Profil Haim Bresheeth, Akademika Asal Israel yang Ditangkap Polisi Inggris karena Pidato Pro-Palestina

Haim Bresheeth dikenal sebagai seorang akademisi dan kritikus vokal yang memiliki latar belakang pendidikan di Israel dan Inggris. Ia meniti karier sebagai pembuat film dan pakar studi film, dengan fokus pada isu-isu sosial dan politik. Sejak tahun 2002, ia menjabat sebagai Profesor Media dan Studi Budaya di University of East London, memperkuat reputasinya sebagai salah satu suara terkemuka dalam kajian media dan budaya.

Bresheeth telah menghasilkan sejumlah karya dokumenter yang mendapat perhatian luas. Di antara karyanya adalah A State of Danger (1988), sebuah dokumenter berdurasi 30 menit tentang kerjasama Israel-Palestina selama Intifada pertama yang ditayangkan oleh BBC pada Maret 1989 dan diputar di beberapa festival film internasional seperti Chicago, Leipzig, dan Prancis pada tahun 1989. Publikasinya termasuk The Gulf War and the New World Order (1992) dan Introducing the Holocaust (1992, 2001), yang semakin menegaskan ketertarikannya pada isu-isu global dan sejarah.

Sebelum karya tersebut, Bresheeth telah terlibat dalam sejumlah proyek dokumenter, seperti The Crumbling Ivory Tower (1975), sebuah dokumenter 45 menit tentang pendidikan seni di Inggris yang dikomisioner oleh UNESCO, dan Dinosaurs in the Playground (1977), yang menggambarkan proyek pengembangan taman publik di London. Ia juga berkontribusi pada The Options (1981), dokumenter 30 menit tentang pemogokan pekerja baja, di mana ia berperan sebagai produser dan operator kamera.

Dalam aksi protes yang diadakan pada Jumat, Haim Bresheeth menyampaikan kritik tajam terhadap Israel, menyatakan bahwa Israel "tidak dapat menang melawan Hamas." Protes ini dilakukan di luar kediaman Duta Besar Israel untuk Inggris, Tzipi Hotovely, di London utara, yang dihadiri oleh kelompok anti-genosida. Pidato tersebut memuat kritik terhadap kebijakan militer Israel dan konflik yang terjadi di Gaza.

"Mereka tidak dapat menang melawan Hamas, mereka tidak dapat menang melawan Hezbollah, mereka tidak dapat menang melawan Houthi. Mereka tidak dapat menang melawan perlawanan yang bersatu terhadap genosida yang telah dimulai," kata Bresheeth. Pernyataan ini kemudian dijadikan dasar penahanannya dengan tuduhan menyampaikan dukungan terhadap organisasi yang dilarang.

Bresheeth dituduh mendukung organisasi yang dilarang oleh Inggris, termasuk gerakan perlawanan Palestina dan Lebanon. Kepolisian Metropolitan London menyatakan bahwa tindakan penahanan ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Terorisme tahun 2000, dan dia ditahan semalam sebelum dibebaskan pada hari berikutnya. Meskipun begitu, kasusnya tetap dalam penyelidikan.

Berdasarkan hukum Inggris, beberapa kelompok perlawanan Palestina dan Lebanon telah diklasifikasikan sebagai organisasi terlarang. Bresheeth sendiri, yang merupakan pendiri Jewish Network for Palestine, dikenal sebagai kritikus vokal terhadap kebijakan Israel dan genosida yang dialami rakyat Palestina.

Dalam pidatonya, Bresheeth juga mengkritik kebijakan Israel di Palestina, dengan menyoroti isu kolonialisme, rasisme, dan kekerasan terhadap warga sipil, termasuk anak-anak. Pernyataan ini mengundang perhatian dan kontroversi, terutama di tengah meningkatnya protes pro-Palestina di Inggris.

"Israel belum mencapai satu pun dari tujuan yang mereka nyatakan, baik di Gaza, Lebanon, maupun Iran," ujarnya. Menurut Bresheeth, Israel telah mengalami kekalahan dalam setiap pertempuran melawan perlawanan Palestina, dan ini dianggap sebagai kegagalan besar dalam upaya mempertahankan tujuan mereka.

Penangkapan Bresheeth bukanlah kasus pertama di Inggris yang melibatkan hukum anti-terorisme terhadap aktivis pro-Palestina. Dalam beberapa bulan terakhir, polisi Inggris telah mengintensifkan tindakan penangkapan terhadap jurnalis dan aktivis yang mendukung Palestina, termasuk penggunaan undang-undang baru seperti Undang-Undang Ketertiban Umum tahun 2023.

Di tengah meningkatnya jumlah demonstrasi di Inggris, hukum-hukum ini memungkinkan pihak berwenang untuk mengambil langkah yang lebih keras terhadap mereka yang dianggap melakukan ujaran kebencian atau ancaman terhadap komunitas tertentu. Langkah ini menuai kritik dari kelompok pendukung kebebasan berbicara.