DPT Masih Bermasalah, KPU Dinilai Gerindra Ingkar Janji

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Habiburokhman mempertanyakan kesiapan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2014. Sebab, hingga saat ini masalah data pemilih belum juga selesai.  

Menurut Habiburokhman, penyelesaian masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) seolah berjalan di tempat. Banyak persoalan DPT yang disuarakan partai politik dan LSM tidak ditindaklanjuti KPU.

"Salah satu masalah DPT adalah tidak bisa diaksesnya data DPT oleh parpol dan publik. Hal tersebut tentunya menimbulkan kecurigaan dari masyarakat karena yang mengetahui keakuratan data tersebut hanya KPU sendiri. KPU hingga saat ini belum menepati janjinya untuk mengundang tim IT parpol untuk sama-sama mencermati data DPT," jelas Habiburokhman di Jakarta, Rabu (19/2/2014).

Sementara, sambungnya, KPU juga tidak menanggapi secara serius hasil penyisiran tim IT Gerindra bahwa ada 3,7 juta kasus atau sekitar 8,5 juta potensi pemilih ganda. Laporan Gerindra berupa 120.000 lembar dokumen mengenai data DPT yang bermasalah hanya dijawab oleh KPU dengan 2 lembar surat yang isinya sangat menyederhanakan masalah dengan mengatakan orang-orang tersebut benar-benar ada tanpa melampirkan bukti apapun.

Ia menyatakan, KPU belum pernah menjawab secara jelas soal keanehan angka DPT 186 juta yang lebih tinggi 10 juta dengan proyeksi jumlah penduduk pemilih versi DAK Depdagri 176 juta. Menurut BPS, jumlah penduduk yang sudah berumur 17 tahun di seluruh Indonesia paling tinggi 70% dari jumlah penduduk, maka secara nasional jumlah pemilih adalah sekitar 176 juta atau 70% dari jumlah penduduk yang jumlahnya 251 juta.

"Perlu digarisbawahi bahwa manipulasi DPT merupakan modus klasik kecurangan pemilu. Dengan DPT yang semrawut mudah sekali terjadi terjadi penggelembungan suara partai tertentu tanpa terdeteksi ditingkatan TPS. Gerindra akan mengerahkan segenap sumber daya untuk terus mengkritisi dan memantau DPT," tukas Habiburokhman. Ant