Nama-Nama Presiden di Indonesia dari Masa ke Masa, Simak Kabinet Pemerintahannya

Ir. Soekarno yang lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur, adalah Presiden pertama Republik Indonesia dan Bapak Proklamator kemerdekaan Indonesia. Masa jabatan beliau sebagai Presiden berlangsung dari 18 Agustus 1945 hingga 12 Maret 1967. Dalam perannya sebagai Presiden, Soekarno bukan hanya menjadi simbol perjuangan kemerdekaan tetapi juga memainkan peran krusial dalam pembentukan negara dan sistem pemerintahan Republik Indonesia. Selama masa kepresidenannya, Soekarno didampingi oleh Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden, yang menjabat dari 18 Maret 1945 hingga 1 Desember 1956. Periode pemerintahan Soekarno ditandai oleh perubahan struktur kabinet yang mencerminkan dinamika politik dan ekonomi Indonesia pada masa itu.

Pada periode awal Demokrasi Liberal, kabinet-kabinet berikut ini memimpin pemerintahan:

- Kabinet Natsir (6 September 1950–21 Maret 1951) yang dipimpin oleh Mohammad Natsir, merupakan salah satu kabinet pertama setelah pengakuan kedaulatan Indonesia.

- Kabinet Sukiman (26 April 1951–23 Februari 1952) yang dipimpin oleh Sukiman Wiryosanjoyo, berusaha menghadapi tantangan politik yang ada.

- Kabinet Wilopo (30 Maret 1952–2 Juni 1953) di bawah pimpinan Wilopo, melanjutkan kebijakan kabinet sebelumnya dengan berbagai upaya reformasi.

- Selanjutnya, Kabinet Ali Sastroamidjojo I (30 Juli 1953–24 Juli 1955) dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo, diikuti oleh Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955–3 Maret 1956), dan Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956–14 Maret 1957), yang masing-masing menghadapi tantangan politik dan ekonomi yang berbeda.

Ketika Indonesia beralih ke Demokrasi Terpimpin, struktur kabinet mengalami perubahan signifikan:

- Kabinet Djuanda/Karya (9 April 1957–5 Juli 1959) yang dipimpin oleh Djuanda Kartawidjaja, mengusung semangat pembangunan dan stabilitas.

- Kabinet Kerja I (10 Juli 1959–18 Februari 1960)

- Kabinet Kerja II (18 Februari 1960–6 Maret 1962)

- Kabinet Kerja III (6 Maret 1962–13 November 1963)

- Kabinet Kerja IV (13 November 1963–27 Agustus 1966), masing-masing melanjutkan berbagai kebijakan yang dicanangkan untuk mengatasi masalah-masalah nasional dan internasional.

Pada akhir periode Demokrasi Terpimpin, Kabinet Dwikora I (27 Agustus–22 Februari 1966), Kabinet Dwikora II (24 Februari 1966–28 Maret 1966), dan Kabinet Dwikora III (28 Maret 1966–28 Maret 1966) menggantikan kabinet sebelumnya dalam menghadapi berbagai tantangan yang timbul. Setelah itu, Kabinet Ampera I (28 Juli 1966–11 Oktober 1967) dan Kabinet Ampera II (17 Oktober 1967–10 Juni 1968) mengakhiri masa kepemimpinan Soekarno, yang diikuti oleh pengunduran diri beliau pada 12 Maret 1967.

2. Soeharto (1967–1998)

Jenderal Soeharto yang dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 12 Maret 1967, adalah presiden kedua Indonesia yang menjabat dari 27 Maret 1968 hingga 21 Mei 1998. Lahir pada 8 Juni 1921 di Kemusuk, Yogyakarta, Soeharto menggantikan Soekarno dalam transisi kekuasaan yang menandai berakhirnya era Orde Lama dan dimulainya era Orde Baru (Orba). Selama masa jabatannya, Soeharto didampingi oleh sejumlah Wakil Presiden yang memegang peranan penting dalam pemerintahan. Wakil Presiden pertamanya adalah Hamengkubuwono IX yang menjabat dari 24 Maret 1973 hingga 23 Maret 1978. Hamengkubuwono IX diikuti oleh Adam Malik yang menjabat dari 23 Maret 1978 hingga 11 Maret 1983. Umar Wirahadikusumah kemudian menggantikan posisi tersebut dari 11 Maret 1983 hingga 11 Maret 1988, dan diikuti oleh Soedharmono dari 11 Maret 1988 hingga 11 Maret 1993. Try Sutrisno menjabat sebagai Wakil Presiden dari 11 Maret 1993 hingga 11 Maret 1998, sementara Bacharuddin Jusuf Habibie menjabat hingga akhir masa kepresidenan Soeharto pada 21 Mei 1998.

Masa pemerintahan Soeharto dikenal dengan serangkaian kabinet yang disebut Kabinet Pembangunan, yang dirancang untuk mendukung tujuan pembangunan nasional dan stabilitas negara. Berikut adalah daftar kabinet yang dipimpin oleh Soeharto:

- Kabinet Pembangunan I (10 Juni 1968–28 Maret 1973) merupakan kabinet pertama yang dipimpin oleh Soeharto setelah pelantikannya, fokus pada pemulihan dan stabilisasi ekonomi setelah periode ketidakstabilan.

- Kabinet Pembangunan II (28 Maret 1973–29 Maret 1978) melanjutkan kebijakan pembangunan dan stabilitas, dengan penekanan pada industrialisasi dan pembangunan infrastruktur.

- Kabinet Pembangunan III (31 Maret 1978–19 Maret 1983) memperkenalkan berbagai reformasi dan inisiatif baru untuk memajukan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

- Kabinet Pembangunan IV (19 Maret 1983–21 Maret 1988) berupaya mengatasi tantangan ekonomi dan sosial dengan kebijakan yang lebih terfokus pada pembangunan jangka panjang.

- Kabinet Pembangunan V (23 Maret 1988–17 Maret 1993) berusaha memperkuat stabilitas ekonomi dan politik negara serta meningkatkan kualitas hidup rakyat.

- Kabinet Pembangunan VI (17 Maret 1993–14 Maret 1998) merupakan kabinet terakhir yang dipimpin oleh Soeharto, dengan fokus pada pelaksanaan berbagai reformasi akhir masa kepresidenan.

- Kabinet Pembangunan VII (14 Maret 1998–21 Mei 1998) adalah kabinet terakhir sebelum Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.

Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto memiliki cita-cita untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Tujuan utama dari Orde Baru adalah menciptakan stabilitas nasional yang meliputi aspek politik, sosial, dan ekonomi, untuk mendukung pembangunan dan kemajuan negara. Kepemimpinan Soeharto berfokus pada pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan penciptaan stabilitas sosial, meskipun masa pemerintahannya juga diwarnai oleh berbagai kontroversi dan tantangan politik.

Bacharuddin Jusuf Habibie yang lebih dikenal dengan nama BJ Habibie, merupakan presiden ketiga Republik Indonesia yang menjabat dari 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Ia dilantik sebagai presiden setelah pengunduran diri Presiden Soeharto, menandai akhir dari era Orde Baru dan memulai periode transisi menuju reformasi. Selama masa kepresidenannya yang berlangsung sekitar satu setengah tahun, BJ Habibie memainkan peran penting dalam merespons tuntutan reformasi yang kuat di Indonesia. Sebelum terjun ke dunia politik, BJ Habibie dikenal sebagai seorang insinyur yang sangat sukses. Ia menempuh pendidikan teknik penerbangan di Jerman, di mana ia meraih gelar Doktor dalam bidang Teknik Penerbangan. Kepakarannya dalam ilmu teknik dan teknologi menjadikannya seorang tokoh berintelektual tinggi dengan rekam jejak yang cemerlang di bidang rekayasa.

