Regulasi adalah Aturan, Pahami Bentuk dan Jenisnya

Regulasi adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat, baik dalam lingkup pemerintahan maupun bisnis. Menurut Collins Dictionary, regulasi berarti aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengendalikan cara sesuatu dilakukan atau cara orang berperilaku. Dalam konteks sosial dan ekonomi, regulasi bertujuan untuk menjaga ketertiban, mencegah tindakan yang merugikan, serta melindungi mereka yang kurang beruntung atau rentan terhadap eksploitasi.

Joseph Stiglitz, dalam tulisannya Regulation and Failure, menekankan pentingnya regulasi untuk mencegah kegagalan pasar dan menghindari ketidakseimbangan yang dapat merugikan masyarakat luas. Regulasi berfungsi sebagai pembatasan terhadap tindakan individu atau perusahaan yang dapat mengakibatkan kerugian sosial, sekaligus memastikan bahwa tindakan mereka memberikan dampak positif secara keseluruhan. Meskipun beberapa pihak mungkin merasa regulasi menghambat kebebasan atau keuntungan, Stiglitz menyatakan bahwa regulasi yang tepat justru dapat mendorong inovasi dan meningkatkan kesejahteraan.

David Levi-Faur dalam Handbook on the Politics of Regulation mengungkapkan bahwa pandangan terhadap regulasi bervariasi tergantung perspektif politik dan akademis. Bagi sebagian orang, regulasi adalah alat kontrol sosial yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keadilan, sementara bagi yang lain, regulasi dianggap sebagai pembatasan kebebasan oleh pemerintah. Namun, pada intinya, regulasi merupakan instrumen penting untuk menciptakan kerangka kerja yang adil dan menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi.

Dalam bisnis, regulasi berperan untuk mengatur perilaku dan operasi perusahaan, mencegah tindakan yang merugikan konsumen atau merusak pasar. Regulasi juga menjadi perpanjangan dari undang-undang yang memastikan bahwa setiap bisnis atau individu mengikuti aturan hukum yang berlaku. Melalui regulasi, masyarakat dan lembaga-lembaga yang terlibat menyepakati aturan yang mengikat demi mencapai tujuan bersama, dengan sanksi yang diberikan bagi yang melanggar.

Bentuk Regulasi

Regulasi hadir dalam berbagai bentuk, termasuk yang disebut sebagai regulasi hibrida. Regulasi hibrida melibatkan berbagai pihak dalam proses perumusannya, mencakup aktor negara, organisasi masyarakat sipil, hingga aktor pasar. Menurut Levi-Faur, ada empat bentuk utama dari regulasi hibrida yang mencerminkan kerja sama lintas sektor dan tingkatan otoritas. Berikut adalah penjelasan tentang bentuk-bentuk regulasi hibrida.

1. Co-Regulation

Co-regulation adalah bentuk regulasi di mana tanggung jawab desain dan penegakan peraturan dibagi antara regulator dan pihak yang diatur. Pihak-pihak yang terlibat bisa mencakup negara, organisasi non-pemerintah (NGO), aktor pasar (MaNGO), atau masyarakat sipil (CiNGO). Dalam co-regulation, ada kolaborasi antara berbagai entitas untuk menyusun aturan yang sesuai dengan kepentingan bersama dan meminimalkan ketegangan.

2. Enforced Self-Regulation

Enforced self-regulation adalah regulasi mandiri yang diberlakukan dengan paksaan, di mana regulator mewajibkan pihak yang diatur (regulatee) untuk menulis aturan mereka sendiri. Aturan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan khusus yang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Tanggung jawab untuk menegakkan aturan tersebut sebagian besar berada pada pihak yang membuatnya, sementara regulator hanya mengawasi dan memberikan persetujuan terhadap aturan tersebut. Jika aturan yang diserahkan belum memenuhi standar, regulator dapat meminta revisi.

3. Meta-Regulation

Meta-regulation memberikan kebebasan lebih besar kepada regulatee untuk menentukan aturan mereka sendiri. Tidak seperti enforced self-regulation, dalam meta-regulation peran regulator terbatas pada pengawasan dan pelembagaan kepatuhan. Regulator tidak terlibat langsung dalam perumusan aturan, tetapi fokus pada memastikan bahwa aturan yang dibuat dipatuhi dengan integritas institusional.

4. Multi-Level Regulation

Bentuk regulasi ini melibatkan berbagai tingkatan otoritas, dari supranasional (global dan regional), nasional, hingga lokal. Regulasi multi-level mengalokasikan otoritas regulasi sesuai dengan kapasitas dan fungsinya di setiap tingkat. Dalam beberapa kasus, otoritas diatur berdasarkan hierarki, di mana tingkat yang lebih tinggi memiliki kewenangan yang lebih besar, sementara dalam kasus lain otoritas bisa didistribusikan secara fungsional tergantung pada kemampuan tiap tingkatan untuk menangani masalah tertentu.

Regulasi dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan tujuan dan penerapannya. Stephen Bounds, melalui situs Lawinsider, membagi regulasi menjadi empat jenis utama, yang mencerminkan cara aturan digunakan untuk mengarahkan perilaku individu dan institusi dalam berbagai konteks. Berikut adalah ulasan mengenai jenis-jenis regulasi tersebut.

1. Regulasi Arbiter

Regulasi arbiter mengharuskan pihak yang diatur untuk memilih salah satu dari beberapa opsi yang semuanya dianggap valid dan sah. Contoh klasik dari regulasi ini adalah aturan posisi mengendarai mobil. Di beberapa negara, kendaraan harus dikendarai di sisi kiri jalan, sementara di negara lain di sisi kanan. Meskipun ada perbedaan, keduanya sah dan legal di yurisdiksi masing-masing. Regulasi arbiter memungkinkan variasi dalam penerapan aturan, tetapi tetap dalam batasan hukum yang diterima.

2. Regulasi Itikad Baik

Regulasi ini bertujuan untuk menetapkan standar perilaku yang baik dalam area tertentu, dengan penekanan pada niat baik dari pelaku. Misalnya, standar kesehatan di restoran yang mengatur bagaimana makanan harus disajikan untuk memastikan keamanan konsumen. Regulasi ini tidak hanya berfokus pada hasil yang spesifik, tetapi juga mendorong pelaku untuk berperilaku secara etis dan bertanggung jawab dalam aktivitas mereka.

3. Regulasi Konflik Tujuan

Jenis regulasi ini mengakui adanya konflik antara tujuan yang berbeda dalam penerapannya. Misalnya, regulasi yang mengharuskan penggunaan sabuk pengaman dan larangan mengendarai kendaraan di bawah pengaruh alkohol. Kedua aturan ini ada untuk mengurangi risiko kecelakaan dan melindungi keselamatan publik. Pelanggaran terhadap aturan ini tidak hanya merugikan individu yang melanggar, tetapi juga orang lain di sekitar mereka. Regulasi ini bertujuan untuk mengatasi konflik yang muncul akibat tindakan yang dapat berdampak luas.

4. Regulasi Proses

Regulasi proses dirancang untuk mengatur pelaksanaan tugas tertentu, tanpa selalu berfokus pada hasil akhir. Jenis regulasi ini kerap dianggap berisiko karena ada kemungkinan tugas yang diatur tidak sepenuhnya tercapai. Contohnya adalah regulasi yang mengatur skrip call center dalam menangani keluhan pelanggan. Meskipun skrip tersebut mengatur alur komunikasi yang harus diikuti oleh operator, regulasi ini tidak selalu menjamin bahwa keluhan pelanggan akan terselesaikan secara efektif. Fokus regulasi ini lebih pada prosedur yang harus dipatuhi, daripada hasil akhirnya.

Apa Saja yang Perlu Diregulasi

Dalam sistem tata kelola, regulasi memegang peran penting dalam memastikan berbagai aspek dijalankan dengan baik untuk mencapai kepentingan publik. Merujuk pada Levi-Faur, ada delapan aspek yang perlu diregulasi.

1. Entry (Pintu Masuk)

Regulasi pada tahap entry menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menawarkan layanan, memasok produk, atau memberikan informasi. Contohnya, dalam industri kesehatan, dokter atau apoteker harus memiliki lisensi atau izin praktik yang dikeluarkan oleh badan regulasi untuk memastikan mereka memiliki kompetensi yang sesuai. Regulasi ini berfungsi untuk melindungi konsumen dan memastikan bahwa hanya pihak yang memenuhi standar yang bisa beroperasi.

2. Exit (Pintu Keluar)

Regulasi pada tahap exit berkaitan dengan aturan yang mengatur bagaimana sebuah bisnis atau individu dapat meninggalkan pasar atau menghentikan operasi, termasuk pencabutan izin atau lisensi. Misalnya, jika sebuah perusahaan melanggar aturan keamanan pangan, izin operasinya bisa dicabut oleh pemerintah. Regulasi exit penting untuk menjaga integritas pasar dan mencegah entitas yang merugikan tetap beroperasi.

