Yusril: Penegakan Hukum Dimulai dari Komitmen Presiden

Liputan6.com, Jakarta - Debat bakal calon presiden (capres) yang diselenggarakan Universitas Indonesia (UI) menghadirkan 3 peserta Konvensi Capres Partai Demokrat dan 3 capres dari Konvensi Rakyat. Pada sesi pertama, guru besar UI Biran Afandi melemparkan pertanyaan bidang ekonomi, khususnya bidang pertanian.

Pertanyaan kedua terkait masalah penegakan hukum mafia perdagangan yang disampaikan Ketua Umum Ikatan Alumni UI Chandra Motik. Kesempatan pertama ini langsung dimanfaatkan capres dari Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Yusril, banyaknya mafia hukum lantaran pemerintah kurang tegas. Hal itu jelas dilihat dari keputusan-keputusan presiden yang seringkali berseberangan. Penegakan hukum bukanlah dari manusianya, tetapi dari sistemnya.

"Penegakan hukum harus dimulai suatu komitmen politik dengan presiden. Menegakkan sistem yang adil. Saya memilih sistem yang kuat, sebab sistem yang kuat orang jahat bisa dipaksa jadi baik. Tapi dalam sistem buruk yang baik bisa dibuat menjadi buruk," kata Yusril di FKUI, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (7/3/2014).

Menurut Yusril, sistem itu adalah memperkuat lembaga peradilan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Tentunya, presiden sebagai kepala negara harus selalu melihat dan mengontrol kebijakan apapun itu.

"Sistem itu ya berupa untuk memperkuat lembaga hukumnya. Itu dibutuhkan manusia yang mempunyai kapasitas baik. Dan terakhir, presiden harus mengawal ini," pungkas Yusril. (Shinta Sinaga)

Baca juga:

Antasari Azhar Gandeng Yusril Ajukan PK Kedua

[VIDEO] Yusril Pesimis Uji Materi UU Pilpres Diputus MK Dalam Waktu Dekat

Yusril: Uji Materi UU Pilpres di MK Bikin Prabowo Khawatir