Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah diharapkan dapat menggunakan momentum Pemilu 2014 sebagai pemilu yang paling demokratis.
"Berbagai persoalan terkait dengan DPT (daftar pemilih tetap), penyadapan, dan mobilisasi oknum aparat intelijen harus dihentikan," tulis Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulis kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (27/2/2014).
Pemilu legislatif dan pilpres, lanjut dia, pada dasarnya adalah alat untuk menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di dalam menentukan arah dan perjalanan bangsa dengan memilih partai politik dan pemimpin nasionalnya yang dilaksanakan secara periodik selama 5 tahunan.
"Seluruh masyarakat Indonesia, khususnya parpol peserta pemilu berharap agar Pemilu 2014 ini dilaksanakan secara lebih demokratis, fair dan lebih adil, dalam arti tidak ada kecurangan," kata Tjahjo.
Pemilu 2014, sambung dia, adalah kunci transisi kepemimpinan nasional secara damai. Karena itulah indikasi gelagatnya segala upaya yang mencoba untuk menggunakan KPU dan aparatur negara tidak netral. Selain akan berhadapan dengan kekuatan pro-demokrasi yang juga akan menciptakan risiko politik yang sangat besar, sebagaimana terjadi di Mesir dan Thailand.
"Seluruh elemen bangsa Indonesia harus menempatkan tahun 2014 sebagai tahun penentuan dan tahun politik, agar bangsa ini kembali berdaulat. Mandiri dalam pangan, energi, dan perikehidupan yang layak bagi rakyat, serta mampu menjadi pelita bagi bangsa-bangsa lain di dunia," sebut Tjahjo.
Begitu strategisnya tahun 2014, lanjut dia, maka PDIP selain berjuang untuk memenangkan Pemilu 2014, pada saat bersamaan juga menyiapkan agenda pemerintahan ke depan. Sekaligus mempersiapkan arsitektur kabinet pemerintahan, manakala PDIP dipercaya rakyat untuk memimpin bangsa dan negara.
"Seluruh konsepsi pemerintahan tersebut menempatkan rakyat sebagai kekuatan utama perekonomian nasional ke depan. Sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi kebangkitan Indonesia pada tahun 2045. PDIP mengajak seluruh elemen bangsa siap bersikap siapa kawan siapa lawan kepada siapapun elemen bangsa atau perorangan atau institusi yang akan merusak demokratisasi Pemilu 2014 dengan berbagai kecurangan," demikian Tjahjo.Â
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.