Profil Bahlil Lahadalia, Karier, Kontroversi Gelar Doktor dan Perjalanan Politiknya

Bahlil Lahadalia lahir di Banda, Maluku, pada 7 Agustus 1976. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana, di mana ayahnya bekerja sebagai kuli bangunan. Pendidikan dasar dan menengahnya ditempuh di Fakfak, Papua Barat, di SD Negeri 1 Fakfak dan SMP Negeri 1 Fakfak, sebelum akhirnya melanjutkan ke SMA YAPIS Fakfak.

Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, Bahlil melanjutkan studinya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Port Numbay, Jayapura. Selama masa kuliah, ia terlibat aktif dalam organisasi mahasiswa dan sempat menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa. Aktivitas organisasi ini membawanya bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), di mana ia akhirnya menjadi Bendahara Umum Pengurus Besar HMI.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana di Universitas Cenderawasih, meraih gelar Magister Sains di bidang Ekonomi. Pada tahun 2024, Bahlil memperoleh gelar doktor dari Universitas Indonesia, namun kelulusannya saat ini tengah menghadapi polemik.

Perjalanan karier Bahlil dimulai sejak usia muda. Ia sempat bekerja sebagai penjual kue dan kondektur bus saat remaja, bahkan menjadi sopir angkot saat masih di bangku SMA. Ketika lulus dari STIE Port Numbay, ia bekerja di Sucofindo, perusahaan milik negara yang bergerak di sektor jasa inspeksi.

Bahlil kemudian mendirikan perusahaan sendiri bersama beberapa rekannya, membangun PT Rifa Capital sebagai holding company yang kini menaungi 10 perusahaan di berbagai bidang. Perusahaan-perusahaan di bawah naungan Rifa Capital aktif di sektor transportasi dan properti, menunjukkan kecakapan Bahlil dalam berbisnis.

Karier politik Bahlil dimulai melalui Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Ia bergabung dengan HIPMI pada 2003 dan terus meniti karier hingga menjadi Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Papua. Puncaknya, ia menjabat sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI periode 2015-2019.

Keberhasilan di HIPMI membuka jalan bagi Bahlil masuk ke pemerintahan. Pada Oktober 2019, ia diangkat oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Posisi ini kemudian berkembang menjadi Menteri Investasi pada Juni 2021, ketika Kementerian Investasi pertama kali dibentuk.

Pada 19 Agustus 2024, Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Menteri ESDM oleh Presiden Joko Widodo. Penunjukan ini melanjutkan kiprah Bahlil di sektor pemerintahan, menggantikan Arifin Tasrif yang sebelumnya menjabat. Bahlil kini bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Pelantikannya berlangsung di Istana Negara Jakarta, dan disambut baik oleh berbagai pihak, terutama karena latar belakangnya yang kuat di bidang investasi dan bisnis. Namun, tantangan besar menantinya dalam menangani sektor energi yang krusial bagi perekonomian Indonesia.

Di tengah kiprahnya sebagai pejabat publik, Bahlil tersandung isu terkait gelar doktor dari Universitas Indonesia. Ketua Majelis Wali Amanat UI, Yahya Cholil Staquf, mengonfirmasi penangguhan kelulusan Bahlil, mengikuti Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022. UI menyatakan penangguhan ini terkait dengan proses etik yang belum selesai.

Bahlil sendiri membantah bahwa gelarnya ditangguhkan sepenuhnya. Ia mengklaim bahwa ia masih menunggu prosesi yudisium pada Desember mendatang, setelah perbaikan disertasinya selesai.

Pada 21 Agustus 2024, Bahlil resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri. Penunjukan ini merupakan hasil dari Rapat Pimpinan Nasional ke-XXI di Jakarta, di mana Bahlil menjadi calon tunggal yang disahkan.

Langkah politik ini semakin memperkuat posisi Bahlil di panggung nasional. Menjabat sebagai Ketum Golkar dan Menteri ESDM sekaligus, Bahlil menjadi salah satu figur penting dalam pemerintahan saat ini.

Bahlil Lahadalia adalah Menteri ESDM Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Golkar yang dikenal sebagai pengusaha sukses.

Bahlil memiliki PT Rifa Capital sebagai holding company dengan 10 perusahaan di berbagai sektor seperti transportasi dan properti.

Gelar doktor Bahlil ditangguhkan oleh UI karena proses etik yang belum selesai terkait dengan perbaikan disertasi.

Bahlil ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada 21 Agustus 2024.