Hasil Survei Pilkada DKI 2017 Putaran Pertama, Pertempuran Sengit Tiga Paslon

Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, terdapat tiga pasangan calon (paslon) yang bersaing untuk posisi gubernur dan wakil gubernur. Ketiga pasangan calon tersebut adalah:

1. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok adalah petahana yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Djarot Saiful Hidayat adalah wakil gubernur yang mendampingi Ahok dalam pemilihan ini. Pasangan ini didukung oleh beberapa partai politik besar, termasuk PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, dan NasDem.

2. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno

Anies Baswedan adalah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sementara Sandiaga Uno adalah seorang pengusaha sukses dan kader Partai Gerindra. Pasangan ini diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

3. Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni

Agus Harimurti Yudhoyono adalah putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan perwira TNI AD. Sylviana Murni adalah birokrat yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Gubernur DKI Jakarta. Pasangan ini didukung oleh Partai Demokrat, PPP, PAN, dan PKB.

Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan salah satu pemilihan kepala daerah yang paling menonjol dalam sejarah Indonesia karena berbagai dinamika politik dan sosial yang terjadi sepanjang prosesnya. Pilkada ini tidak hanya menarik perhatian lokal, tetapi juga nasional dan internasional, karena melibatkan isu-isu penting yang mencerminkan keragaman dan kompleksitas masyarakat Jakarta. Berikut adalah rangkaian proses Pilkada tersebut:

1. Pendaftaran Calon

Proses pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, yang membuka kesempatan bagi para kandidat untuk mendaftarkan diri. Selama pendaftaran, para calon harus melalui proses verifikasi persyaratan administratif yang ketat untuk memastikan kelayakan mereka. Proses ini memastikan bahwa hanya kandidat yang memenuhi syarat yang dapat berpartisipasi dalam pemilihan.

2. Masa Kampanye

Kampanye dilakukan dalam dua tahap sesuai dengan putaran pemilihan, di mana para kandidat berusaha menarik simpati dan dukungan masyarakat melalui berbagai cara. Mereka menggelar debat publik, memasang iklan, serta mengadakan kegiatan kampanye di berbagai wilayah Jakarta untuk memperkenalkan visi, misi, dan program kerja mereka. Kampanye ini juga diwarnai oleh sejumlah isu kontroversial, termasuk penggunaan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), yang menambah tensi dan dinamika politik selama masa kampanye.

3. Debat Kandidat

KPU mengadakan debat publik yang disiarkan secara langsung, memberikan kesempatan kepada para kandidat untuk memaparkan visi, misi, dan program kerja mereka. Debat ini juga menjadi ajang bagi para kandidat untuk menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh panelis dan masyarakat, memperlihatkan kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi Jakarta. Debat-debat ini sangat penting karena membantu pemilih untuk lebih mengenal calon pemimpin mereka dan membuat keputusan yang lebih informasional pada hari pemungutan suara.

Hasil survei Pilkada DKI 2017 putaran pertama memperlihatkan persaingan sengit antara tiga pasangan calon utama yang berjuang untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, serta pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni adalah tiga kandidat yang paling menonjol dalam survei-survei tersebut. Hasil yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga survei seperti LSI, SMRC, dan PolMark menunjukkan bahwa tidak ada pasangan calon yang memperoleh mayoritas mutlak, yang berarti Pilkada harus dilanjutkan ke putaran kedua.

Menurut survei dari LSI (Lembaga Survei Indonesia), pasangan Ahok-Djarot memimpin dengan dukungan sekitar 34,3%, diikuti oleh Anies-Sandi dengan 27,5%, dan Agus-Sylvi dengan 22,5%. Survei dari SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting) menunjukkan hasil serupa dengan Ahok-Djarot mendapatkan sekitar 34,1%, Anies-Sandi 27,6%, dan Agus-Sylvi 22,6%. PolMark Indonesia juga memperlihatkan tren yang sama, dengan Ahok-Djarot di kisaran 33,5%, Anies-Sandi 27,2%, dan Agus-Sylvi 23,1%. Perbedaan hasil antara lembaga survei ini mencerminkan variasi dalam metodologi dan sampel yang digunakan, tetapi konsensusnya adalah bahwa tidak ada pasangan yang berhasil meraih lebih dari 50% suara.

Hasil survei ini mengindikasikan bahwa putaran kedua Pilkada akan berlangsung dengan ketat dan penuh tantangan. Para kandidat akan berusaha memperbaiki strategi kampanye mereka berdasarkan temuan dari survei, mencoba menarik pemilih yang belum menentukan pilihan dan memperkuat basis dukungan yang sudah ada. Isu-isu utama yang mempengaruhi preferensi pemilih dalam survei ini meliputi tata kelola kota, pendidikan, infrastruktur, korupsi, dan kesejahteraan sosial. Misalnya, Ahok yang merupakan petahana diakui atas kinerjanya dalam memperbaiki infrastruktur dan pelayanan publik, tetapi juga menghadapi kontroversi terkait isu SARA yang mempengaruhi persepsi sebagian pemilih.

Selain itu, pasangan Anies-Sandi memanfaatkan isu keadilan sosial dan ekonomi untuk menarik dukungan dari pemilih yang merasa kurang diuntungkan oleh kebijakan-kebijakan petahana. Sementara itu, pasangan Agus-Sylvi, yang merupakan pendatang baru di dunia politik, mencoba menarik simpati dengan menawarkan perubahan dan janji-janji perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan di Jakarta. Kampanye di putaran kedua diharapkan akan lebih intensif, dengan lebih banyak debat publik dan diskusi mengenai visi, misi, dan program kerja dari setiap pasangan calon.

Hasil survei ini tidak hanya memberikan gambaran tentang persaingan politik di Pilkada DKI 2017, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan politik yang lebih luas di Jakarta. Tingginya partisipasi dan antusiasme masyarakat dalam proses ini menunjukkan kesadaran politik yang semakin meningkat dan keinginan untuk terlibat aktif dalam menentukan masa depan kota. Pilkada ini menjadi tolok ukur penting bagi proses demokrasi di Indonesia, memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya partisipasi warga, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemilihan kepala daerah.