Selama masa kepresidenannya, BJ Habibie menghadapi berbagai tantangan politik dan ekonomi yang signifikan. Di tengah krisis ekonomi dan tuntutan reformasi, ia mengimplementasikan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk merespons dan mengatasi situasi tersebut. Salah satu langkah penting yang diambilnya adalah membuka kembali kebebasan pers, yang sebelumnya dibatasi, serta melakukan perubahan sistem politik menuju struktur yang lebih demokratis. Kebijakan ini mencakup liberalisasi dan deregulasi yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan transparansi dalam pemerintahan.

Meskipun masa jabatannya tergolong singkat, kontribusi BJ Habibie dalam sejarah politik Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata. Ia memegang peranan krusial dalam memulai transisi menuju demokrasi dan memperbaiki hubungan internasional Indonesia. Dalam periode tersebut, ia juga melanjutkan upaya-upaya reformasi yang dibutuhkan untuk menstabilkan negara dan memperbaiki tata kelola pemerintahan. Setelah meninggalkan kursi kepresidenan, BJ Habibie tetap aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan pendidikan, berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan di Indonesia. Ia meninggal dunia pada 11 September 2019, dan sepanjang hidupnya ia dikenang sebagai salah satu tokoh yang dihormati dan berpengaruh dalam sejarah modern Indonesia. 

4. Abdurrahman Wahid (1999–2001)

Abdurrahman Wahid, yang sering dikenal dengan nama panggilan Gus Dur, menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dari 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Dalam masa kepresidenannya, ia didampingi oleh Megawati Soekarnoputri yang menjabat sebagai Wakil Presiden dari tanggal yang sama hingga akhir masa jabatan. Kabinet yang dipimpin oleh Abdurrahman Wahid dikenal dengan nama Kabinet Persatuan Nasional, yang beroperasi dari 29 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Pemilihan umum pertama setelah era reformasi, yang diadakan pada 7 Juni 1999, menandai tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia. Hasil dari pemilu tersebut menunjukkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meraih suara terbanyak dengan persentase sebesar 33,74%. Diikuti oleh Partai Golongan Karya (Golkar) dengan 22,44%, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 12,61%, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 10,71%, dan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 7,12%. Hasil pemilu ini kemudian menjadi dasar bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih presiden dan wakil presiden baru.

Dalam proses pemilihan yang dilaksanakan pada 20 Oktober 1999, MPR menetapkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat. Dalam perannya sebagai presiden, Wahid didampingi oleh Megawati Soekarnoputri sebagai wakilnya. Pemilihan tersebut merupakan simbol dari pergeseran kekuasaan dan perubahan politik yang lebih demokratis setelah era Orde Baru. Abdurrahman Wahid lahir pada 4 Agustus 1940 dan dikenal sebagai tokoh berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Pendidikan agama yang mendalam dan latar belakangnya yang kuat dalam bidang keagamaan memberikan wawasan kebangsaannya yang luas dan beragam. Meskipun dikenal dengan latar belakang agama yang kental, Gus Dur juga memiliki pemahaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai berbagai aspek kebangsaan, menjadikannya seorang pemimpin yang mampu menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan modern negara.

- Masa Jabatan Megawati Soekarnoputri: 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004

- Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri: Hamzah Haz (23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004)

- Nama Kabinet: Kabinet Gotong Royong (10 Agustus 2001 – 20 Oktober 2004)

Megawati Soekarnoputri, meskipun merupakan putri dari presiden pertama Indonesia, Soekarno, menghadapi tantangan besar dalam upayanya untuk meraih kursi kepresidenan pada pemilu 1999. Pada pemilihan tersebut, Megawati gagal terpilih sebagai presiden akibat adanya manuver politik dari Amien Rais dan Poros Tengah, yang terdiri dari Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan (PK), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Usaha mereka berhasil mendorong Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden pada periode tersebut. Selain itu, slogan "ABM" atau "Asal Bukan Mega" yang dilontarkan oleh partai politik pesaing PDIP, turut berkontribusi terhadap kegagalan Megawati pada pemilu tersebut.

Namun, situasi politik Indonesia berubah drastis ketika Abdurrahman Wahid dimakzulkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Juli 2001. Keputusan MPR tersebut membuka jalan bagi Megawati Soekarnoputri untuk mengambil alih posisi kepresidenan. Pada 23 Juli 2001, Megawati dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang kelima berdasarkan Tap MPR No. 3. Sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia, Megawati menghadapi berbagai tantangan besar selama masa kepemimpinannya. Salah satu tantangan utama yang dihadapinya adalah upaya pemulihan ekonomi negara serta penegakan hukum yang lebih baik. Kabinet yang dipimpin oleh Megawati dikenal dengan nama Kabinet Gotong Royong, yang berfokus pada upaya memperbaiki stabilitas politik dan ekonomi negara.

6. Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014)

- Masa Jabatan Susilo Bambang Yudhoyono: 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014

- Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: Muhammad Jusuf Kalla (20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2009), Boediono (20 Oktober 2009 – 20 Oktober 2014)

- Nama Kabinet:Kabinet Indonesia Bersatu I (21 Oktober 2004 – 20 Oktober 2009)

- Kabinet Indonesia Bersatu II (22 Oktober 2009 – 22 Oktober 2014)

Susilo Bambang Yudhoyono yang sering disingkat SBY, menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang keenam dari 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014. Pada periode ini, Susilo Bambang Yudhoyono bersama wakil presidennya, Muhammad Jusuf Kalla, terpilih melalui pemilihan langsung yang diadakan untuk pertama kalinya setelah reformasi. Pada periode kedua pemerintahannya, SBY menggantikan Jusuf Kalla dengan Boediono sebagai wakil presiden.

Kebijakan utama yang diterapkan oleh SBY dan kabinetnya berfokus pada perbaikan ekonomi negara. Selama masa kepemimpinannya, Indonesia berhasil mencapai kemajuan signifikan dalam sektor ekonomi, termasuk melunasi utang kepada International Monetary Fund (IMF). Selain itu, SBY-Kalla berhasil menyelesaikan konflik dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melalui Perjanjian Helsinki, serta berhasil menangani ancaman terorisme, termasuk penangkapan pelaku teror Bom Bali dan kasus J.W. Marriott.

7. Joko Widodo (2014–sekarang)

- Masa Jabatan Joko Widodo: 20 Oktober 2014 hingga sekarang

- Wakil Presiden Joko Widodo: Muhammad Jusuf Kalla (20 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019), Ma’ruf Amin (20 Oktober 2019 – sekarang)

Nama Kabinet:

- Kabinet Kerja (27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019)

- Kabinet Indonesia Maju (23 Oktober 2019 – sekarang)

Joko Widodo yang dikenal dengan nama Jokowi, lahir pada 21 Juni 1961, memulai karier politiknya dari dunia bisnis mebel sebelum terjun ke politik. Setelah memimpin Asosiasi Pengusaha Mebel Indonesia (Asmindo), ia terpilih sebagai Wali Kota Solo pada periode 2005–2010 dan 2010–2017. Pengalaman tersebut membuka jalan bagi Jokowi untuk menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada periode 2012–2017, bersama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Jokowi dan wakil presidennya, Muhammad Jusuf Kalla, memenangkan pemilu 2014 dan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2014. Pada periode kedua pemerintahannya, Jokowi menggantikan Jusuf Kalla dengan Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden. Di bawah kepemimpinan Jokowi, pemerintahan Indonesia fokus pada pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta peningkatan pelayanan publik. Kabinet Jokowi dikenal dengan nama Kabinet Kerja untuk periode pertama dan Kabinet Indonesia Maju untuk periode kedua. Jokowi terus berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memajukan kesejahteraan masyarakat.