Profil Yoav Gallant Menteri Pertahanan Israel yang Dipecat Netanyahu, Dulunya Jenderal Militer

Yoav Gallant lahir pada 8 November 1958 di Israel. Ia adalah mantan jenderal yang memulai karier militernya di Pasukan Pertahanan Israel (IDF) pada usia muda.

Karier militernya berlangsung lebih dari 40 tahun dan mencakup berbagai posisi penting dalam struktur militer Israel. Meskipun sempat meninggalkan militer pada awal 1980-an untuk bekerja sebagai penebang pohon di Alaska, Gallant segera kembali ke IDF dan meniti karier di unit pasukan khusus angkatan laut Israel, Shayetet 13.

Sebagai komandan, Gallant memainkan peran kunci dalam banyak operasi militer, termasuk operasi terkenal di Gaza. Salah satu pencapaian besar Gallant adalah perannya dalam memimpin pasukan selama Operasi Cast Lead pada tahun 2008. Dalam operasi ini, pasukan Israel bertempur dengan Hamas selama hampir sebulan, yang berujung pada kematian lebih dari 1.400 warga Palestina dan 13 warga Israel. Pengalamannya dalam operasi militer besar ini memperkuat posisinya sebagai salah satu pemimpin militer terkemuka di Israel.

Gallant juga dikenal sebagai pemimpin yang berani dan terkadang kontroversial, berani mengambil keputusan sulit dalam situasi yang penuh ketegangan. Pengalamannya ini kemudian menjadi modal penting saat ia memasuki dunia politik beberapa tahun setelah pensiun dari IDF.

Setelah pensiun dari IDF, Gallant terjun ke dunia politik pada tahun 2015 dengan bergabung ke dalam Partai Kulanu, sebuah partai yang berhaluan kanan-tengah dan dipimpin oleh Moshe Kahlon. Pada pemilu tahun tersebut, Gallant berhasil terpilih menjadi anggota Knesset, parlemen Israel. Keberhasilan ini menandai awal perjalanan politiknya setelah meninggalkan dunia militer.

Pada 2018, Gallant memutuskan untuk bergabung dengan Partai Likud yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, meskipun sebelumnya ia telah membangun reputasi di Kulanu. Keputusan ini menunjukkan ambisinya untuk lebih berperan dalam pemerintahan Israel, terutama di bidang pertahanan dan kebijakan luar negeri. Sebagai anggota Likud, Gallant segera mengemban berbagai posisi penting dalam kabinet pemerintahan, termasuk Menteri Pembangunan, Menteri Aliyah dan Integrasi, dan Menteri Pendidikan.

Pada tahun 2022, Gallant dipromosikan menjadi Menteri Pertahanan Israel, sebuah posisi puncak yang menuntutnya untuk mengelola kebijakan pertahanan negara, termasuk menghadapi ancaman dari Gaza dan wilayah sekitarnya. Jabatan ini memperkuat posisinya sebagai salah satu politisi terkemuka di Israel.

Meskipun sempat menjadi sekutu dekat Netanyahu, hubungan Gallant dengan perdana menteri mulai retak pada tahun 2023, ketika Netanyahu meluncurkan rencana reformasi peradilan yang menuai kritik besar.

Reformasi ini bertujuan untuk mengurangi kekuatan Mahkamah Agung Israel, yang menurut para pengkritik, dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi di negara tersebut. Gallant adalah salah satu tokoh publik yang menentang keras rencana ini.

“Ini adalah bahaya yang jelas, segera, dan nyata bagi keamanan Israel,” ujar Gallant dalam menanggapi usulan reformasi peradilan yang dianggapnya berisiko besar bagi stabilitas negara. Ia bahkan bergabung dengan sejumlah pemimpin militer yang menyuarakan keberatan terhadap reformasi tersebut, termasuk ancaman bahwa para perwira dan tentara mungkin akan berhenti bertugas jika kebijakan tersebut dilanjutkan.

Menanggapi kritik ini, Netanyahu dan Gallant mulai terlibat dalam perdebatan sengit, dengan Netanyahu menyalahkan Gallant atas ketidaksepakatan mereka mengenai pengelolaan kebijakan militer di Gaza dan masalah domestik lainnya. Ketegangan ini membuat hubungan mereka semakin memburuk, terutama setelah pecahnya perang besar pada Oktober 2023 di Gaza.

Pada 5 November 2024, Netanyahu membuat keputusan mengejutkan dengan mencopot Gallant dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan, menyusul ketegangan yang semakin meningkat antara keduanya.

Netanyahu mengungkapkan bahwa pemecatan ini disebabkan oleh "kesenjangan yang signifikan" dalam cara Gallant mengelola operasi militer di Gaza. Menurut Netanyahu, meskipun hubungan mereka berjalan dengan baik di awal perang, dalam beberapa bulan terakhir, perbedaan pandangan yang tajam mengenai strategi militer telah memperburuk kepercayaan antara mereka.

“Kepercayaan antara saya dan menteri pertahanan telah retak,” kata Netanyahu, menjelaskan alasan pemecatan tersebut. Ia juga menambahkan bahwa ketidaksepakatan ini tidak hanya berdampak pada kebijakan internal Israel, tetapi juga memberikan keuntungan bagi musuh-musuh negara Israel, yang merasa puas dengan ketegangan yang ada di dalam pemerintahan.

Pemecatan Gallant ini juga merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya, pada Maret 2023, ia sempat dipecat dari jabatan menteri dalam situasi yang serupa, tetapi setelah protes besar-besaran dari publik, Gallant kembali diangkat ke posisi menteri pertahanan. Namun, kali ini, keputusan Netanyahu tampaknya final, mengingat ketegangan yang sudah mencapai titik puncak.

Setelah pemecatan, Gallant menegaskan melalui media sosial bahwa keamanan negara Israel tetap menjadi prioritas utamanya. “Keamanan Negara Israel adalah dan akan selalu menjadi misi hidup saya,” tulis Gallant, yang menunjukkan bahwa meskipun dicopot dari jabatannya, komitmennya terhadap negara tidak akan berubah.

Langkah Netanyahu ini juga memunculkan pertanyaan mengenai stabilitas politik Israel ke depannya. Sebagai pengganti Gallant, Netanyahu menunjuk Israel Katz, yang memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan Israel dan dikenal sebagai sosok yang tegas dalam kebijakan pertahanan.

Banyak yang memperkirakan bahwa pemecatan Gallant bisa menambah ketegangan politik di dalam negeri, namun bagi Netanyahu, ini adalah langkah untuk memperkuat kepemimpinan dalam menghadapi tantangan perang yang terus berlangsung.

Selain itu, pemecatan Gallant di tengah konflik dengan Hamas juga menunjukkan betapa besar pengaruh politik dan militer dalam menentukan arah kebijakan Israel. Ini berpotensi mempengaruhi dinamika politik domestik Israel, termasuk hubungan antara pemerintah dan berbagai kelompok militer yang selama ini mendukung kebijakan Gallant.

Gallant dipecat karena perbedaan dalam pengelolaan operasi militer dan ketidaksepakatan mengenai reformasi peradilan, yang merusak kepercayaan antara dia dan Netanyahu.

Gallant dikenal karena latar belakang militernya yang kuat dan keberaniannya dalam menentang kebijakan pemerintah, terutama yang terkait dengan keamanan nasional.

Israel Katz menggantikan Gallant sebagai Menteri Pertahanan setelah pemecatannya.