Perbandingan Besarnya Pajak Sebelum dan Sesudah Adanya Opsen, Begini Perhitungannya

Ilustrasi Pajak (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Liputan6.com, Jakarta Penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) akan mulai berlaku efektif pada 5 Januari 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Pemerintah bertujuan meningkatkan efisiensi distribusi penerimaan pajak, khususnya untuk kabupaten/kota.

Melalui skema baru ini, sistem bagi hasil pajak dari provinsi ke kabupaten/kota akan digantikan dengan mekanisme opsen. Opsen adalah pungutan tambahan pajak yang langsung masuk ke kas pemerintah kabupaten/kota sesuai persentase tertentu. Namun, untuk menyeimbangkan penerapan opsen, tarif pajak kendaraan induk seperti PKB akan mengalami penurunan.

Pertanyaan pun muncul di kalangan masyarakat: Apakah penerapan opsen ini akan membuat pajak kendaraan lebih mahal atau justru lebih ringan? Artikel ini akan membahas perbandingan tarif pajak sebelum dan sesudah adanya opsen, lengkap dengan ilustrasi perhitungan. Berikut informasinya, dirangkum Selasa (17/12).

2 dari 10 halaman

Apa Itu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Mengapa Diterapkan?

Opsen pajak adalah pungutan tambahan berupa persentase tertentu yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Mekanisme ini menggantikan sistem bagi hasil pajak PKB dan BBNKB yang sebelumnya berlaku, di mana penerimaan pajak dari provinsi didistribusikan ke kabupaten/kota secara periodik. Dengan opsen, pembagian pajak dilakukan secara otomatis melalui sistem split payment.

Penerapan opsen bertujuan untuk mempercepat penerimaan pajak oleh pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, skema ini memperkuat sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang sebelumnya masih bergantung pada distribusi provinsi. Dalam praktiknya, opsen akan membantu meningkatkan efisiensi penggunaan dana pembangunan dan pelayanan publik.

Sebelum opsen berlaku, keseluruhan PKB masuk ke kas pemerintah provinsi terlebih dahulu. Namun, penyaluran dana ke kabupaten/kota seringkali mengalami keterlambatan dan melewati tahun anggaran. Opsen memastikan bagian kabupaten/kota diterima secara real-time.

3 dari 10 halaman

Perbandingan Tarif Pajak Sebelum dan Sesudah Opsen

Sebelum adanya opsen, tarif pajak kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Untuk kepemilikan kendaraan pertama, tarif PKB berkisar antara 1-2%, sedangkan untuk pajak progresif bisa mencapai hingga 10% untuk kendaraan selanjutnya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, tarif maksimal PKB mengalami penurunan menjadi 1,2% untuk kendaraan pertama dan 6% untuk progresif. Tarif maksimal BBNKB juga dipangkas menjadi 12%, dibandingkan tarif sebelumnya yang mencapai 20%.

Penurunan ini dilakukan untuk mengakomodasi penambahan opsen. Opsen pajak yang ditetapkan dapat mencapai 66% dari pokok pajak kendaraan bermotor. Hal ini membuat total pajak kendaraan menjadi kombinasi dari tarif induk PKB ditambah opsen.

4 dari 10 halaman

Contoh Perhitungan Pajak Sebelum dan Sesudah Opsen

Untuk memahami dampaknya secara konkret, mari kita lihat contoh perhitungan pajak mobil Avanza tipe 1.3 E M/T yang memiliki Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sebesar Rp 175 juta dengan bobot 1,050:

Sebelum Opsen (Tarif 2%):PKB = 2% x (Rp 175.000.000 x 1,050) = Rp 3.675.000

Sesudah Opsen (Tarif 1,2% + Opsen 66%):PKB = 1,2% x (Rp 175.000.000 x 1,050) = Rp 2.205.000Opsen = 66% x Rp 2.205.000 = Rp 1.445.300Total Pajak = Rp 2.205.000 + Rp 1.445.300 = Rp 3.660.300

Dari perhitungan tersebut, pajak kendaraan dengan opsen relatif sama, bahkan lebih rendah dibandingkan tarif sebelumnya.

5 dari 10 halaman

Dampak Opsen Pajak Terhadap Penerimaan Daerah

Penerapan opsen pajak diharapkan membawa dampak positif terhadap penerimaan daerah, khususnya kabupaten/kota. Dengan adanya split payment, pemerintah kabupaten/kota akan menerima bagian pajaknya lebih cepat tanpa harus menunggu distribusi dari provinsi.

Penerimaan yang lebih cepat memungkinkan daerah untuk lebih cepat pula dalam membiayai proyek pembangunan infrastruktur maupun pelayanan publik. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan melalui intensifikasi pajak.

Skema ini juga mendorong kerja sama yang lebih erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pemungutan serta pengawasan pajak.

6 dari 10 halaman

Apa Saja Manfaat Opsen Pajak Bagi Wajib Pajak dan Daerah?

Manfaat utama penerapan opsen pajak bagi daerah adalah peningkatan efisiensi pendapatan dan realisasi pembangunan. Selain itu, skema opsen membawa beberapa keuntungan tambahan, antara lain:

Percepatan Penerimaan Pajak: Pajak langsung diterima pemerintah kabupaten/kota, sehingga dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Transparansi dan Akuntabilitas: Pembayaran pajak dilakukan secara real-time, meminimalkan potensi keterlambatan distribusi dana.

Peningkatan Layanan Wajib Pajak: Dengan aliran dana yang lebih cepat, pelayanan publik dapat ditingkatkan, termasuk pelayanan pembayaran pajak kendaraan.

7 dari 10 halaman