Pemerintah Skotlandia Larang Penggunaan WhatsApp untuk Bisnis, Ini Alasannya

Pelarangan WhatsApp dan aplikasi perpesanan lainnya diumumkan sebagai bagian dari tanggapan terhadap hasil tinjauan eksternal yang dipimpin oleh Emma Martins, mantan Komisaris Perlindungan Data Kepulauan Channel. Tinjauan tersebut mengungkapkan kurangnya pemahaman terkait penggunaan aplikasi perpesanan, termasuk aturan mengenai penyimpanan dan penghapusan data.

Menurut Forbes, penggunaan WhatsApp meningkat selama pandemi karena para staf bekerja dari jarak jauh dalam situasi yang sulit. Namun, seiring dengan berakhirnya pandemi, refleksi atas praktik kerja menunjukkan perlunya perubahan signifikan untuk memastikan tata kelola yang lebih baik.

Selain itu, penyelidikan Covid-19 di Inggris Raya menemukan bahwa sejumlah pesan penting telah dihapus oleh pejabat, termasuk mantan Menteri Pertama Nicola Sturgeon. Penghapusan ini memunculkan kritik tajam dari pihak oposisi dan publik.

Kebijakan baru yang diumumkan Forbes mencakup larangan penggunaan aplikasi perpesanan non-korporat untuk semua urusan pemerintahan. Perangkat pemerintah akan dikonfigurasi ulang agar tidak memungkinkan penggunaan aplikasi seperti WhatsApp, Signal, atau Facebook Messenger.

"Semua urusan pemerintahan harus dilakukan melalui sistem pemerintah yang aman, dapat dicari, dan memungkinkan berbagi informasi yang tepat," ujar Forbes. Aplikasi yang direkomendasikan termasuk Teams dan email resmi pemerintah.

Selain itu, penggunaan perangkat pribadi untuk keperluan pekerjaan juga dilarang. Pemerintah Skotlandia berkomitmen menyediakan pelatihan kepada staf untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan baru ini.

Selama pandemi, beberapa pejabat Skotlandia dikritik atas penghapusan pesan yang dianggap melanggar kode etik menteri. Sandesh Gulhane, anggota Partai Konservatif Skotlandia, menyebut tindakan tersebut dapat menghambat transparansi.

Laporan penyelidikan juga mengungkap bahwa meskipun ada kebijakan untuk mencatat poin-poin penting dari percakapan aplikasi perpesanan, tidak ada bukti bahwa kebijakan ini diterapkan secara konsisten. Emma Martins menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak memberikan jaminan praktik tata kelola yang memadai.

Langkah ini diprediksi akan membawa dampak besar pada tata kelola informasi di pemerintahan Skotlandia. Dengan menerapkan sistem yang lebih aman dan transparan, diharapkan risiko kehilangan data penting dapat diminimalkan.

Namun, kebijakan ini juga menghadapi tantangan, termasuk kebutuhan pelatihan ulang untuk staf pemerintah agar terbiasa dengan sistem baru. Selain itu, beberapa pihak mengkhawatirkan potensi keterlambatan komunikasi akibat transisi ke sistem yang lebih terstruktur.

Di sisi lain, para pendukung kebijakan menilai langkah ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan.

Pengumuman ini menuai beragam respons dari masyarakat dan politisi. Beberapa mendukung upaya memperkuat akuntabilitas pemerintah, sementara lainnya merasa langkah ini terlambat.

Forbes menekankan bahwa pemerintah Skotlandia akan terus memperbarui kode etik menteri untuk memastikan transparansi. Perubahan ini termasuk peran baru bagi penasihat independen untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik.

Ke depan, pemerintah juga berencana merilis pedoman baru dan memperbarui sistem keamanan informasi untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan baru ini.

A: Larangan ini diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola informasi pemerintahan. Temuan penyelidikan Covid-19 menunjukkan adanya penghapusan pesan penting oleh pejabat.

A: Pemerintah merekomendasikan penggunaan Microsoft Teams dan email resmi untuk komunikasi terkait urusan pemerintahan.

A: Beberapa pihak merasa langkah ini terlambat dan menyoroti penghapusan pesan selama pandemi sebagai bukti kurangnya transparansi di masa lalu.

A: Kebijakan ini diharapkan meningkatkan keamanan dan transparansi, meskipun membutuhkan transisi dan pelatihan ulang untuk staf pemerintah.