Apa Itu Pakta Integritas PPS Pilkada 2024? Simak Penjelasan Lengkap dan Contohnya

Pakta integritas adalah sebuah dokumen pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan jujur, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks Pilkada, pakta integritas PPS Pilkada 2024 merupakan janji yang dibuat oleh setiap anggota Panitia Pemungutan Suara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan pemilihan.

Dokumen ini berfungsi sebagai pengingat sekaligus pengikat moral bagi para penandatangan untuk senantiasa bertindak sesuai dengan aturan dan etika yang berlaku. Pakta integritas PPS Pemilu 2024 menegaskan komitmen para anggota untuk menolak segala bentuk kecurangan, manipulasi, atau intervensi yang dapat merusak kredibilitas proses pemilihan.

Panitia Pemungutan Suara (PPS) memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Pilkada. Tugas dan tanggung jawab utama PPS meliputi:

1. Mengumumkan daftar pemilih tetap di desa atau kelurahan.
2. Menetapkan lokasi dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).
3. Melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan.
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

PPS juga berperan dalam mengelola TPS, mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara, serta memastikan kelancaran proses pemilihan di tingkat desa atau kelurahan. Integritas PPS Pilkada 2024 menjadi kunci utama dalam menjamin akurasi dan keabsahan hasil pemilihan di setiap TPS.

Pakta integritas PPS Pemilu 2024 memuat beberapa komponen penting yang harus dipatuhi oleh setiap anggota PPS. Berdasarkan dokumen yang telah disampaikan sebelumnya, isi dari pakta integritas tersebut meliputi:

1. Komitmen untuk menjaga citra dan kredibilitas Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan, akuntabel, dan objektif.
2. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
3. Tidak menerima suap, hadiah, atau bentuk pemberian lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
5. Menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas.
6. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
7. Melaporkan informasi penyimpangan integritas di lingkungan KPU dan menjaga kerahasiaan pelapor.

Penerapan pakta integritas PPS Pilkada 2024 memiliki beberapa tujuan utama, antara lain sebagai berikut:

1. Memperkuat komitmen anggota PPS untuk menjalankan tugas dengan integritas tinggi.
2. Mencegah terjadinya praktek-praktek kecurangan atau manipulasi dalam proses pemilihan.
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil Pilkada.
4. Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilihan di tingkat desa atau kelurahan.
5. Mendorong terciptanya budaya kerja yang bersih dan profesional di lingkungan penyelenggara pemilu.

Pakta integritas ini menjadi alat yang efektif untuk memastikan bahwa setiap anggota PPS memahami dan berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas mereka.

Integritas PPS Pemilu 2024 menjadi faktor krusial dalam menjamin keberhasilan Pilkada. Beberapa alasan mengapa pakta integritas sangat penting dalam konteks Pilkada 2024 antara lain:

1. Menjaga Legitimasi Hasil Pemilu: Dengan adanya pakta integritas, kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan dapat terjaga. Hal ini penting untuk meminimalisir potensi konflik atau sengketa pemilu pasca penghitungan suara.
2. Mencegah Kecurangan: Pakta integritas menjadi pengingat bagi anggota PPS untuk selalu bertindak jujur dan menolak segala bentuk kecurangan atau manipulasi data pemilih.
3. Meningkatkan Profesionalisme: Komitmen yang tertuang dalam pakta integritas mendorong anggota PPS untuk bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.
4. Memperkuat Demokrasi: Integritas dalam proses pemilihan adalah fondasi penting bagi penguatan demokrasi di Indonesia. Pakta integritas PPS Pilkada 2024 berkontribusi dalam mewujudkan pemilihan yang berkualitas.
5. Membangun Kepercayaan Publik: Masyarakat akan lebih percaya pada proses dan hasil pemilihan ketika mereka tahu bahwa penyelenggara pemilu telah berkomitmen untuk menjaga integritas melalui pakta integritas.

Proses Penandatanganan Pakta Integritas:

Proses penandatanganan pakta integritas PPS Pemilu 2024 merupakan langkah formal yang penting dalam menegaskan komitmen anggota PPS. Berikut adalah tahapan dalam proses penandatanganan:

1. Penyusunan Dokumen: KPU menyusun dokumen pakta integritas yang berisi poin-poin komitmen yang harus dipatuhi oleh anggota PPS.
2. Sosialisasi: Sebelum penandatanganan, KPU melakukan sosialisasi mengenai isi dan makna pakta integritas kepada seluruh anggota PPS.
3. Penandatanganan: Setiap anggota PPS menandatangani pakta integritas di hadapan pejabat KPU yang berwenang.
4. Saksi: Proses penandatanganan disaksikan oleh pejabat KPU dan dapat juga dihadiri oleh perwakilan masyarakat atau pemantau pemilu.
5. Dokumentasi: Dokumen pakta integritas yang telah ditandatangani kemudian didokumentasikan dan disimpan oleh KPU sebagai arsip resmi.
6. Pengawasan: KPU dan Bawaslu melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa anggota PPS mematuhi komitmen yang tertuang dalam pakta integritas.

PAKTA INTEGRITAS

 

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. ProsesPemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak olehindividu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan adaharapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuhintegritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan Bangsa yang lebih baik, Saya ………….Jabatan ………… Unit Kerja ….................., dengan mengingat sumpah jabatan,menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi PemilihanUmum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabelserta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisanantar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuaiKode Etik dan Pedoman Perilaku jabatan yang saya emban dan atauPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai NegeriSipil;

2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasanKorupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatantercela;

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidaklangsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidaksesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakantugas;

5. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalammelaksanakan tugas;

6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangandalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja sayasecara konsisten;

7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksiatas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pakta Integritas ini,saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang–undangan yang berlaku

 

.……………, …..…………………………. 2021

Yang Membuat Pernyataan

 

(Nama yang membuat pernyataan)

Pakta integritas PPS Pilkada 2024 merupakan instrumen penting dalam menjamin pemilihan yang jujur, adil, dan transparan. Komitmen yang tertuang dalam dokumen ini menjadi landasan bagi setiap anggota PPS untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Dengan adanya pakta integritas, diharapkan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil Pilkada dapat terjaga, sehingga demokrasi di Indonesia semakin berkualitas.

Sebagai masyarakat, kita juga memiliki peran penting dalam mengawal integritas proses pemilihan. Dengan memahami makna dan pentingnya pakta integritas PPS Pilkada 2024, kita dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan jika terjadi pelanggaran. Dengan demikian, kita turut berkontribusi dalam mewujudkan Pilkada yang berintegritas dan menghasilkan pemimpin daerah yang benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat.