Profil Budi Arie Setiadi, dari Aktivis, Menteri, hingga Jadi Sorotan Terkait Kasus Judol

Budi Arie Setiadi lahir di Jakarta pada 20 April 1969 dari pasangan Joko Asmoro dan Pudji Astuti. Sejak kecil, ia tumbuh di lingkungan Jakarta yang membentuk karakter kuatnya sebagai aktivis sosial. Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Marsudirini, Jakarta Utara, dan melanjutkan hingga tingkat SMP di sekolah yang sama. Di jenjang SMA, ia bersekolah di Kolese Kanisius, Jakarta, sebelum akhirnya melanjutkan ke Universitas Indonesia (UI).

Setelah lulus SMA pada 1988, Budi mengambil jurusan Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI. Selama kuliah, ia aktif dalam organisasi mahasiswa dan kepemimpinan kampus. Pada 1996, ia meraih gelar Sarjana Sosial, dan setelah beberapa tahun, melanjutkan pendidikan pascasarjana di bidang Manajemen Pembangunan Sosial di UI hingga lulus pada 2006.

Semasa kuliah, Budi Arie sudah menunjukkan minat besar pada dunia jurnalistik dan sosial. Ia menjadi Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) UI pada 1994 serta aktif di berbagai kegiatan yang mengkritisi kebijakan kampus dan nasional.

Budi Arie memulai kariernya di dunia jurnalistik sejak masa kuliah dengan menjabat sebagai Redaktur Pelaksana (Redpel) majalah mahasiswa UI, Suara Mahasiswa. Pada 1993, ia berhasil membentuk dirinya sebagai sosok kritis melalui tulisan-tulisan yang memuat kritik sosial dan politik.

Kariernya berlanjut di Media Indonesia pada 1994, lalu menjadi jurnalis di Kontan pada 1996, di mana ia menggarap rubrik ekonomi yang berani mengangkat isu-isu sensitif.

Tahun 1998, saat gerakan reformasi mencuat, Budi mendirikan surat kabar "BERGERAK" yang menjadi media alternatif untuk menyuarakan suara rakyat pada masa tersebut. Semangatnya sebagai jurnalis membawanya pada penghargaan, tetapi juga menempatkannya dalam pengawasan otoritas.

Pada 2005, Budi Arie terjun lebih dalam ke dunia politik dengan bergabung sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ia dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPD PDIP DKI Jakarta hingga 2010.

Pengalamannya di PDIP menjadikannya sosok yang tangguh dalam berorganisasi dan membangun strategi politik.

Selain itu, pada 2013, Budi mendirikan PROJO, kelompok relawan pendukung Presiden Joko Widodo. Sebagai Ketua Umum, ia berperan penting dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat dan memobilisasi dukungan di masa Pilpres 2014. Projo tetap menjadi basis dukungan utama bagi Joko Widodo di berbagai momen penting.

Pada 17 Juli 2023, Budi Arie resmi diangkat menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan Johnny G Plate. Selama masa jabatan singkatnya, ia berhasil mencatatkan beberapa pencapaian seperti pembangunan ribuan Base Transceiver Station (BTS) di daerah terluar dan pemblokiran konten judi online.

Di bawah kepemimpinannya, Kementerian Kominfo mencatat pemutusan akses terhadap 3,8 juta konten judi online dan memblokir lebih dari 31.000 halaman situs terkait di lembaga pendidikan dan pemerintahan. "Kami berkomitmen untuk menjaga ruang digital dari pengaruh negatif," ungkap Budi Arie dalam sebuah pernyataan (sumber).

Kasus judi online di lingkungan Kementerian Digital menjadi sorotan publik dan menempatkan nama Budi Arie di tengah kontroversi. Meskipun ia kini bertugas sebagai Menteri Koperasi, kasus ini tetap menimbulkan perhatian karena terjadi dalam kementerian yang sempat dipimpinnya.

Seperti diberitakan ramai, baru-baru ini pihak kepolisian menangkap sebanyak 16 orang yang terlibat kasus judi online. Beberapa di antaranya, terdapat oknum pegawai dari Komdigi (sebelumnya Kominfo). Alih-alih memberantas, oknum tersebut justru menyalahgunakan jabatannya untuk membiarkan keberadaannya.

Menanggapi ini, Budi Arie mengapresiasi kinerja kepolisian karena berhasil mengungkap kasus judi online yang melibatkan pegawai.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas infrastruktur digital, Kementerian Kominfo berhasil mengembalikan dana sebesar Rp3,5 triliun dari proyek Satelit Hot Backup Satellite (HBS). Dana ini rencananya dialokasikan untuk penguatan konektivitas, terutama di wilayah terluar.

Pada Oktober 2024, Budi Arie dilantik sebagai Menteri Koperasi di kabinet yang baru. Ia berkomitmen untuk mendorong tata kelola koperasi yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas UMKM. Sebagai langkah awal, ia menemui Teten Masduki untuk proses transisi dan menyusun rencana pengembangan koperasi.

Sebagai Menteri Koperasi, Budi Arie berharap dapat membawa dampak positif bagi ekonomi kerakyatan. Keberhasilannya di kementerian sebelumnya menjadi modal untuk memaksimalkan kontribusinya di pemerintahan baru ini.

Budi Arie berhasil mengembangkan jaringan BTS di wilayah 3T dan memblokir jutaan konten judi online.

Kasus tersebut melibatkan pegawai di lingkungan Kementerian Digital yang dipimpin Budi sebelum berpindah ke Kementerian Koperasi.

Misinya adalah meningkatkan pengelolaan koperasi dan produktivitas UMKM di Indonesia.

Budi menyelesaikan S1 Ilmu Komunikasi dan S2 Manajemen Pembangunan Sosial di Universitas Indonesia.