Apa itu Kotak Kosong Pilkada? Begini Aturannya

Kotak kosong dalam Pilkada adalah istilah yang merujuk pada situasi unik, di mana hanya ada satu pasangan calon (paslon) yang berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Dalam kondisi ini, pemilih diberikan dua pilihan di surat suara: memilih pasangan calon yang tersedia atau memilih "kotak kosong." Kotak kosong ini tidak hanya sekadar opsi tambahan, tetapi memiliki makna politis yang penting, memberikan peluang kepada pemilih untuk menolak calon tunggal yang ada. Jika suara untuk kotak kosong melebihi suara untuk pasangan calon, maka Pilkada akan diulang, memberi kesempatan bagi calon-calon lain untuk maju dalam pemilihan ulang.

Fenomena kotak kosong bukan sekadar peristiwa kebetulan dalam proses demokrasi di Indonesia. Ini sering kali mencerminkan situasi politik di daerah tertentu, di mana dominasi kekuasaan oleh satu partai atau kelompok politik sangat kuat, sehingga calon-calon lain enggan atau tidak mampu bersaing. Dalam konteks seperti ini, kotak kosong menjadi simbol resistensi dan alat untuk mengekspresikan ketidakpuasan publik terhadap dominasi politik tersebut. Dengan demikian, kotak kosong tidak hanya berfungsi sebagai opsi teknis dalam surat suara, tetapi juga sebagai elemen penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi.

Munculnya kotak kosong dalam Pilkada didorong oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang mengharuskan pemilihan tetap dilaksanakan meskipun hanya ada satu pasangan calon yang lolos verifikasi. Undang-undang ini memastikan bahwa proses demokrasi tidak terhenti meski dalam situasi minimnya partisipasi calon. Namun, untuk menjaga esensi demokrasi itu sendiri, pemilih diberikan opsi kotak kosong sebagai bentuk penolakan terhadap calon tunggal yang ada. Secara teknis, jika kotak kosong mendapatkan lebih banyak suara daripada pasangan calon, Pilkada tersebut dianggap tidak menghasilkan pemenang yang sah. Konsekuensinya, pemilihan harus diulang dengan pembukaan pendaftaran calon baru. Dalam skenario ini, kotak kosong memainkan peran sebagai penyeimbang, mencegah calon tunggal terpilih secara otomatis tanpa adanya kompetisi yang sehat.

Dalam konteks demokrasi Indonesia, konsep kotak kosong dalam Pilkada memiliki peran yang krusial, terutama dalam menjaga integritas dan keberlanjutan proses pemilihan kepala daerah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu di Indonesia, telah mengeluarkan berbagai aturan untuk mengakomodasi situasi di mana hanya ada satu pasangan calon (paslon) yang maju dalam Pilkada. Aturan-aturan ini dirancang untuk memastikan bahwa proses demokrasi tetap berjalan, meskipun dalam kondisi terbatasnya pilihan bagi pemilih.

Peraturan mengenai pasangan calon tunggal dalam Pilkada pertama kali diatur dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015. Peraturan ini mengatur tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon. Peraturan ini merupakan respons terhadap kebutuhan untuk menjaga proses pemilihan tetap berjalan meskipun hanya ada satu calon yang lolos verifikasi.

Namun, seiring berjalannya waktu dan kebutuhan untuk penyesuaian terhadap dinamika politik yang terjadi, peraturan ini mengalami pembaruan. Pada tahun 2018, KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2018, yang merupakan revisi dari Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015. Revisi ini memperkuat ketentuan terkait tata cara pemilihan di wilayah dengan pasangan calon tunggal, termasuk aturan lebih rinci mengenai mekanisme penentuan pemenang dan pengaturan tentang pelaksanaan pemilihan ulang jika kotak kosong mendapatkan suara lebih banyak.

Aturan terbaru mengenai calon tunggal dalam Pilkada diatur dalam Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2020. Peraturan ini merupakan pembaruan kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015. Dalam peraturan ini, KPU menegaskan kembali pentingnya menjaga proses demokrasi yang sehat, termasuk memberikan panduan yang lebih jelas tentang penentuan pemenang dan langkah-langkah yang harus diambil jika kotak kosong menang dalam pemilihan.

Ketentuan mengenai penentuan pemenang dalam Pilkada dengan calon tunggal diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Menurut undang-undang ini, pasangan calon tunggal dinyatakan menang jika berhasil memperoleh lebih dari 50 persen dari total suara sah. Artinya, pasangan calon tunggal harus mampu meyakinkan mayoritas pemilih untuk memberikan dukungan kepadanya. Namun, situasi menjadi lebih kompleks ketika suara yang diperoleh oleh kotak kosong lebih banyak daripada suara yang didapat oleh pasangan calon tunggal. Merujuk pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2018, jika kotak kosong memperoleh lebih banyak suara, KPU diwajibkan untuk menyelenggarakan pemilihan ulang pada periode pemilihan serentak berikutnya. Pemilihan ulang ini dilakukan dengan membuka kembali kesempatan bagi calon-calon baru untuk maju, memberikan pilihan yang lebih beragam bagi pemilih.

Pemilihan ulang biasanya dijadwalkan pada tahun berikutnya, atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan sesuai prinsip demokrasi, dengan memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memilih dari lebih dari satu calon. Fenomena kotak kosong dalam Pilkada semakin mendapatkan perhatian publik, terutama setelah sejumlah kasus yang terjadi di berbagai daerah. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah Pilkada Kota Semarang pada tahun 2020, di mana Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, sebagai pasangan calon petahana, berhasil menang melawan kotak kosong. Kasus ini menunjukkan bagaimana pasangan calon tunggal tetap bisa memperoleh dukungan mayoritas, meskipun ada opsi kotak kosong. Selain itu, di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat dua daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon dalam Pilkada 2020, yakni Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Dalam kedua Pilkada tersebut, pasangan calon tunggal berhasil mengalahkan kotak kosong dan memenangkan pemilihan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa meskipun kotak kosong ada sebagai opsi, pasangan calon tunggal masih dapat meraih dukungan kuat dari pemilih.

Namun, kasus berbeda terjadi pada Pilkada 2018 di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam Pilkada tersebut, kotak kosong berhasil mengalahkan pasangan calon tunggal, Munafri Arifuddin dan Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal. Ini adalah kali pertama dalam sejarah Pilkada di Indonesia di mana kotak kosong unggul melawan pasangan calon tunggal. Kemenangan kotak kosong ini menjadi simbol perlawanan terhadap proses Pilkada di Makassar, terutama setelah Mahkamah Agung mendiskualifikasi pasangan calon petahana, Ramdhan "Danny" Pomanto dan Indira Mulyasari. Kemenangan kotak kosong di Makassar tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga menjadi cerminan dari ketidakpuasan masyarakat terhadap calon tunggal yang ada. Banyak pengamat politik menilai bahwa kemenangan kotak kosong ini menunjukkan keinginan masyarakat untuk melihat kompetisi yang lebih sehat dan pilihan yang lebih beragam dalam Pilkada.