Program Makan Bergizi Gratis Mulai Kapan? Cek Mekanismenya

Untuk menjalankan program ini, pemerintah mengoperasikan 190 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Setiap dapur umum mampu memasak 3.000–3.500 porsi makanan per hari.

Menurut Lalu Muhammad Iwan Mahardan dari BGN, SPPG ini berfungsi menyiapkan dan mendistribusikan makanan ke sekolah-sekolah dan komunitas sasaran. Lokasi dapur tersebar mulai dari Aceh hingga Papua.

Dalam sehari, setiap penerima manfaat akan menerima makanan senilai Rp10.000. Pemberian makanan disesuaikan dengan jadwal sekolah untuk jenjang PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA.

Kementerian Agama (Kemenag) juga menerbitkan Surat Edaran No. 10 Tahun 2024 sebagai panduan pelaksanaan MBG di pesantren. Panduan ini menekankan aspek pendidikan karakter melalui kebiasaan makan yang baik dan disiplin.

Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Abu Rokhmad, MBG di pesantren diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi tetapi juga menanamkan nilai spiritual dan tanggung jawab. 

Jadwal pembagian makanan di pesantren juga diatur dengan ketat, mulai pagi hingga siang hari, menyesuaikan dengan kegiatan belajar mengajar santri.

Meski mendapat dukungan luas, program ini tidak lepas dari kritik. BBC Indonesia melaporkan bahwa peluncuran MBG dinilai terlalu tergesa-gesa oleh beberapa pengamat.

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, menyatakan bahwa anggaran yang ada pada tahun pertama MBG masih dirasa kurang.

"Anggaran sebesar Rp71 triliun ini bertujuan untuk menjangkau 19,47 juta orang. Namun, ini menjadi problematik karena nominal tersebut terlihat sangat terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan program," ujar Media Wahyudi dalam acara peluncuran laporan yang berjudul Makan Bergizi Gratis: Polemik Skema Penyaluran MBG, yang berlangsung pada Senin (30/12/2024).

Media Wahyudi juga menyoroti tantangan yang dihadapi terkait alokasi anggaran per porsi makanan bergizi yang ditetapkan sebesar Rp10.000. Ia mengungkapkan bahwa jumlah tersebut tidak mencakup kejelasan mengenai dana yang diperlukan untuk membangun ekosistem penyediaan makanan bergizi.

"Alokasi Rp10.000 per porsi, masih banyak pertanyaan tentang bagaimana ekosistem yang akan mendukung pelaksanaan program ini dapat dibangun," jelasnya.

Ada pula kekhawatiran terkait keterlibatan TNI dalam penyediaan dapur umum. Beberapa pihak mempertanyakan kesiapan prajurit untuk menangani kebutuhan gizi anak-anak sekolah.

Pemerintah menargetkan ekspansi bertahap untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

• Januari–Maret 2025: 3 juta penerima
• April–Juni 2025: 6 juta penerima
• Juli–Agustus 2025: 15 juta penerima

Program ini diharapkan dapat berlangsung selama 5 tahun ke depan, dengan pendanaan yang didukung oleh APBN dan kerja sama internasional, termasuk investasi dari China senilai Rp157 triliun.

Program ini ditujukan untuk siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan balita di wilayah yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Makanan disiapkan oleh dapur umum (SPPG) yang telah disebar di 26 provinsi. Setiap dapur mampu memasok 3.000–3.500 porsi sehari.

Saat ini program masih dijalankan di daerah yang dianggap siap. Pemerintah menargetkan cakupan nasional dalam 3–5 tahun ke depan.

Pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun dari APBN 2025 dan menambah dukungan dari kerja sama internasional untuk pembiayaan tambahan.

Tidak. Program ini juga mencakup ibu hamil, balita, dan komunitas khusus seperti pesantren.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi langkah ambisius pemerintah dalam meningkatkan gizi dan kesejahteraan masyarakat. Meski menuai kritik terkait kesiapan, program ini diharapkan mampu membawa perubahan positif, terutama dalam mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.