3. Behavior (Perilaku)

Regulasi perilaku mencakup aturan tentang bagaimana individu atau entitas harus bertindak dalam situasi tertentu, baik dalam berbisnis maupun dalam kehidupan sosial. Ini termasuk perilaku yang dapat diterima dalam berkomunikasi, bersikap, atau mengekspresikan diri, baik secara profesional maupun publik. Sebagai contoh, regulasi perilaku di sektor keuangan meliputi larangan manipulasi pasar atau insider trading untuk menjaga keadilan di pasar saham.

4. Costs (Biaya)

Regulasi biaya berkaitan dengan penetapan batas minimum atau maksimum untuk harga produk atau layanan, untuk melindungi konsumen dari harga yang tidak wajar dan memastikan perusahaan tetap kompetitif. Contoh umum adalah penetapan harga obat-obatan esensial yang diatur oleh pemerintah agar tetap terjangkau, serta batas tarif layanan telekomunikasi untuk memastikan aksesibilitas.

5. Content (Konten)

Regulasi konten mengawasi integritas pesan di berbagai platform komunikasi, termasuk buku, televisi, internet, dan media cetak. Ini mencakup aturan mengenai iklan, bahasa yang diperbolehkan, serta konten yang mungkin mengandung kekerasan atau pornografi. Regulasi ini penting untuk melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan atau merugikan, terutama di era digital di mana informasi tersebar luas.

6. Preferences (Preferensi)

Regulasi preferensi berhubungan dengan cara sosialisasi, pendidikan, dan profesionalisasi dilakukan. Ini mencakup pengaturan tentang bagaimana nilai-nilai atau standar profesional ditanamkan melalui pendidikan atau pelatihan. Sebagai contoh, regulasi di sektor pendidikan dapat mencakup standar kurikulum untuk memastikan bahwa siswa menerima pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

7. Technology (Teknologi)

Regulasi teknologi mengatur penggunaan teknologi tertentu dalam proses produksi atau distribusi. Ini mencakup penerapan standar teknologi tertentu yang harus dipatuhi oleh industri untuk memastikan keamanan dan efisiensi. Misalnya, dalam industri otomotif, regulasi emisi karbon memaksa produsen mobil untuk menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dalam proses produksi.

8. Performances (Kinerja)

Regulasi kinerja mengatur hasil akhir yang diharapkan dari sebuah bisnis atau organisasi. Regulasi ini sering kali melibatkan evaluasi manfaat dan biaya dari suatu proses atau layanan untuk memastikan pencapaian yang optimal. Contohnya, dalam sektor kesehatan, rumah sakit dapat diatur berdasarkan kinerja dalam hal keselamatan pasien, dengan target tertentu untuk mengurangi angka kematian atau kesalahan medis.

Dalam sistem regulasi, terdapat berbagai strategi yang digunakan untuk mengatur perilaku individu atau entitas. Levi-Faur mengidentifikasi tiga jenis strategi utama yang mengatur hubungan antara regulator dan regulatee, yaitu regulasi pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga. 

1. Regulasi Pihak Pertama (First Party Regulation)

Regulasi pihak pertama, atau self-regulation, adalah strategi di mana individu atau entitas yang diatur (regulatee) juga berperan sebagai regulatornya. Dengan kata lain, mereka menetapkan aturan untuk diri mereka sendiri dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Dalam strategi ini, kontrol dilakukan secara mandiri, tanpa keterlibatan pihak luar. 

Contoh dari regulasi ini bisa dilihat dalam perusahaan yang menetapkan kebijakan internal untuk memastikan standar kualitas atau kepatuhan terhadap etika bisnis tertentu. Meskipun efektif dalam beberapa kasus, tantangan utama dari strategi ini adalah potensi konflik kepentingan, di mana entitas mungkin tidak sepenuhnya mematuhi aturan yang mereka buat sendiri.

2. Regulasi Pihak Kedua (Second Party Regulation)

Pada regulasi pihak kedua, ada pembagian tugas antara regulator yang independen dan regulatee. Dalam hal ini, regulator tidak terlibat secara langsung sebagai pelaku yang diatur, melainkan berperan sebagai pihak eksternal yang menetapkan aturan. Contoh umum dari regulasi ini adalah peraturan pemerintah terhadap bisnis. Misalnya, pemerintah menetapkan standar keamanan produk atau lingkungan yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Regulasi pihak kedua sering diterapkan dalam hubungan antara negara dan sektor bisnis, di mana perusahaan besar dapat membantu menetapkan standar yang kemudian diterapkan juga pada perusahaan kecil.

