Pajak 12% Ditetapkan Hanya untuk Barang Mewah, Apa Saja Kategorinya?

Pemerintah berencana menerapkan tarif PPN 12 persen hanya pada barang-barang yang dikategorikan mewah. Barang mewah tersebut mencakup mobil, hunian mewah, dan produk sejenis yang sudah dikenakan PPnBM.

Menurut Ketua Komisi XI DPR, kebijakan ini bertujuan agar pajak lebih selektif. Barang-barang kebutuhan pokok serta jasa yang langsung menyentuh masyarakat tetap dikenakan tarif PPN 11 persen.

Menurut DPR, barang-barang yang masuk dalam kategori barang mewah adalah barang yang telah dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Barang yang selama ini dikenakan PPnBM dan diusulkan untuk dikenakan pajak 12 persen adalah sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor, kecuali untuk kendaraan ambulans, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum, kepentingan negara.
2. Kelompok hunian mewah, seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, totan house, dan sejenisnya.
3. Kelompok pesawat udara, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga
4. Kelompok balon udara.
5. Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara.
6. Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum atau usaha pariwisata.

Barang elektronik seperti ponsel kelas menengah atas dinilai dapat masuk kategori barang mewah. Hal ini berpotensi menambah beban pajak pada masyarakat yang menggunakan barang tersebut untuk keperluan produktivitas atau pendidikan.

Selain itu, kategori hunian mewah, seperti apartemen, kondominium, atau rumah besar, juga akan dikenakan tarif baru. Penetapan batas harga untuk kategori ini menjadi penting agar tidak membebani masyarakat menengah.

Ahli ekonomi memperingatkan bahwa kebijakan ini membuka peluang manipulasi pajak. Masyarakat dapat mencari celah untuk menghindari tarif tinggi dengan mendeklarasikan barang mewah mereka di kategori barang biasa.

Pengawasan di lapangan menjadi tantangan besar. Tanpa definisi yang jelas, pemerintah harus memastikan sistem perpajakan tidak semakin rumit dan rawan penyalahgunaan.

Menurut para pakar, kebijakan ini mungkin tidak akan signifikan meningkatkan pendapatan negara dalam waktu dekat. Namun, dampaknya dapat meluas ke industri pendukung barang mewah seperti jasa perbaikan, asuransi, dan penjualan suku cadang.

Peningkatan tarif juga berpotensi menurunkan daya beli masyarakat untuk barang yang tergolong mewah, sekaligus memengaruhi stabilitas pasar dalam jangka panjang.

Pemerintah menyatakan akan mengkaji ulang definisi barang mewah untuk memastikan kebijakan ini berjalan adil. Menteri Keuangan akan mengadakan rapat dengan para ahli untuk merumuskan kriteria barang yang tepat.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk melindungi rakyat kecil. Kenaikan tarif pajak baru akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat.

Barang seperti mobil, hunian mewah, perhiasan, dan barang elektronik tertentu.

Tidak semua, hanya barang dengan nilai tinggi yang masuk kategori mewah.

Meskipun ditargetkan pada kelompok kaya, dampaknya dapat merambat ke masyarakat menengah ke bawah.

Untuk meningkatkan penerimaan negara dengan tetap melindungi masyarakat berpenghasilan rendah.