Solusi Masalah Hukum dan Ekonomi Versi Pramono Edhie

Liputan6.com, Jakarta - 11 Peserta Konvensi Capres Partai Demokrat kembali mengikuti Debat Bernegara yang kali ini berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan yang bertema tentang hukum dan ekonomi. Khususnya terkait Hak Azasi Manusia (HAM), korupsi, terorisme, hukum, narkotika dan obat terlarang.

Terkait 5 hal di tersebut peserta konvensi Pramono Edhie Wibowo yang tergabung dalam Grup Rajawali bernomer urut 2 mengatakan, hukum harus menjadi panglima. Masalah tersebut bisa ditanggulangi jika hukum dijunjung tinggi dan tak pandang bulu.

"Hukum harus adil, kepastian hukum harus diwujudkan. Hukum adalah Panglima. Siapa yang benar, harus dibela. Siapa yang salah, harus dihukum," ujar Edhie dalam keterangan persnya, Rabu (5/3/2014).

"Masalah ham, terorisme, korupsi, hukum, dan narkoba bisa menjadi minimal kalau hukum ditegakan," sambung Edhie.

Terkait kebijakan apa untuk menyelesaikan masalah yang dianggap sebagai pelanggaran HAM, Edhie menilai saat ini kondisi Indonesia sudah jauh lebih baik dan kondusif. "Harus dimengerti betul kriteria pelanggaran HAM, baru kemudian diambil tegas kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang dianggap sebagai pelanggaran HAM."

"Apa yang sudah terjadi tidak boleh terulang lagi. Mari bergerak maju, Anda dan saya bisa jadikan Indonesia lebih baik," tandas Edhie.

Sementara upaya pemberantasan korupsi jika ia terpilih menjadi presiden, Edhie mengatakan, pencegahan dan hukuman yang seberat-beratnya kepada koruptor dan melibatkan rakyat Indonesia. "Sistem sudah cukup lengkap, pemimpin harus memberikan contoh dengan menjalankan pemerintahan yang bersih dan berwibawa."

Maka itu, ia mengimbau, agar rakyat turut serta memberantas korupsi dengan memilih pemimpin yang baik. "Pilih pejabat yang bersih, pelajari rekam jejaknya. Jika dianggap tidak populis dalam mengambil keputusan terkait koruptor, tidak masalah bagi saya. Kepentingan rakyat dan negara selalu menjadi pilihan saya," tegas Edhie.

Dan seorang pemimpin, lanjut Edhie, harus berani menghadapi semua risiko. Karena hakikat seorang pemimpin adalah sesorang yang memimpin dengan berani mengambil risiko. "Kalau dia tidak berani, bukan pemimpin namanya," ujar adik ipar Presiden Susilo Bambang Yudhono (SBY) itu.

Dalam debat yang dimulai pukul 15.00 WITA itu Edhie juga memberikan pandangan terkait cara memajukan pembangunan di wilayah Indonesia yang masih tertinggal. Ia memberikan contoh kepada Makasar dan Indonesia bagian timur lainnya agar sebaiknya memiliki hak kepabeanan agar mudah mengekspor.

"Dengan potensi alam yang Sulawesi miliki, seharusnya Sulawesi memiliki hak kepabeanan, yang memungkinkan Sulawesi melakukan ekspor langsung atas hasil alam dan produk-produk nya. Tanpa harus melalui pelabuhan Surabaya dan menyejahterakan warga Indonesia bagian timur," ujar Edhie.

Maka itu, putra Letjen TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo itu berjanji akan membangun pelabuhan laut bertaraf internasional di Indonesia bagian timur, jika dirinya terpilih sebagai presiden dalam Pemilu 2014 mendatang.

"Oleh karenanya saya akan bangun pelabuhan laut internasional di Indonesia bagian timur, misalnya di Makassar," janji Edhie.

Baca juga: