Presiden Korea Selatan Menolak Mundur, Sebut Pernyataan Darurat Militer Tak Salah

Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada awal Desember 2024 dengan dalih mencegah ketidakstabilan politik. Keputusan ini diumumkan setelah Partai Demokrat Korea (DPK) mengajukan mosi pemakzulan terhadapnya, yang dinilai sebagai ancaman bagi pemerintahannya.

Deklarasi ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk oposisi dan masyarakat sipil, yang menilai langkah tersebut sebagai pelanggaran konstitusi. Penggunaan kekuatan militer untuk menjaga stabilitas politik dianggap tidak proporsional, terutama di tengah suasana politik yang masih dapat diselesaikan melalui jalur parlemen.

Pencabutan darurat militer beberapa jam setelah diumumkan hanya memperburuk kritik terhadap Yoon. Banyak pihak menilai bahwa langkah tersebut menunjukkan lemahnya strategi politik yang diambil oleh pemerintahannya.

Meski menghadapi tekanan besar, Yoon Suk Yeol menegaskan tidak akan mundur dari kursi kepresidenan. Dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh politik, termasuk Perdana Menteri Han Duck-soo dan pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP) Han Dong-hoon, Yoon menjelaskan bahwa keputusan darurat militer diambil berdasarkan konstitusi dan hukum yang berlaku.

Yoon menyebut bahwa langkah tersebut bertujuan melindungi stabilitas pemerintahan dari apa yang ia sebut sebagai ancaman pemakzulan sembrono. Ia menolak tuduhan bahwa darurat militer digunakan untuk tujuan politik semata, dan menekankan pentingnya mempertahankan sistem hukum yang kuat dalam menghadapi tantangan politik.

Keputusan ini memicu perpecahan di kalangan partainya sendiri, dengan beberapa anggota mendukung langkahnya sementara yang lain mempertimbangkan opsi untuk memulihkan kepercayaan publik melalui cara-cara alternatif.

Partai Demokrat Korea (DPK) menyebut deklarasi darurat militer sebagai pelanggaran konstitusi dan penyalahgunaan kekuasaan. Mereka merespons dengan menyusun rencana mosi pemakzulan yang akan diajukan ke parlemen dalam waktu dekat. Mosi ini didasarkan pada tuduhan bahwa tindakan Yoon bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Pemimpin DPK, Lee Jae-myung, menyatakan bahwa darurat militer bukan hanya langkah yang salah secara hukum, tetapi juga berpotensi menciptakan preseden buruk dalam politik Korea Selatan. Mereka menuntut pertanggungjawaban penuh dari Presiden Yoon dan kabinetnya.

Di sisi lain, reaksi dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) sebagai partai penguasa juga terbelah. Beberapa anggota parlemen mendukung pemakzulan sementara yang lain mendesak penyelesaian internal tanpa menggoyang posisi presiden.

Krisis ini memicu ketegangan politik yang signifikan di Korea Selatan, dengan implikasi yang luas bagi stabilitas negara. Demonstrasi besar-besaran berlangsung di berbagai kota, menuntut pengunduran diri Presiden Yoon dan reformasi pemerintahan. Demonstran menilai bahwa pemerintah telah kehilangan legitimasi setelah pengumuman darurat militer yang dianggap cacat hukum.

Selain itu, hubungan antara eksekutif dan legislatif menjadi semakin renggang, dengan parlemen memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan pemerintah. Ketegangan ini dapat berdampak pada pelaksanaan kebijakan domestik dan hubungan internasional Korea Selatan.

Krisis ini juga membuka peluang bagi oposisi untuk memperkuat posisinya menjelang pemilu mendatang. Namun, hal ini juga menguji kemampuan pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik di tengah situasi yang semakin kompleks.

Reaksi publik terhadap krisis ini sangat beragam, dengan banyak yang mengecam tindakan darurat militer sebagai langkah yang tidak bertanggung jawab. Demonstrasi besar-besaran di ibu kota Seoul menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Yoon Suk Yeol.

Secara internasional, situasi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan sekutu Korea Selatan, termasuk Amerika Serikat dan Jepang. Ketegangan politik domestik dianggap dapat melemahkan posisi Korea Selatan dalam menghadapi ancaman dari Korea Utara dan tantangan regional lainnya.

Upaya untuk memulihkan stabilitas politik menjadi tantangan utama bagi pemerintahan Yoon. Dukungan dari partai penguasa dan upaya diplomasi internal diperlukan untuk mengatasi krisis ini.

Presiden Yoon menegaskan bahwa keputusan darurat militer sesuai hukum dan bertujuan melindungi stabilitas politik.

Langkah ini memicu ketegangan politik, kritik tajam, dan ancaman mosi pemakzulan oleh oposisi.

Demonstrasi besar-besaran berlangsung di berbagai kota, menuntut pengunduran diri Presiden Yoon.

Oposisi menilai darurat militer melanggar konstitusi dan merupakan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketegangan domestik dianggap dapat melemahkan posisi Korea Selatan dalam menghadapi tantangan regional.