Pengawasan AI Akan Diterapkan Kemkomdigi, Tekankan Sisi Tanggung Jawab Pengguna

Kemkomdigi berkomitmen untuk menerapkan regulasi yang merinci pengelolaan AI melalui kajian komprehensif terhadap berbagai aspek teknologi ini. Langkah ini mencakup revisi dan penguatan aturan yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.

Kajian ini dilakukan untuk mengantisipasi pesatnya adopsi AI di masyarakat dan memastikan adanya perlindungan terhadap hak cipta serta mencegah penyalahgunaan teknologi dengan penggunaannya secara bertanggung jawab. Kemkomdigi juga menjalin kerja sama dengan negara-negara seperti Jerman untuk mempelajari praktik terbaik dalam tata kelola teknologi digital.

“Kita belajar dari pengalaman negara lain, seperti Eropa, yang telah lebih dulu mengembangkan kebijakan untuk mengelola AI. Dari situ, kita bisa mengambil pelajaran berharga untuk merumuskan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia,” kata Meutya, dilansir dari ANTARA.

Salah satu prioritas utama dalam strategi AI adalah meningkatkan layanan kesehatan melalui teknologi berbasis AI. Sistem ini diharapkan mampu memperluas akses layanan medis, mempercepat diagnosis, dan meningkatkan akurasi pengobatan melalui pemantauan dan analisis data pasien secara real-time.

AI memungkinkan pendeteksian dini penyakit dan pengelolaan rumah sakit yang lebih efisien, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih terjangkau dan berkualitas. Model prediktif, preventif, partisipatif, dan personal (4P) diterapkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan berbasis data.

Kemkomdigi bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memperluas implementasi teknologi ini, memastikan bahwa solusi AI tidak hanya efektif tetapi juga aman dan sesuai dengan standar etika medis yang berlaku.

"AI digunakan dalam layanan kesehatan karena memang sudah diawali oleh Kementerian Kesehatan untuk memperluas akses dan meningkatkan akurasi diagnosa. Teknologi ini memungkinkan pendeteksian dini penyakit serta efisiensi dalam manajemen Rumah Sakit," ucapnya, dikutip dari komdigi.go.id

Dalam bidang reformasi birokrasi, AI diintegrasikan untuk mempercepat proses administrasi dan mengurangi biaya operasional di lembaga pemerintahan. Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dijadwalkan diluncurkan pada 2025 sebagai layanan terintegrasi antar-kementerian.

Teknologi AI digunakan untuk mengolah data secara otomatis, memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat, dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Proses ini juga mengurangi potensi kesalahan manusia dan mempercepat pengambilan keputusan.

Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya menciptakan birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mendukung visi Indonesia sebagai negara digital yang adaptif terhadap teknologi modern.

Pengembangan talenta digital menjadi prioritas dalam strategi AI nasional, dengan menekankan pada pendidikan yang adaptif dan fleksibel. Kemkomdigi mengimplementasikan metode pembelajaran mandiri (self-paced learning) dan micro-skilling melalui platform daring untuk memudahkan akses pelatihan keterampilan AI.

Program ini dirancang untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di era digital. Kerja sama dengan universitas dan institusi teknologi seperti ITB juga menjadi bagian dari upaya melahirkan talenta digital berkualitas.

Fokus ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem inovasi yang mendorong pengembangan solusi berbasis AI di berbagai sektor, mempercepat transformasi digital di Indonesia.

AI juga diterapkan dalam pengembangan kota pintar (smart city) untuk mengelola lalu lintas, energi, dan infrastruktur secara efisien melalui analisis data real-time. Kota-kota seperti Bandung telah diakui secara internasional sebagai contoh sukses dalam mengoptimalkan layanan publik berbasis AI.

Selain itu, teknologi AI dimanfaatkan dalam sektor pertanian untuk meningkatkan keamanan pangan melalui prakiraan cuaca, prediksi rantai pasok, dan optimalisasi produktivitas lahan. Langkah ini mendukung ketahanan pangan nasional dan memastikan ketersediaan bahan pangan yang lebih stabil.

Kemkomdigi mendorong pengembangan sistem ini dengan melibatkan lembaga riset dan sektor swasta, memastikan AI dimanfaatkan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

A: Mengatur pemanfaatan AI secara bertanggung jawab dan melindungi hak cipta serta kepentingan masyarakat.

A: AI mendukung diagnosis dini, manajemen rumah sakit, dan memperluas akses layanan kesehatan.

A: Layanan kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan talenta, kota pintar, dan keamanan pangan.

A: Melalui diskusi publik dan konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk merancang regulasi yang relevan.

A: Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dijadwalkan rilis pada 2025.