3. Regulasi Pihak Ketiga (Third Party Regulation)

Regulasi pihak ketiga melibatkan kehadiran pihak ketiga yang bertindak sebagai auditor atau penilai independen. Dalam strategi ini, regulator menugaskan pihak ketiga untuk memastikan bahwa regulatee mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Pihak ketiga ini biasanya bertindak sebagai auditor atau akreditator, yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan berkala. 

Contoh yang umum dari regulasi pihak ketiga adalah audit keuangan, di mana auditor independen ditugaskan untuk memeriksa keuangan suatu perusahaan dan memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Dalam strategi ini, regulator berperan lebih sebagai penegak aturan dan tidak terlibat langsung dalam proses regulasi.

Dalam regulasi, terdapat berbagai teori yang memberikan kerangka penjelasan tentang bagaimana regulasi terbentuk, siapa yang diuntungkan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatannya. Bruce Yandle mengidentifikasi lima teori utama yang menjelaskan dinamika regulasi.

1. Teori Kepentingan Umum (Public Interest Theory)

Teori kepentingan umum merupakan teori regulasi paling tua dan tidak diasosiasikan dengan satu ahli tertentu. Teori ini berpendapat bahwa politisi dan regulator berusaha melayani kepentingan publik yang luas, bukan hanya kelompok tertentu. Regulasi dirancang untuk meminimalkan dampak negatif dari kegiatan tertentu tanpa membebani masyarakat secara berlebihan. 

Regulasi hanya diterapkan jika biaya yang ditimbulkan oleh ketidakregulasian lebih besar daripada biaya penerapan regulasi. Kesalahan dan penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi, namun dianggap sebagai pengecualian, bukan aturan umum.

2. Teori Capture (Capture Theory)

Teori capture mengakui bahwa politisi dan regulator menghadapi tantangan dalam mendefinisikan kepentingan publik yang sebenarnya, dan mereka sering bergantung pada saran dari berbagai pihak yang berkepentingan. Dalam praktiknya, pihak-pihak ini, yang sering merupakan kelompok bisnis besar, dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mendapatkan regulasi yang menguntungkan mereka. 

Contohnya, jika pemerintah menetapkan standar khusus dalam suatu industri, hal ini mungkin dipengaruhi oleh perusahaan besar yang sudah memenuhi standar tersebut, sehingga menguntungkan mereka dan menekan pesaing yang lebih kecil.

3. Teori Kepentingan Khusus (Special Interest Theory)

Teori ini dikembangkan oleh George Stigler dan menyatakan bahwa regulasi sering kali ditentukan oleh kelompok yang memiliki sumber daya paling besar untuk mempengaruhi hasilnya, seperti dalam lelang. Dalam teori ini, politisi dan regulator mungkin bertindak berdasarkan kepentingan kelompok yang paling banyak memberikan keuntungan politik atau ekonomi. 

Kelompok-kelompok ini melakukan lobi secara aktif untuk menentukan isi regulasi demi mendapatkan manfaat maksimal, dan politisi akan mengakomodasi kelompok yang mampu memberikan dukungan atau sumber daya yang signifikan.

4. Teori Money for Nothing

Teori ini, yang dikembangkan oleh Fred S. McChesney, berfokus pada penggunaan ancaman regulasi sebagai alat untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dalam kasus ini, politisi dapat mengancam akan memperkenalkan regulasi tertentu yang dapat merugikan kelompok bisnis. 

Untuk menghindari regulasi tersebut, kelompok bisnis sering kali dipaksa memberikan kontribusi, misalnya dalam bentuk sumbangan kampanye, guna membatalkan atau melonggarkan regulasi yang diancamkan. Jadi, regulasi menjadi alat tawar-menawar bagi politisi untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

5. Teori Bootleggers and Baptists (B&B)

Teori ini menggabungkan unsur kepentingan moral dan kepentingan ekonomi sempit. Kelompok "Baptis" mewakili moralitas publik dan mendorong regulasi atas dasar kepentingan moral, seperti pelarangan alkohol. Sementara itu, kelompok "Bootleggers" (penyelundup) secara diam-diam mendapat keuntungan dari regulasi tersebut karena mereka mampu memenuhi permintaan pasar gelap. 

Kedua kelompok ini, meskipun memiliki motivasi yang berbeda, mendukung regulasi yang sama dan sering kali saling memanfaatkan tanpa harus berkomunikasi. Contoh dari teori ini adalah pelarangan alkohol di Amerika Serikat, yang secara moral didukung oleh kelompok anti-alkohol, namun juga menguntungkan penyelundup alkohol ilegal.