Profil Rusdi Kirana, Bos Lion Air yang Jadi Wakil Ketua MPR

Pada Kamis (3/10/2024), Rusdi Kirana resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk periode 2024-2029. Dalam kesempatan tersebut, Rusdi mengucapkan sumpah dan janji jabatannya, dan menegaskan komitmennya untuk menyosialisasikan nilai pluralisme yang merupakan bagian dari Pancasila, guna menjaga kebersamaan sebagai bangsa Indonesia. Ia menekankan bahwa tugas tersebut merupakan bagian dari visi partainya untuk mendorong persatuan dan merayakan perbedaan yang ada.

Rusdi Kirana memiliki latar belakang yang kuat dalam dunia bisnis, khususnya dalam sektor penerbangan. Ia lahir di Cirebon pada 17 Agustus 1963, dan memulai bisnis penerbangan dengan mendirikan Lion Air Group pada Oktober 1999 dengan modal awal sebesar US$ 10 juta. 

Kepiawaiannya dalam menjalankan bisnis ini terlihat ketika ia mampu mengoperasikan 24 pesawat hanya dalam waktu enam tahun, terdiri dari 19 MD80 dan 5 pesawat DHC-8-301. Saat ini, Lion Air telah berkembang pesat dengan 118 unit pesawat, termasuk armada modern seperti Boeing 737-900ER, Boeing 737-800, Boeing 737 MAX 8, dan Airbus A330-300.

Lion Air kini menjadi maskapai penerbangan terbesar di Asia Tenggara, menguasai 9% kapasitas kawasan ini dengan 3,16 juta kursi pada 24 September 2024. Selain itu, Lion Air juga dinobatkan sebagai maskapai tersibuk di Asia Tenggara pada tahun 2024, dengan anak perusahaan seperti Batik Air dan Super Air Jet yang juga masuk dalam daftar 10 maskapai tersibuk di kawasan ini.

Dalam perannya sebagai Wakil Ketua MPR RI, Rusdi berkomitmen untuk memperjuangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan pemahaman yang mendalam tentang tantangan yang dihadapi para pelaku UMKM. Ia menyadari pentingnya sektor ini bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat. "Kita mengerti bahwa negara ini memerlukan UMKM," ucapnya.

Rusdi Kirana berhasil melebarkan sayap kariernya dari dunia penerbangan ke ranah politik. Sejak bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada tahun 2013, ia dengan cepat mengambil posisi strategis sebagai Wakil Ketua Umum PKB pada 12 Januari 2014. Langkah ini menandai dimulainya perjalanan politiknya yang signifikan, yang dipenuhi dengan berbagai pengabdian di pemerintahan.

Pada periode 2015-2017, Rusdi Kirana dipercaya menjadi salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk periode 2014-2019. Selama masa ini, ia dikenal sebagai kandidat kuat untuk menjabat Menteri Transportasi, menggantikan Muhaimin Iskandar yang memilih untuk tidak mengambil posisi menteri. Keberadaan Rusdi di dalam Dewan Pertimbangan Presiden menunjukkan kepercayaan pemerintah terhadap kapasitas dan pemikirannya dalam mengatasi isu-isu strategis nasional, khususnya dalam sektor transportasi.

Puncak karir politiknya datang pada 18 Mei 2017, ketika ia diangkat sebagai Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Malaysia. Di posisi ini, Rusdi fokus pada penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dengan perhatian khusus pada Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang jumlahnya signifikan di negara tersebut.

Ia mengambil peran aktif dalam melindungi hak-hak TKI dan memastikan kesejahteraan mereka di luar negeri. Setelah menjalankan tugasnya selama hampir tiga tahun, Rusdi mengakhiri masa jabatannya pada 9 Juli 2020, tetapi pengalaman ini semakin memperkuat citranya sebagai pemimpin yang peduli akan nasib rakyat.

Saat ini, Rusdi Kirana kembali ke politik sebagai Wakil Ketua Umum PKB untuk periode 2024-2029, di mana ia diharapkan dapat meneruskan kontribusinya bagi bangsa. Selain itu, Rusdi juga terus aktif dalam pengembangan bisnisnya di sektor penerbangan. L

ion Air Group, yang ia pimpin, kini telah berkembang pesat dengan beberapa anak perusahaan, termasuk Lion Air, Wings Air, Batik Air, Malindo Air, Thai Lion Air, dan Super Air Jet. Dengan ambisi untuk menjadi market leader di sektor penerbangan domestik, Rusdi fokus pada pengembangan infrastruktur, rute penerbangan, dan penambahan jumlah pesawat untuk memperkuat posisi Lion Air Group di pasar.

Sebagai seorang yang memiliki pengalaman luas di dunia bisnis dan politik, Rusdi Kirana adalah sosok yang diharapkan dapat mengintegrasikan pengetahuannya dalam kedua bidang tersebut untuk memajukan kepentingan masyarakat dan negara. Dedikasi dan komitmennya dalam menjalankan tugas di pemerintahan serta bisnis menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin yang visioner dan berorientasi pada hasil.

Rusdi Kirana mencuri perhatian publik dengan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam laporan tersebut, Rusdi dinyatakan sebagai Anggota MPR terkaya dengan total harta kekayaan yang mencengangkan, mencapai Rp 2,6 triliun.

Kekayaan ini mencerminkan perjalanan sukses Rusdi yang tidak hanya dikenal sebagai politisi, tetapi juga sebagai bos maskapai penerbangan Lion Air Group. Dalam LHKPN yang bertanggal 31 Juli 2024, terungkap bahwa Rusdi memiliki 10 tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta, Singapura, dan Malaysia, dengan total nilai mencapai Rp 289 miliar. Hal ini menunjukkan keberhasilannya dalam berinvestasi di sektor properti yang strategis di kawasan-kawasan penting.

Selain itu, Rusdi juga memiliki kendaraan mewah, yaitu mobil Lexus yang bernilai Rp 3 miliar. Namun, yang paling mencolok adalah surat berharga yang dimilikinya, yang mencapai Rp 2,1 triliun, serta kas dan setara kas sebesar Rp 137,3 miliar. Kombinasi dari aset-aset tersebut menunjukkan bahwa Rusdi Kirana bukan hanya seorang pengusaha sukses, tetapi juga seorang investor yang cerdas dan terampil dalam mengelola kekayaannya.

Dengan statusnya sebagai Anggota MPR terkaya, Rusdi membawa serta tantangan dan harapan. Di satu sisi, kekayaannya yang luar biasa dapat memberi pengaruh positif dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang pro-rakyat. Di sisi lain, adanya perhatian publik yang lebih besar terhadap integritas dan transparansi di kalangan pejabat publik menjadi sangat penting.

Ketua MPR: Ahmad Muzani (Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya)

Wakil Ketua MPR I: Bambang Wuryanto (Fraksi PDI Perjuangan)

Wakil Ketua MPR II: Kahar Muzakir (Fraksi Partai Golongan Karya)

Wakil Ketua MPR III: Lestari Moerdijat (Fraksi Partai Nasional Demokrat)

Wakil Ketua MPR IV: Rusdi Kirana (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)

Wakil Ketua MPR V: Hidayat Nur Wahid (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)

Wakil Ketua MPR VI: Eddy Soeparno (Fraksi Partai Amanat Nasional)

Wakil Ketua MPR VII: Edhie Baskoro Yudhoyono (Fraksi Partai Demokrat)

Wakil Ketua MPR VIII: Abcandra Muhammad Akbar Supratman (Dewan Perwakilan Daerah)