernur, serta Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden untuk bupati/walikota dan wakilnya.

Setelah pelantikan, kepala daerah memiliki wewenang penuh untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Daerah Maksimal Menjabat 10 Tahun

Undang-undang juga mengatur bahwa kepala daerah dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan. Ini berarti, secara teoritis, seorang kepala daerah dapat menjabat maksimal selama dua periode atau 10 tahun, asalkan terpilih kembali dalam Pilkada berikutnya.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi kepala daerah untuk melanjutkan program-program yang telah diinisiasi, sekaligus membatasi kekuasaan agar tidak terjadi monopoli kepemimpinan di suatu daerah.

Penerapan masa jabatan kepala daerah menurut UU setelah hasil Pilkada diumumkan memerlukan proses yang sistematis. Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah menetapkan hasil Pilkada, ada jangka waktu tertentu untuk proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan jika ada. Setelah semua proses hukum selesai dan hasil Pilkada dinyatakan final dan mengikat, barulah proses pelantikan dapat dilaksanakan.

Namun, dalam praktiknya, penerapan masa jabatan kepala daerah menurut UU ini terkadang menghadapi tantangan, terutama ketika ada perubahan jadwal Pilkada atau situasi khusus seperti yang terjadi pada Pilkada 2020. Kasus perpanjangan masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa ada kalanya diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan yang ada untuk mengakomodasi situasi yang tidak terduga.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun ada penyesuaian atau perpanjangan masa jabatan dalam kasus-kasus tertentu, prinsip dasar masa jabatan 5 tahun sebagaimana diatur dalam UU tetap menjadi acuan.

Penyesuaian yang dilakukan, seperti dalam kasus kepala daerah hasil Pilkada 2020, tetap dibatasi agar tidak melewati batas 5 tahun masa jabatan. Hal ini menunjukkan upaya untuk tetap menjaga konsistensi dengan ketentuan masa jabatan kepala daerah menurut UU, sambil memberikan fleksibilitas untuk menghadapi situasi khusus dalam dinamika politik dan pemerintahan daerah di Indonesia.