Pengaruh Trump terhadap Ekonomi Indonesia jika Kembali Terpilih jadi Presiden AS

Jika Donald Trump kembali menjadi presiden, kebijakan proteksionismenya berpotensi menghambat produk-produk Indonesia di pasar AS. Saat masa jabatan sebelumnya, Trump menerapkan tarif tinggi pada impor produk asing, terutama dari negara-negara yang memiliki volume perdagangan besar dengan AS seperti China. Trump menerapkan tarif impor 10% hingga 20% pada berbagai produk, bahkan hingga 60% pada produk tertentu dari China.

Bagi Indonesia, kebijakan ini dapat menyebabkan harga produk Indonesia di pasar AS meningkat, sehingga menjadi kurang kompetitif. Menurut data Kementerian Perdagangan, pada April 2024, ekspor Indonesia ke AS mencapai sekitar 19,62 miliar dolar AS, dengan produk utama seperti minyak kelapa sawit, ban karet, dan alas kaki. Jika Trump terpilih kembali dan menerapkan tarif yang lebih tinggi, volume ekspor Indonesia ke AS dapat menurun.

Mengutip dari laman Antara, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengungkapkan bahwa, "Kebijakan proteksionisme Trump akan mempersulit akses produk Indonesia ke pasar AS." Ini berarti pemerintah Indonesia perlu menyiapkan langkah-langkah untuk menjaga daya saing ekspor dan memperkuat pasar domestik guna menghadapi dampak ini.

Salah satu kebijakan utama yang diprediksi akan dilanjutkan Trump adalah peningkatan produksi minyak dalam negeri untuk menurunkan harga minyak global. Jika harga minyak internasional menurun, Indonesia bisa memperoleh manfaat besar karena biaya subsidi energi berkurang dan membantu mengurangi defisit anggaran negara. Setiap kenaikan harga minyak 1 dolar AS per barel berdampak pada peningkatan defisit APBN Indonesia sebesar Rp5 triliun hingga Rp6 triliun.

Wijayanto menyoroti, "Harga minyak yang lebih rendah dapat menjadi angin segar bagi Indonesia dalam mengelola anggaran dan menurunkan biaya produksi." Kebijakan ini dapat membantu menekan beban anggaran Indonesia dan memperkuat daya tahan ekonomi dalam menghadapi ketidakpastian global.

Namun, Kamala Harris, salah satu lawan Donald Trump dalam Pemilu Amerika Serikat 2024, memiliki pendekatan berbeda dengan lebih mendukung kebijakan energi terbarukan. Pendekatan ini sejalan dengan upaya Indonesia dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan investasi di sektor energi hijau. Kebijakan lingkungan Harris ini membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik investasi hijau dan mempercepat transisi energi nasional.

Kebijakan perdagangan proteksionis Trump juga berdampak pada hubungan dagang AS-China, yang membawa efek domino bagi Indonesia. Jika perang dagang antara AS dan China kembali memanas, permintaan China terhadap komoditas Indonesia seperti nikel, minyak sawit, dan batu bara dapat menurun.

China adalah konsumen terbesar untuk nikel Indonesia, terutama untuk produksi baterai kendaraan listrik. Pengamat ekonomi Unismuh Makassar, Abdul Muttalib Hamid, memperingatkan bahwa, "Jika ekonomi China melemah akibat tekanan AS, permintaan nikel dan komoditas lainnya dari Indonesia bisa menurun." dikutip dari laman news.unismuh.ac.id.

Di sisi lain, Kamala Harris cenderung mempertahankan perdagangan bebas dan mendukung keterlibatan AS di Asia Pasifik. Ini memberi peluang bagi Indonesia untuk menjaga akses ke pasar AS serta memperkuat kerja sama dengan negara-negara lain di kawasan Asia. Pendekatan Harris ini dinilai lebih kondusif bagi stabilitas ekonomi kawasan, termasuk bagi negara-negara Asia yang bergantung pada perdagangan global.

Pada masa kepresidenan Trump sebelumnya, kebijakan pemotongan pajak korporasi dari 35% menjadi 21% bertujuan mendorong investasi domestik AS, namun dampaknya tidak sepenuhnya berhasil. Jika Trump kembali menerapkan kebijakan ini, ada peluang bagi perusahaan AS untuk melakukan diversifikasi investasi ke luar negeri, termasuk ke Indonesia. Kebijakan pajak rendah dapat menarik investor AS untuk mempertimbangkan peluang di Indonesia, terutama pada sektor-sektor manufaktur dan teknologi yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sebaliknya, Kamala Harris mengusung rencana peningkatan pajak pada korporasi besar serta individu dengan pendapatan tinggi. Kebijakan ini mungkin mengurangi minat investor AS dalam melakukan diversifikasi modal ke luar negeri. Meski begitu, Harris menawarkan peluang bagi Indonesia untuk menarik perusahaan yang ingin menghindari kenaikan pajak di AS dengan mendirikan investasi di Asia Tenggara.

Menurut Wijayanto, "Kebijakan pajak AS ini bisa membuka peluang investasi di Indonesia jika perusahaan-perusahaan AS merasa terbebani dengan pajak tinggi." Pemerintah Indonesia perlu memanfaatkan momen ini untuk menarik minat investor dan memperkuat iklim investasi.

Pilpres AS 2024 akan menentukan arah kebijakan ekonomi yang berbeda, yang pada gilirannya akan berdampak pada perekonomian global. Bagi Indonesia, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat posisi dalam perdagangan internasional. Pemerintah perlu meningkatkan daya saing produk lokal dengan memperluas pasar ekspor, terutama jika kebijakan proteksionisme AS meningkat.

Langkah diversifikasi pasar juga menjadi penting agar Indonesia tidak hanya bergantung pada pasar tunggal tertentu. Dengan demikian, jika terjadi perubahan kebijakan yang memengaruhi hubungan dagang dengan AS atau China, Indonesia tetap memiliki pasar alternatif.

Menurut Abdul Muttalib, "Indonesia harus mulai melihat peluang baru di negara-negara lain untuk memperkuat hubungan dagang dan mengurangi ketergantungan." Pemerintah dan pelaku bisnis harus menyusun strategi yang fleksibel agar siap menghadapi perubahan besar dalam ekonomi global.

Ya, Trump diperkirakan akan melanjutkan kebijakan proteksionisme untuk melindungi industri domestik AS.

Kebijakan proteksionisme Trump dapat meningkatkan tarif impor sehingga produk Indonesia menjadi lebih mahal di pasar AS dan kurang kompetitif.

Kebijakan proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang bertujuan melindungi industri dalam negeri dengan cara membatasi impor, biasanya melalui tarif tinggi dan regulasi ketat terhadap produk luar negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi persaingan asing dan mendorong pertumbuhan industri domestik.

Pemerintah harus mempersiapkan langkah diversifikasi pasar ekspor dan menjaga daya saing produk lokal agar lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi global.