Agung Laksono Klaim Menang Munas PMI, Siap Lapor Hasil ke Kemenkumham

Ketegangan dimulai ketika Munas ke-22 PMI dilaksanakan oleh dua kubu. Jusuf Kalla, sebagai petahana, terpilih kembali secara aklamasi dalam Munas resmi yang diakui mayoritas anggota. Namun, Agung Laksono menyelenggarakan Munas tandingan dengan klaim telah mendapat dukungan lebih dari 20 persen anggota PMI.

Langkah Agung Laksono ini dianggap Jusuf Kalla sebagai bentuk pengkhianatan terhadap organisasi. Ia menuding Agung sengaja menciptakan dualisme demi kepentingan pribadi.

Pada 9 Desember 2024, Agung Laksono resmi melaporkan hasil Munas versi kubunya ke Kemenkumham. Dalam laporannya, ia menekankan bahwa Munas tersebut telah sesuai prosedur organisasi berdasarkan AD/ART PMI.

Menurut Agung, langkah ini bertujuan untuk memastikan legalitas dan keabsahan kepemimpinan PMI. Ia juga menegaskan keyakinannya bahwa pemerintah akan bertindak adil dan netral dalam menyelesaikan konflik ini.

Jusuf Kalla menanggapi tindakan Agung Laksono dengan keras. Ia menganggap penyelenggaraan Munas tandingan itu ilegal dan merugikan organisasi. Bahkan, Jusuf Kalla menyatakan telah melaporkan Agung Laksono ke pihak kepolisian.

Dalam keterangannya, Jusuf Kalla menegaskan bahwa PMI harus memiliki satu kepemimpinan yang sah demi menjaga keutuhan organisasi. Ia meminta seluruh anggota tetap mendukung kepemimpinannya.

Agung Laksono mengklaim bahwa Munas yang dipimpinnya didukung oleh 240 dari 392 anggota PMI yang hadir. Ia menyebut jumlah ini cukup untuk memenuhi syarat legalitas berdasarkan aturan organisasi.

Agung juga meminta semua pihak menghormati proses hukum dan menunggu keputusan dari Kemenkumham. Ia percaya langkahnya tidak melanggar hukum, melainkan bentuk upaya memperjuangkan kebenaran.

Konflik ini dikhawatirkan berdampak negatif terhadap program-program kemanusiaan PMI. Dualisme kepemimpinan bisa mengganggu fokus organisasi dalam menjalankan tugas utamanya, seperti pengelolaan donor darah dan bantuan bencana.

Para pengamat juga mengingatkan pentingnya penyelesaian konflik ini agar PMI tetap dipercaya oleh masyarakat. Keputusan pemerintah akan menjadi penentu akhir legalitas kepemimpinan PMI.

Konflik ini dipicu oleh adanya dua kubu yang menyelenggarakan Munas secara terpisah, yaitu kubu Jusuf Kalla dan Agung Laksono.

Agung melaporkan hasil Munas versinya ke Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan legalitas.

Konflik ini berpotensi mengganggu program kemanusiaan dan kepercayaan masyarakat terhadap PMI.