Presiden Korea Selatan Ditetapkan Jadi Tersangka Akibat Pernyataan Darurat Militer, Ada Unsur Penyalahgunaan Jabatan

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol saat mengumumkan status darurat militer pada Selasa (3/12/2024) malam. (Dok. AFP)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan dan pengkhianatan terhadap negara. Keputusan ini muncul setelah deklarasi darurat militer sepihak yang diumumkan pada 3 Desember lalu memicu kritik luas di dalam negeri. Jaksa negara menyatakan, tindakan ini dianggap melanggar hukum karena mengganggu tatanan konstitusi.

Dalam konferensi pers, Kepala Tim Penyelidikan Khusus, Park Se Hyun, mengungkapkan bahwa pengaduan masyarakat menjadi dasar dimulainya penyelidikan terhadap sang presiden. Penyelidikan ini juga mencakup dugaan keterlibatan mantan Menteri Pertahanan, Kim Yong-hyun, yang disebut sebagai penggagas utama rencana darurat tersebut.

Langkah hukum ini menandai momen bersejarah di Korea Selatan, di mana presiden yang masih menjabat menghadapi tuduhan serius. Berikut informasinya, dirangkum Liputan6 dari berbagai sumber, Rabu (11/12).

2 dari 11 halaman

Latar Belakang Deklarasi Darurat Militer oleh Presiden Yoon

Pada 3 Desember 2024, Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan keadaan darurat militer di Korea Selatan. Keputusan ini diumumkan secara sepihak tanpa persetujuan Majelis Nasional, memicu kontroversi besar di kalangan masyarakat dan politikus. Pemerintah berdalih bahwa langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas nasional di tengah ancaman keamanan.

Namun, banyak pihak memandang keputusan ini sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa anggota parlemen menganggap deklarasi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat, terutama karena tidak adanya ancaman nyata yang mengharuskan penerapan darurat militer.

Langkah ini juga mengundang kritik dari organisasi internasional, yang mempertanyakan motif di balik keputusan tersebut. Sebagian besar masyarakat Korea Selatan merasa bahwa tindakan ini lebih mencerminkan ambisi politik daripada kepentingan nasional.

3 dari 11 halaman

Penyelidikan oleh Jaksa dan Tuduhan terhadap Presiden

Setelah deklarasi darurat militer tersebut, sejumlah pengaduan diajukan kepada pihak kejaksaan. Jaksa kemudian memulai penyelidikan khusus untuk mengungkap dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden Yoon. Dalam pernyataannya, jaksa menyebutkan bahwa tindakan ini memenuhi kriteria pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan sesuai dengan hukum pidana militer.

Salah satu tuduhan utama adalah bahwa Presiden Yoon diduga menggunakan kewenangan darurat militer untuk menggerakkan pasukan ke lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk Majelis Nasional. Tindakan ini dianggap melampaui batas konstitusi dan bertujuan mengganggu tatanan demokrasi.

Selain itu, jaksa juga menyelidiki dugaan adanya perencanaan sistematis untuk memberlakukan kontrol penuh terhadap lembaga negara. Penyidikan tidak hanya fokus pada presiden, tetapi juga mencakup pejabat tinggi lainnya yang terlibat.

4 dari 11 halaman

Penahanan Mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun

Mantan Menteri Pertahanan, Kim Yong-hyun, menjadi tokoh kunci dalam kasus ini. Ia ditangkap pada 8 Desember 2024, hanya beberapa jam setelah menghadiri pemeriksaan sukarela di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul. Kim diduga memainkan peran penting dalam merancang rencana darurat militer bersama Presiden Yoon.

Jaksa menuduh Kim sebagai otak utama di balik pelaksanaan keadaan darurat tersebut. Ia juga diduga menginstruksikan pengerahan pasukan ke berbagai lokasi strategis tanpa persetujuan legislatif. Penahanan ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan penghilangan barang bukti.

Dalam penggeledahan di kediaman Kim, jaksa menyita sejumlah dokumen dan perangkat elektronik yang diyakini mengandung bukti penting terkait kasus ini. Langkah ini menunjukkan keseriusan kejaksaan dalam mengungkap kebenaran.

5 dari 11 halaman

Implikasi Hukum bagi Presiden Yoon Suk Yeol

Kasus ini menjadi sorotan karena Presiden Yoon tidak dapat berlindung di balik kekebalan hukum, mengingat tuduhan pengkhianatan masuk dalam kategori pengecualian konstitusi. Proses hukum terhadapnya dapat terus berjalan, terlepas dari hasil pemungutan suara pemakzulan di Majelis Nasional.

Pengamat politik menyebut bahwa kasus ini dapat menjadi preseden penting dalam sistem hukum Korea Selatan. Jika terbukti bersalah, Presiden Yoon menghadapi ancaman hukuman berat, termasuk kemungkinan pemberhentian dari jabatannya. Selain itu, kasus ini juga dapat memengaruhi stabilitas politik di negara tersebut.

Langkah hukum ini menjadi pengingat bahwa tidak ada individu, termasuk presiden, yang berada di atas hukum. Proses ini juga menunjukkan komitmen Korea Selatan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

6 dari 11 halaman

Reaksi Publik dan Dampak Politik di Korea Selatan

Deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon memicu gelombang protes di berbagai kota besar di Korea Selatan. Masyarakat menilai tindakan ini sebagai ancaman terhadap demokrasi dan hak-hak sipil. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyerukan reformasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan di masa depan.

Di sisi lain, pendukung Presiden Yoon menyatakan bahwa tindakan ini diambil demi menjaga keamanan nasional. Mereka menilai bahwa tuduhan terhadap Yoon bermotif politik dan bertujuan menjatuhkan pemerintahannya.

Dampak politik dari kasus ini sangat besar, terutama menjelang pemilu mendatang. Oposisi memanfaatkan isu ini untuk menggalang dukungan, sementara partai pendukung presiden menghadapi tekanan untuk mempertahankan citra mereka.

7 dari 11 halaman