Profil Jusuf Kalla, Mantan Wakil Presiden yang Kembali Terpilih sebagai Ketua PMI 2024-2029

Muhammad Jusuf Kalla, yang akrab disapa JK, lahir pada 15 Mei 1942 di Wattampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ia merupakan anak kedua dari 17 bersaudara dari pasangan Haji Kalla dan Athirah. Ayahnya dikenal sebagai pengusaha sukses di Makassar dengan bendera usaha Kalla Group.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, JK melanjutkan studi di The European Institute of Business Administration, Prancis. Kariernya dimulai sebagai anggota DPRD Sulawesi Selatan pada 1967-1968. Pada 1968, ia menjadi CEO PT Hadji Kalla, perusahaan keluarga yang bergerak di berbagai bidang seperti transportasi, konstruksi, dan real estate.

Dalam dunia politik, JK pernah menjabat sebagai anggota MPR dari Fraksi Golkar (1982-1999), Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2000), dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di era Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004). Ia juga dua kali menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia, mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009) dan Presiden Joko Widodo (2014-2019).

Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi, Jusuf Kalla memulai kariernya di dunia politik sebagai anggota DPRD Sulawesi Selatan pada 1967-1968. Pada tahun yang sama, ia dipercaya memimpin perusahaan keluarga, PT Hadji Kalla, yang kemudian berkembang pesat di bawah kepemimpinannya.

Pada 1982, JK kembali ke dunia politik dengan menjadi anggota MPR dari Fraksi Golkar hingga 1999. Karier politiknya terus menanjak dengan penunjukan sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada 1999, meskipun masa jabatannya berakhir pada 2000.

Namun, pada 2001, Presiden Megawati Soekarnoputri menunjuknya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat hingga 2004. Selanjutnya, Jusuf Kalla mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Wakil Presiden RI ke-6. Kemudian, Jusuf Kalla juga berhasil meraih jabatan sebagai Wakil Presiden RI untuk kedua kalinya bersama Joko Widodo.

Sejak 2009, Jusuf Kalla aktif memimpin Palang Merah Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, PMI telah melakukan berbagai program kemanusiaan, termasuk penanggulangan bencana dan pelayanan donor darah.

Jusuf Kalla terpilih sebagai Ketua Umum PMI secara aklamasi karena memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga PMI, yaitu mendapat dukungan lebih dari 50% dari jumlah utusan yang berhak hadir. Jusuf Kalla pun kembali dipercaya memimpin PMI untuk periode 2024-2029.

Pemilihan Ketua Umum PMI periode 2024-2029 diwarnai oleh kontroversi dengan munculnya klaim kepengurusan tandingan yang dipimpin oleh Agung Laksono.

Agung mengklaim terpilih melalui Munas tandingan, yang kemudian dianggap ilegal oleh kubu Jusuf Kalla. Situasi ini menimbulkan dualisme kepemimpinan dalam tubuh PMI dan berujung pada pelaporan Agung Laksono ke pihak kepolisian.

Menanggapi dualisme kepemimpinan yang terjadi, Jusuf Kalla menekankan pentingnya etika dan kepatuhan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.

"Itu ilegal dan pengkhianatan. Kita harus lawan karena dia buat bahaya untuk kemanusiaan. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan hukum karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang, itu pun sudah kita pecat karena melanggar AD/ART" ujar JK kepada wartawan, Senin, 9 Desember 2024.

Ia menegaskan bahwa PMI harus tetap satu dan tidak boleh terpecah, serta mengingatkan bahwa setiap upaya yang melanggar aturan organisasi dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum.

Jusuf Kalla memperkuat sistem penanggulangan bencana, layanan donor darah, dan tanggap darurat PMI sejak 2009.

Jusuf Kalla terpilih sebagai Ketua Umum PMI karena memenuhi syarat dukungan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PMI.

Jusuf Kalla mulai memimpin PMI pada 2009 dan membawa modernisasi serta efisiensi dalam pelayanan organisasi.

Dualisme muncul akibat klaim Munas tandingan oleh Agung Laksono yang dianggap ilegal oleh kubu Jusuf Kalla.

Dualisme kepemimpinan dapat mengganggu stabilitas organisasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap PMI.