Kemenag Usul BIPIH Jemaah Indonesia di Bawah Rp56 Juta, Negosiasi Biaya Penerbangan, Pelayanan, dan Katering

Kementerian Agama mengusulkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 sebesar Rp93.389.684,99. Usulan ini sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata BPIH tahun sebelumnya yang mencapai Rp93.410.286. Wakil Menteri Agama menegaskan bahwa usulan ini didasarkan pada komposisi 70% biaya yang dibayar jemaah dan 30% berasal dari nilai manfaat dana haji.

Namun, Kemenag berharap agar komposisi tersebut dapat kembali seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni 60% biaya jemaah dan 40% dari nilai manfaat. Langkah ini diyakini mampu memberikan keringanan bagi calon jemaah haji.

Proses pembahasan BPIH akan dilakukan oleh Panitia Kerja (Panja) BPIH yang dibentuk bersama DPR. Hasil akhir pembahasan ini diharapkan selesai paling lambat pada 10 Januari 2025, sehingga dapat segera disahkan.

Salah satu fokus utama Kemenag adalah negosiasi dengan berbagai pihak untuk menurunkan biaya haji. Wakil Menteri Agama menyebutkan tiga komponen utama yang menjadi sasaran efisiensi: penerbangan, layanan di Armuzna, dan katering.

Pertama, negosiasi harga penerbangan. Jika keuntungan dari harga avtur bisa dikurangi, maka biaya penerbangan secara keseluruhan juga akan turun. Kemenag optimis dapat menurunkan harga tiket hingga 10% selama masa ibadah haji.

Kedua, harga layanan di Armuzna. Tahun lalu, biaya layanan ini mencapai Rp18 juta, tetapi ada potensi penurunan hingga Rp16 juta. Upaya ini dilakukan melalui kerja sama dengan penyedia layanan di Arab Saudi.

Ketiga, katering. Anggaran untuk katering juga sedang ditinjau ulang. Dari biaya SAR 16,5 per porsi, Kemenag berusaha menurunkannya menjadi SAR 14.

Menurut Wakil Menteri Agama, penurunan biaya tidak akan mengorbankan kualitas pelayanan. Pasalnya, persaingan di sektor penyediaan jasa haji semakin kompetitif.

Sebagai contoh, jumlah hotel yang tersedia untuk jemaah haji meningkat dari belasan menjadi lebih dari 400. Sementara itu, penyedia layanan di Armuzna bertambah dari lima menjadi sekitar 20 perusahaan. Kondisi ini mendorong penyedia layanan untuk menawarkan harga yang lebih kompetitif tanpa mengurangi kualitas.

Wamenag menambahkan, persaingan ini memberikan kabar baik bagi calon jemaah, karena semakin banyak opsi yang tersedia untuk layanan terbaik.

DPR menyambut baik usulan Kemenag dan sepakat untuk membentuk Panja BPIH. Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, memimpin rapat kerja yang membahas detail usulan biaya haji.

Panja BPIH memiliki tugas utama untuk menghitung ulang komponen biaya haji. Langkah ini mencakup analisis komprehensif terhadap usulan Kemenag, termasuk kemungkinan penyesuaian komposisi nilai manfaat dan biaya jemaah. "Rencana kita, paling lama 10 Januari sudah ketok supaya bisa on going dengan cepat," kata Wamenag.

Kemenag optimis langkah efisiensi ini akan memberikan manfaat besar bagi calon jemaah haji. Selain biaya yang lebih rendah, kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas.

Proses negosiasi dan pembahasan diharapkan berjalan lancar sehingga target pengurangan biaya dapat tercapai. Kemenag juga mengimbau masyarakat untuk tetap memantau perkembangan ini melalui informasi resmi.

A: Komponen utama biaya haji meliputi biaya penerbangan, layanan di Armuzna, katering, dan akomodasi.

A: Tidak. Menurut Kemenag, penurunan biaya disebabkan oleh kompetisi yang lebih sehat di sektor penyediaan jasa, sehingga kualitas tetap terjaga.

A: Hasil pembahasan Panja BPIH diharapkan selesai dan diumumkan pada 10 Januari 2025.