Pilkada Pangkep 2024, Bakal Calon dan Isu Netralitas yang Muncul

Dalam Pilkada Pangkep 2024, persaingan calon bupati semakin memanas dengan sejumlah kandidat yang telah mendaftar melalui berbagai partai politik. Berikut adalah rincian mengenai calon-calon yang terlibat serta partai-partai yang mendukung mereka:

1. Muhammad Yusran Lalogau (MYL)

MYL merupakan petahana Bupati Pangkep dan Ketua DPD II Partai NasDem Pangkep. Sebagai incumbent, MYL sudah memulai langkahnya untuk periode berikutnya dengan mendaftar di beberapa partai politik. Selain Partai NasDem, MYL juga berencana mendaftar di Partai Amanat Nasional (PAN), dan saat ini telah mengambil formulir pendaftaran dari beberapa partai tersebut.

2. Andi Khairul Akbar (AMKA)

AMKA adalah seorang pengusaha yang juga menunjukkan ketertarikan untuk mencalonkan diri dalam Pilkada Pangkep 2024. Popularitasnya di kalangan masyarakat cukup tinggi, dan hal ini tercermin dalam respons positif terhadap keikutsertaannya. Andi Khairul Akbar telah mendaftar di berbagai partai politik sebagai calon bupati.

3. Haji Irwan Jamaluddin

Saat ini, Haji Irwan Jamaluddin menjabat sebagai legislator DPRD Sulsel dari Fraksi NasDem. Ia telah menunjukkan minat untuk maju sebagai calon bupati Pangkep dengan mengambil formulir pendaftaran dari beberapa partai politik, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

4. Syahban Sammana

Syahban Sammana, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Pangkep, juga menjadi salah satu kandidat yang aktif dalam Pilkada Pangkep 2024. Ia telah mengambil formulir pendaftaran di Partai Amanat Nasional (PAN), menandakan keseriusannya untuk terlibat dalam kontestasi ini.

Partai yang Terlibat

Partai NasDem

Partai NasDem menjadi salah satu partai utama yang terlibat dalam Pilkada Pangkep 2024. MYL, sebagai kandidat dari NasDem, memiliki keuntungan dengan dukungan 12 kursi di DPRD Pangkep. Dengan jumlah kursi yang signifikan, NasDem memiliki kekuatan untuk mendukung MYL tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

PKB juga aktif dalam proses pencalonan kepala daerah untuk Pilkada Pangkep 2024. Partai ini telah membuka pendaftaran dan menerima dua pendaftar awal: Haji Irwan Jamaluddin dan Andi Khairul Akbar. Keberadaan PKB dalam kontestasi ini menambah dinamika politik di Pangkep.

Partai Amanat Nasional (PAN)

PAN terlibat dalam Pilkada Pangkep 2024 dengan Syahban Sammana sebagai salah satu calon yang telah mendaftar melalui partai ini. PAN memberikan kesempatan bagi Syahban Sammana untuk melanjutkan karier politiknya dengan menjadi salah satu kandidat bupati di Pangkep.

Dengan berbagai calon yang telah mendaftar dan keterlibatan beberapa partai politik, Pilkada Pangkep 2024 diprediksi akan menjadi ajang kompetisi yang sengit dan penuh warna.

Isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu perhatian utama dalam konteks Pilkada Pangkep 2024. Beberapa poin penting mengenai isu ini mencakup penekanan pada netralitas ASN, dugaan pelanggaran yang telah terjadi, serta tindakan yang diambil oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pangkep.

Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Soni Sumarsono, telah secara tegas menekankan pentingnya netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada Pangkep 2024. Dalam konteks ini, ASN dilarang keras untuk mendukung atau terlibat dalam kegiatan politik yang berkaitan dengan kontestan pilkada, baik secara langsung maupun tidak langsung. Larangan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Penekanan pada netralitas ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa seluruh proses pilkada berlangsung secara transparan dan adil, tanpa adanya pengaruh dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik.

Dugaan Pelanggaran

Belakangan ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pangkep telah menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran netralitas ASN. Laporan tersebut mencakup indikasi adanya keterlibatan ASN dalam kampanye politik yang bisa dianggap melanggar peraturan yang berlaku. Dugaan pelanggaran ini termasuk pengumpulan bukti yang menunjukkan adanya tindakan ASN yang mungkin mendukung salah satu kandidat atau partai politik secara tidak sah. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pilkada yang dapat memengaruhi hasil pemilihan.

Tindakan Bawaslu

Dalam menanggapi dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Pangkep menunjukkan komitmen yang kuat untuk menindaklanjuti laporan yang ada. Badan ini telah mengumpulkan bukti-bukti terkait dan mengirimkannya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Langkah ini mencerminkan keseriusan Bawaslu dalam menjaga netralitas ASN dan memastikan bahwa semua pihak mematuhi peraturan yang berlaku selama proses pemilihan. Tindakan ini diharapkan dapat mencegah adanya pelanggaran lebih lanjut dan menjaga integritas pilkada di Pangkep.

Dengan perhatian yang tinggi terhadap netralitas ASN dan upaya penegakan hukum yang dilakukan, diharapkan Pilkada Pangkep 2024 dapat berlangsung dengan adil dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku.