Liputan6.com, Jakarta - Hasil Survei Charta Politika Indonesia menempatkan tingkat eletabilitas Partai Demokrat di posisi ke-4. Menanggapi hal itu, Politisi Partai Demokrat Saan Mustopa mengaku akan mengevaluasi para kader partainya, dan memaksimalkan potensi kader yang ada untuk terus gaet hati pemilih.
"Kita jadi evaluasi dan masukan untuk waktu yang tersisa. Sehingga potensi kader harus lebih keras lagi. Kita mengerahkan segala cara untuk menaikan elektablitas partai," kata Saan usai acara survei Charta Politika bertajuk 'Analisis Prilaku Pemilih di Pemilu Legislatif 2014: Pengaruh Kekuatan Tokoh & Media' di Senopati, Jakarta Selatan, Rabu 26 Maret 2014.
Saan berujar, meskipun hasil survei Charta Politika tak menempatkan Demokrat di posisi 3 besar, partai besutan Presiden SBY ini semakin optimis untuk memenangkan pemilihan legislatif (Pileg) yang menyisahkan waktu 2 minggu lagi.
"Masih optimis minimal target tercapai 15 persen. Kan ada waktu sampai 9 April nanti," ujarnya.
Lembaga Survei Nasional Charta Politika Indonesia merilis hasil surveinya bertajuk 'Analisis Prilaku Pemilih di Pemilu Legislatif 2014: Pengaruh Kekuatan Tokoh & Media', menunjukan PDI Perjuangan diposisi pertama dengan persentase 21,2 persen. Sedangkan diposisi kedua, disusul oleh Partai Golkar dengan persentase 16,4 persen dan ketiga Partai Gerindra naik menjadi 12 persen.
Sementara itu, Partai Demokrat dengan persentase 8 persen, PKB dengan persentase 7,2 persen, dan PPP 5,1 persen. Lebih lanjut, suara partai-partai lainnya berada di bawah 5 persen seperti Hanura 4,8 persen, PAN, 4,5 persen, PKS 3,2 persen, NasDem 2,6 persen, PBB 0,4 persen, PKPI 0,1 persen dan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab 14,5 persen.
Survei Cahrita Politika Indonesia dilakukan secara sekala nasional pada 1 - 8 Maret 2014, melalui wawancara tatap muka.
Populasi survei ini adalah usia pemilih 17 tahun ke atas, dengan jumlah sampel sebesar 1.200 responden dan margin of eror (Mo2) sebesar +/- 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sample yang dipilih pun secara acak, dengan memperhatikan karakter urban/rural dan proporsi jumlah di setiap provinsi.
Baca Juga: