Pemungutan Suara Sidang Pemakzulan Presiden Korea Selatan Digelar Hari Ini, Terancam Hukuman Mati

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol saat mengumumkan status darurat militer pada Selasa (3/12/2024) malam. (Dok. AFP)

Liputan6.com, Jakarta Korea Selatan tengah berada di tengah krisis politik besar setelah Majelis Nasional memulai proses pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol. Langkah ini diambil menyusul keputusan kontroversial presiden yang menetapkan darurat militer, yang kemudian menuai protes luas dari masyarakat dan kecaman internasional.

Pemungutan suara pemakzulan dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam, dengan oposisi berupaya mengajukan tuntutan atas pengkhianatan tingkat tinggi terhadap Presiden Yoon. Jika pemakzulan disetujui, Yoon berpotensi menghadapi hukuman berat, bahkan hukuman mati.

Di sisi lain, kondisi politik semakin memanas dengan aksi demonstrasi di depan gedung parlemen, di mana ratusan warga menyalakan lilin sebagai bentuk protes. Situasi ini menempatkan Korea Selatan dalam tekanan domestik dan internasional yang signifikan.

2 dari 8 halaman

Latar Belakang Keputusan Darurat Militer

1. Penyebab Penetapan Darurat Militer

Presiden Yoon Suk Yeol menetapkan darurat militer awal pekan ini sebagai respons atas situasi keamanan yang diklaimnya mengancam stabilitas nasional. Namun, langkah ini dianggap tidak proporsional oleh partai oposisi dan masyarakat, yang menuduh Yoon memanfaatkan otoritasnya untuk kepentingan pribadi.

Tindakan ini memicu kontroversi besar, terutama karena darurat militer dicabut hanya beberapa hari setelah diumumkan. Langkah cepat ini memunculkan spekulasi bahwa Yoon mendapat tekanan kuat dari oposisi maupun pihak internasional.

2. Reshuffle Kabinet dan Imbasnya

Di tengah krisis, Yoon juga mengganti Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun dengan pensiunan Jenderal Choi Byung-hyuk. Kim sebelumnya mengajukan pengunduran diri dan meminta maaf atas kegaduhan yang timbul akibat pemberlakuan darurat militer.

Reshuffle ini dinilai sebagai langkah simbolis untuk meredakan kemarahan publik. Namun, oposisi tetap mendorong pemakzulan sebagai cara mempertanggungjawabkan tindakan Yoon secara hukum.

3 dari 8 halaman

Proses Pemakzulan dan Potensi Hukuman

Gelombang Unjuk Rasa Desak Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Mundur — Pihak oposisi menyatakan bahwa pemberlakukan kebijakan darurat militer melanggar prinsip dasar konstitusi, termasuk kedaulatan rakyat. (JUNG Yeon-je/AFP)

1. Pemungutan Suara Pemakzulan

Majelis Nasional Korea Selatan mengagendakan pemungutan suara pemakzulan pada Sabtu malam. Oposisi memiliki mayoritas kursi, yang meningkatkan kemungkinan pemakzulan disetujui.

Jika pemakzulan berhasil, Yoon akan diberhentikan sementara hingga Mahkamah Konstitusi memberikan putusan akhir. Proses ini dapat memakan waktu berminggu-minggu, dan selama itu, Wakil Presiden akan mengambil alih tugas presiden.

2. Potensi Hukuman yang Dihadapi Yoon

Pemakzulan dapat membuka jalan bagi pengadilan untuk mengajukan dakwaan pengkhianatan tingkat tinggi terhadap Yoon. Berdasarkan hukum Korea Selatan, pengkhianatan dalam konteks tertentu dapat dikenakan hukuman mati, meski hukuman ini jarang diterapkan.

Oposisi berpendapat bahwa tindakan darurat militer dan manipulasi sistem hukum oleh Yoon memenuhi kriteria untuk dakwaan tersebut. Namun, pengamat politik memperingatkan bahwa hukuman mati dapat memicu ketegangan lebih lanjut di dalam negeri.

4 dari 8 halaman

Reaksi Publik dan Internasional

Diguyur Hujan, Ribuan Warga Korea Selatan Berunjuk Rasa Desak Presiden Yoon Suk Yeol Mundur — Para pengunjuk rasa mengenakan ponco di tengah hujan saat mereka mengambil bagian dalam aksi menyalakan lilin yang menyerukan penggulingan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di tangga Majelis Nasional di Seoul pada Kamis 5 Desember 2024. (Philip FONG/AFP)

1. Demonstrasi di Seoul

Protes besar-besaran berlangsung di depan gedung parlemen, dengan warga membawa lilin sebagai simbol perlawanan terhadap kepemimpinan Yoon. Demonstrasi ini mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap langkah kontroversial pemerintah.

Para demonstran menyerukan agar pemerintah menghormati prinsip demokrasi dan transparansi dalam menangani krisis politik ini.

2. Tanggapan Internasional

Negara tetangga seperti Jepang dan Cina memberikan tanggapan hati-hati terhadap situasi ini. Jepang menyatakan keprihatinan mendalam, sementara Cina memilih untuk tidak memberikan komentar langsung, menyebut krisis ini sebagai urusan dalam negeri Korea Selatan.

5 dari 8 halaman

1. Apa yang memicu pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol?

Pemakzulan dipicu oleh keputusan Yoon menetapkan darurat militer yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan menimbulkan keresahan publik.

6 dari 8 halaman