Profil Abdul Faris Umlati, Politikus Papua Barat Daya yang Pencalonannya Dibatalkan KPU

Abdul Faris Umlati, atau yang kerap disapa AFU, merupakan politikus berpengaruh di Papua Barat Daya. Lahir di Kota Sorong, Abdul Faris memulai karier politiknya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat selama dua periode, 2009-2014 dan 2014-2015.

Di pertengahan masa jabatan keduanya, ia memutuskan untuk maju dalam Pilkada 2015 sebagai calon Bupati Raja Ampat bersama Manuel Piter Urbinas sebagai wakil. Pasangan ini berhasil memenangkan kursi Bupati untuk periode 2016-2021.

Keberhasilan pertamanya di Pilkada 2015 kemudian berlanjut pada periode kedua, di mana Abdul Faris berpasangan dengan Orideko Burdam dan kembali terpilih sebagai Bupati Raja Ampat hingga saat ini. Kiprah politiknya yang solid serta pengalamannya dalam memimpin pemerintahan daerah menjadikannya figur kuat di Papua Barat Daya.

Selain aktif dalam pemerintahan daerah, Abdul Faris juga berperan aktif di Partai Demokrat, dengan menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Papua Barat.

Aktivitas politiknya meluas di organisasi non-partisan, seperti menjabat sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Raja Ampat dan Bendahara Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Papua Barat.

Di bawah naungan Partai Demokrat, NasDem, PKS, dan PSI, Abdul Faris maju sebagai calon Gubernur Papua Barat Daya bersama pasangannya, Petrus Kasihiuw, yang saat ini menjabat sebagai Bupati Teluk Bintuni. Sayangnya, pencalonan mereka harus terhenti karena keputusan KPU Papua Barat Daya.

Pembatalan pencalonan Abdul Faris Umlati didasarkan pada rekomendasi Bawaslu Papua Barat Daya yang diterbitkan pada 28 Oktober 2024. Menurut rekomendasi tersebut, Abdul Faris dinyatakan melanggar ketentuan pilkada setelah menunjuk beberapa pejabat sementara, termasuk Agustinus Weju sebagai Plt Kepala Distrik Waigeo Utara, yang sebelumnya dijabat Mathius Aitem, dan Mathius N Louw sebagai Plt Kepala Kampung Kabilol Distrik Tiplol Mayalibit.

Komisioner Bawaslu Papua Barat Daya, Zatriawati, menjelaskan bahwa penunjukan ini melanggar peraturan dalam Pasal 71 ayat 2 dan 5 UU Nomor 10 Tahun 2016. Dari sana, kemudian Bawaslu mengeluarkan surat rekomendasi setelah pihaknya melakukan penyelidikan mendalam.

Ditambahkan Zatriawati, proses ini telah melibatkan klarifikasi terhadap para pihak terkait, termasuk Abdul Faris sendiri.

Dalam keterangannya, Ketua KPU Papua Barat Daya, Andarias Kambu, menekankan bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan ini memiliki hak untuk menempuh jalur hukum. Menurutnya, pasangan calon yang merasa dirugikan bisa mengajukan proses hukum di Mahkamah Agung Jakarta, sesuai ketentuan.

Meski keputusan ini final di tingkat KPU, jalur hukum masih memberikan kesempatan bagi pasangan calon untuk tetap memperjuangkan pencalonan mereka. Abdul Faris dan timnya dapat mengajukan gugatan sebagai bentuk kaji ulang pembatalan tersebut.

KPU Papua Barat Daya membatalkan pencalonan Abdul Faris karena pelanggaran administrasi terkait penunjukan pejabat sementara yang melanggar ketentuan pilkada.

Ya, Abdul Faris memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Abdul Faris Umlati berpasangan dengan Petrus Kasihiuw, yang saat ini menjabat sebagai Bupati Teluk Bintuni.

Abdul Faris diusung oleh empat partai: Partai Demokrat, NasDem, PKS, dan PSI.