Menyingkap Prinsip Pacta Sunt Servanda, Asas Fundamental dalam Hukum Perjanjian

Pengertian dan Sejarah

Pacta sunt servanda adalah prinsip yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan undang-undang. Asas ini tidak hanya berlaku dalam konteks perjanjian individu tetapi juga dalam perjanjian internasional yang melibatkan negara-negara.

Sejarah dari asas ini bisa ditelusuri kembali ke zaman Romawi Kuno, di mana hukum Romawi sangat menghormati perjanjian yang dibuat oleh individu atau negara. Prinsip ini kemudian berkembang menjadi salah satu fondasi utama dalam sistem hukum yang mengedepankan keadilan dan kejujuran dalam perikatan perjanjian.

Pacta Sunt Servanda dalam Hukum Nasional

Dalam konteks hukum nasional, seperti yang diatur dalam KUHPer, asas pacta sunt servanda menjamin bahwa semua perjanjian yang dibuat dengan sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. Artinya, jika sebuah perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, maka perjanjian tersebut tidak hanya mengikat secara moral tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang dapat dituntut di pengadilan.

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian meliputi:

1. Kesepakatan Para Pihak: Kedua belah pihak harus sepakat atas isi perjanjian.
2. Kecakapan Hukum: Pihak-pihak yang bersepakat harus memiliki kecakapan hukum.
3. Objek yang Diperjanjikan: Objek yang diperjanjikan harus jelas dan dapat dilaksanakan.
4. Sebab yang Halal: Perjanjian tersebut harus dibuat untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum atau kesusilaan.

Prinsip dalam Perjanjian Internasional

Dalam hukum internasional, pacta sunt servanda adalah norma dasar yang mengikat negara-negara untuk mematuhi perjanjian internasional yang telah mereka setujui. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, yang menggarisbawahi bahwa setiap perjanjian yang telah ditandatangani dan diratifikasi oleh negara-negara peserta memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ini berarti bahwa negara harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut dalam wilayah teritorial mereka.

Pengecualian dalam Hukum Internasional

Meskipun pacta sunt servanda memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam hukum internasional, ada pengecualian yang diakui, seperti jus cogens, yang merupakan norma internasional yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun. Misalnya, sebuah perjanjian yang melanggar hak asasi manusia atau prinsip-prinsip fundamental lainnya dalam hukum internasional dapat dinyatakan tidak sah meskipun perjanjian tersebut telah disetujui oleh negara-negara yang terlibat.

Selain itu, asas clausula rebus sic stantibus dalam hukum internasional memungkinkan negara untuk mengakhiri atau mengubah perjanjian jika terjadi perubahan keadaan yang mendasar yang melandasi iktikad mereka untuk terikat pada perjanjian tersebut. Ini diatur dalam Pasal 62 Konvensi Wina 1969 dan memberikan fleksibilitas dalam menerapkan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian internasional.

Dalam konteks penegakan hukum pidana internasional, asas pacta sunt servanda juga berperan penting. Perjanjian internasional seperti Statuta Roma, yang mendirikan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court), mengharuskan negara-negara yang menjadi pihak untuk mematuhi kewajiban-kewajiban mereka dalam menegakkan hukum internasional(29-272-1-PB). Namun, implementasi prinsip ini dalam hukum pidana internasional sering kali menghadapi tantangan, terutama terkait dengan kedaulatan negara dan penerapan hukum kebiasaan internasional.

Sebagai contoh, meskipun negara bukan peserta dalam Statuta Roma tidak secara langsung terikat oleh ketentuan-ketentuan dalam Statuta tersebut, Dewan Keamanan PBB dapat mengajukan situasi tertentu ke Mahkamah Pidana Internasional jika negara tersebut terbukti tidak ingin atau tidak mampu menuntut pelaku kejahatan internasional yang terjadi di wilayah mereka. Ini menunjukkan bagaimana pacta sunt servanda tetap relevan tetapi juga disesuaikan dengan konteks yang lebih luas dalam penegakan hukum pidana internasional.

Pacta sunt servanda adalah asas yang menegaskan pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap perjanjian yang telah dibuat, baik dalam konteks hukum nasional maupun internasional. Meskipun asas ini memiliki kekuatan yang mengikat, ada pengecualian tertentu yang diakui baik dalam hukum perdata nasional maupun dalam hukum internasional. Penerapan prinsip ini sangat penting dalam menjaga keadilan dan kepercayaan dalam hubungan hukum antarindividu maupun antarnegara. Dengan pemahaman yang tepat mengenai pacta sunt servanda, kita dapat lebih menghargai pentingnya perjanjian dan komitmen yang dibuat dalam berbagai aspek kehidupan hukum.