Megawati Komentari Kekalahan Andika-Hendi di Pilkada Jateng: Kalau Jujur Harusnya Gak Kalah

Hasil quick count dari Litbang Kompas menunjukkan pasangan Andika-Hendi kalah telak dengan 40,70 persen suara. Sebanyak 100 persen sampel dari 400 TPS menunjukkan dominasi pasangan lawan, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, dengan 59,30 persen suara.

Megawati menyebut kekalahan ini mengejutkan. "Jawa Tengah bukan hanya 'Kandang Banteng', tetapi juga basis persemaian nasionalisme dan patriotisme," ujarnya.

Megawati mengungkapkan adanya dugaan penggunaan alat negara secara masif, termasuk mutasi pejabat dan intervensi aparat. "Saya mendapatkan laporan tentang penggunaan penjabat kepala daerah hingga aparat kepolisian untuk tujuan elektoral," katanya.

Ia menegaskan bahwa praktik semacam ini mencederai asas demokrasi yang jujur dan adil. Megawati meminta agar semua pihak menyadari bahayanya tindakan ini.

Ketua Umum PDI-P ini tidak segan menyinggung aspek etika dan moral yang menurutnya telah terabaikan. Ia menyebut tindakan mobilisasi kekuasaan sebagai pembungkaman suara rakyat.

"Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas etika, moral, dan hati nurani," ujar Megawati. Ia meminta kader PDI-P untuk tetap berjuang demi keadilan.

Megawati menyatakan bahwa jika praktik seperti ini dibiarkan, demokrasi Indonesia berada dalam ancaman besar. Ia menyoroti bahwa pilkada seharusnya menjadi momentum peningkatan peradaban politik.

Ia juga menekankan bahwa demokrasi tidak boleh dijadikan alat kekuasaan semata. "PDI Perjuangan tidak akan lelah berjuang melawan bentuk intimidasi kekuasaan," tambahnya.

Dalam pidatonya, Megawati menyerukan semua simpatisan dan masyarakat untuk tidak takut menyuarakan kebenaran. "Jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran," ujarnya.

Ia berharap pilkada dapat kembali ke jalurnya sebagai sarana demokrasi yang beretika. "Pilkada harus mencerminkan moralitas dan hati nurani bangsa," tutup Megawati.

Kekalahan ini diduga terkait dengan mobilisasi alat negara yang masif dan praktik tidak etis dalam pilkada.

Megawati mengkritik keras penggunaan alat negara yang mencederai moral dan etika demokrasi.

Hasil quick count bukan hasil resmi. Rekapitulasi suara resmi dilakukan KPU hingga 16 Desember 2024.