Profil Yasonna Laoly, Mantan Menkumham yang Akan Dipanggil KPK

Yasonna Laoly lahir pada 27 Mei 1953 di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Masa kecilnya dihabiskan di Sibolga, di mana ia dikenal sebagai anak yang rajin dan berprestasi. Pendidikan formalnya dimulai di Sekolah Rakyat (SR) Katolik Sibolga, kemudian ia melanjutkan ke SMP Negeri I Sibolga dan SMA Katolik Sibolga.

Setelah menyelesaikan SMA, Yasonna melanjutkan studinya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Medan. Ia menamatkan pendidikannya pada tahun 1978 dengan gelar Sarjana Hukum. Semasa kuliah, Yasonna aktif dalam organisasi seperti Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan berbagai kegiatan intrakampus.

Setelah meraih gelar sarjana, Yasonna mengejar pendidikan lanjutan di Amerika Serikat. Ia memperoleh gelar Master of Science dari Virginia Commonwealth University pada tahun 1986 dan gelar Doctor (Ph.D) dari North Carolina State University pada tahun 1994. Prestasinya selama studi dihiasi dengan berbagai penghargaan internasional.

Setelah lulus, Yasonna memulai kariernya sebagai pengacara dan penasihat hukum di Medan. Ia bekerja selama lima tahun sebelum beralih fokus ke dunia akademik, sebuah langkah yang menandai perjalanan barunya.

Pada awal tahun 1980-an, ia menjabat sebagai Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan. Puncak kariernya di dunia pendidikan adalah saat ia menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen pada tahun 1998.

Selama masa akademik, Yasonna sempat menjadi peneliti di Amerika Serikat, tepatnya di North Carolina State University. Pengalaman internasional ini memperkaya wawasannya dalam bidang hukum dan sosiologi.

Yasonna memulai karier politiknya sebagai anggota DPRD Sumatera Utara periode 1999-2004. Ia terpilih melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang kemudian menjadi kendaraan politiknya hingga kini.

Pada tahun 2004, ia berhasil melenggang ke DPR RI mewakili daerah pemilihan Sumatera Utara I. Sebagai anggota Komisi II, Yasonna turut berperan dalam membahas berbagai isu penting, termasuk otonomi daerah dan agraria.

Selain aktif di parlemen, Yasonna juga menduduki berbagai posisi strategis di PDIP. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDIP Sumut dan Ketua Badiklatda PDIP Sumut.

Presiden Joko Widodo menunjuk Yasonna sebagai Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2014. Namun, penunjukan ini menuai pro dan kontra karena latar belakangnya sebagai politisi.

Selama menjabat, ia menghadapi berbagai tantangan, termasuk kerusuhan di sejumlah lapas dan peredaran narkoba yang melibatkan narapidana. Selain itu, minimnya produk legislasi juga menjadi sorotan publik.

Pada tahun 2019, Yasonna kembali ditunjuk sebagai Menteri Hukum dan HAM. Meski sempat terpilih sebagai anggota DPR, ia memilih kembali ke kabinet untuk mendukung visi Presiden Jokowi.

Nama Yasonna kembali mencuat setelah dijadwalkan diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam sebuah kasus dugaan korupsi. Pemeriksaan ini dijadwalkan ulang karena adanya agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan.

Publik dan media masih menunggu detail lebih lanjut tentang kasus yang tengah diselidiki. Juru Bicara KPK menyatakan bahwa informasi baru akan disampaikan pada saat pemeriksaan berlangsung.

Penundaan pemeriksaan Yasonna memunculkan spekulasi di kalangan publik. 

Yasonna memiliki gelar sarjana hukum dari Universitas Sumatera Utara, serta gelar master dan doktor dari universitas terkemuka di Amerika Serikat.

Hingga saat ini, KPK belum mengungkap detail kasus yang membuat Yasonna dipanggil sebagai saksi.

Tantangan utama termasuk kerusuhan di lapas, peredaran narkoba, dan kontroversi terkait kepengurusan partai politik.