Masa Kerja Pilkada 2024, Simak Masa Tugas PPS dan Pantarlih

Masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pilkada 2024 di Indonesia merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan pemilihan. Mengacu pada Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024, masa kerja PPS telah ditetapkan dengan rinci dan terstruktur untuk memastikan semua tahapan pemilihan dapat berjalan dengan lancar. Dengan berbagai tanggung jawab yang melekat pada mereka, penting untuk memahami rincian masa kerja PPS agar dapat mengetahui bagaimana proses pemilihan akan dikelola secara efektif.

PPS memiliki peran utama dalam mendukung KPU Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Tugas mereka meliputi pemutakhiran data pemilih, penghitungan suara di tingkat kelurahan atau desa, serta pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi dukungan calon perseorangan. Peran ini memastikan bahwa setiap tahapan pemilihan dilaksanakan dengan tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berikut adalah rincian masa kerja PPS untuk Pilkada 2024:

• Penetapan Anggota: 25 Mei 2024
• Pelantikan/Awal Kerja: 26 Mei 2024
• Akhir Kerja: 27 Januari 2025
• Total Masa Kerja: 8 bulan

Perlu dicatat bahwa masa kerja PPS dapat diperpanjang jika diperlukan, misalnya dalam situasi pemungutan suara ulang atau pemilu susulan. Perpanjangan ini memungkinkan PPS untuk menyelesaikan seluruh rangkaian tugas mereka dengan baik, sehingga memastikan proses pemilihan dapat dilakukan secara adil dan efektif.

Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pilkada 2024 di Indonesia telah ditetapkan secara jelas untuk memastikan kelancaran proses pemilihan. Pantarlih memainkan peran kunci dalam memverifikasi dan memvalidasi data pemilih, yang merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) akurat dan mutakhir.

Berikut adalah rincian masa kerja Pantarlih:

• Masa Kerja: 24 Juni 2024 hingga 25 Juli 2024
• Total Durasi: 1 bulan

Selama periode ini, Pantarlih bertugas untuk memastikan bahwa semua informasi yang tercantum dalam DPT adalah benar dan up-to-date. Tugas ini sangat penting untuk mencegah adanya ketidaksesuaian data yang dapat mempengaruhi proses pemilihan. Dengan memvalidasi dan memverifikasi data pemilih, Pantarlih membantu memastikan bahwa setiap pemilih yang terdaftar memiliki hak suara yang sah.

Dalam hal kompensasi, Pantarlih akan menerima gaji sebesar Rp 1.000.000 per bulan selama masa kerja mereka. Selain gaji, Pantarlih juga berhak atas santunan jika mengalami kecelakaan kerja. Jumlah santunan ini bervariasi tergantung pada tingkat keparahan cedera yang dialami. Dengan pengaturan ini, diharapkan Pantarlih dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sambil mendapatkan perlindungan yang memadai.