Apa Itu Money Politik dalam Pilkada? Pelanggaran Kampanye untuk Menarik Simpati Masyarakat agar Memilih Kandidat Tertentu

Liputan6.com, Jakarta Sebagian masyarakat cenderung kurang peduli dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang jujur dan adil. Hal ini bisa dilihat dari masih maraknya praktik money politic atau politik uang. 

Politik uang terjadi karena beberapa faktor, seperti kondisi ekonomi masyarakat yang lemah, kurangnya pendidikan politik, budaya dan kebiasaan, hingga ketatnya persaingan antar-calon kepala daerah. 

Ketika penghasilan rendah dan kebutuhan sehari-hari sulit terpenuhi, tawaran uang atau barang dari calon pemimpin bisa menjadi daya tarik yang kuat. Selain itu, tingkat pendidikan politik yang rendah di masyarakat membuat banyak orang kurang memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih. Akibatnya, mereka lebih mudah terpengaruh oleh tawaran politik uang.

Pada sebagian masyarakat, praktik politik uang sudah menjadi norma atau kebiasaan dalam pemilihan umum. Masyarakat mungkin menganggapnya sebagai hal yang wajar atau bahkan perlu untuk mendapatkan imbalan dari calon pemimpin. Selanjutnya, pada daerah dengan banyak calon, politik uang bisa digunakan sebagai alat menarik suara. Calon yang memiliki sumber daya lebih banyak sering kali lebih mampu memberikan tawaran kepada pemilih untuk memenangkan suara.

Politik uang atau sering juga disebut politik perut merujuk pada pemberian atau janji menyuap seseorang untuk memengaruhi hak suara mereka dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Bentuknya bisa berupa uang, barang, atau sembako seperti beras, minyak, dan gula. Tujuannya untuk menarik simpati masyarakat agar memilih calon tertentu. Praktik ini sering dilakukan menjelang hari pemungutan suara oleh simpatisan, kader, atau pengurus partai politik.

Mengutip polgov.fisipol.ugm.ac.id, politik uang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan praktik yang merujuk pada distribusi uang (uang tunai dan terkadang dalam bentuk barang) dari kandidat kepada pemilih pada saat Pemilu maupun Pilkada.

Dasar hukum yang mengatur praktik ini terdapat dalam Pasal 73 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999, yang menyatakan bahwa siapa pun yang terlibat dalam politik uang dapat dijatuhi pidana penjara hingga tiga tahun. Namun, praktik ini terus berlangsung. Tragisnya, masyarakat menganggapnya sebagai hal yang biasa.

Politik uang tidak hanya berdampak pada pemilihan calon pemimpin, tetapi juga memiliki konsekuensi jangka panjang yang merugikan masyarakat secara keseluruhan. Menurut M. Alfonso Aprilio, praktik politik uang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Hal ini menyebabkan pembangunan terhambat dan berpengaruh pada daya saing internasional.

Selain itu, dampak psikologis dari politik uang dapat merusak mentalitas masyarakat, yang akhirnya berdampak pada tingkat partisipasi politik dan legitimasi Pemilu. Semakin sering praktik ini terjadi, semakin besar kemungkinan masyarakat untuk menerima suap. Hal ini dapat menjadi pintu masuk bagi tindakan korupsi.

Salah satu konsekuensi negatif paling signifikan dari praktik politik uang adalah terjadinya distorsi dalam sistem demokrasi. Ketika uang menjadi faktor utama dalam politik, suara rakyat cenderung terabaikan. Calon atau partai politik yang memiliki sumber daya finansial melimpah dapat lebih mudah mempengaruhi pemilih melalui kampanye yang mahal, sedangkan calon yang berkualitas namun kekurangan dukungan finansial sering kali tidak mampu bersaing.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran penting mengawasi praktik politik uang. Bawaslu diharapkan lebih aktif dan konsisten menindak pelanggaran kampanye berupa politik uang agar bisa memberikan efek jera.

Masyarakat juga perlu menyadari bahwa menerima uang dari calon pemimpin tidak hanya berdampak pada Pemilu saat itu, tetapi juga pada masa depan mereka sendiri. Jika kesadaran akan dampak negatif politik uang meningkat. diharapkan masyarakat akan lebih bijak untuk memilih pemimpin yang berintegritas.

Mengatasi politik uang memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, serta dampak negatif dari politik uang. Melalui program pendidikan politik, masyarakat dapat diajarkan untuk memilih berdasarkan kualitas calon, bukan imbalan materi. Penegakan hukum yang ketat juga sangat krusial; Bawaslu dan aparat penegak hukum harus lebih aktif dalam mengawasi dan menindak praktik politik uang. Transparansi dalam pendanaan kampanye serta dukungan dari organisasi masyarakat sipil dapat membantu mengurangi praktik ini dengan mendorong akuntabilitas dan melaporkan tindakan suap.

Selain itu, membangun etika politik yang baik di kalangan calon pemimpin dan partai politik sangat penting. Partai politik harus menegakkan kode etik yang jelas dan mendisiplinkan anggota yang terlibat dalam politik uang. Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi, dengan menyediakan platform untuk melaporkan praktik politik uang secara anonim. Kampanye publik yang mengajak masyarakat untuk menolak politik uang juga dapat meningkatkan partisipasi dalam pengawasan pemilu. Reformasi sistem pemilu, seperti penerapan sistem pemilu proporsional yang lebih adil, juga dapat membantu mengurangi ketergantungan calon pada dana besar, sehingga pemilu dapat berlangsung lebih adil dan demokratis.

Apa yang dimaksud dengan politik uang dalam Pemilu?

Politik uang adalah praktik pemberian uang atau barang untuk mempengaruhi pilihan seseorang dalam pemilu, yang bertentangan dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil.

Mengapa politik uang berbahaya bagi demokrasi?

Politik uang merusak integritas pemilu dan menyebabkan kekuasaan yang seharusnya diberikan berdasarkan kepercayaan menjadi terdistorsi oleh faktor material, yang dapat mengarah pada korupsi dan ketidakpuasan masyarakat.

Bagaimana masyarakat dapat melawan praktik politik uang?

Masyarakat dapat melawan praktik ini dengan menolak menerima uang atau barang dari calon pemimpin, serta melaporkan setiap praktik politik uang kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti.

Apa yang dapat dilakukan Bawaslu untuk mencegah politik uang?

Bawaslu dapat meningkatkan pengawasan, melakukan sosialisasi tentang dampak politik uang, dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang ditemukan dalam pemilu.